UMM Institutional Repository

UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN PT.CHEIL SAMSUNG INDONESIA(Studi Kasus di Bapedalda Kabupaten Pasuruan)

RIZAL, ACHMAD (2005) UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN PT.CHEIL SAMSUNG INDONESIA(Studi Kasus di Bapedalda Kabupaten Pasuruan). Other thesis, University of Muhammadiyah Malang.

Full text not available from this repository.

Abstract

Di dalam pembangunan, faktor sumber daya lingkungan, yaitu sumber daya manusia dan alam tidak akan pernah lepas peranannya. Aktifitas mengeksplotasi dan mendaya gunakan sumber-sumber daya lingkungan demi kepentingan pembangunan justru menimbulkan ekses atau dampak negatif yang semula kurang atau tidak diperhitungkan sama sekali, seperti pencemaran dan pengerusakan lingkungan hidup. Pengembangan lingkungan sebagai dasar dari upaya pengelolaan lingkungan hidup Indonesia diawali dengan lahirnya Undang-undang No 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolahan Lingkungan Hidup (UULH), yang kemudian disempurnakan dengan Undang-undang No 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH). Dengan UUPLH ini dilakukan upaya pembaharuan terhadap perundang-undangan dan hukum (pengelolaan) lingkungan hidup di Indonesai yang berlaku. Di dalam Undang-undang No 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH), telah ditentukan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan, mengelolanya serta memeliharanya. Introduksi dan kostalasi "kelamnya" proses litigasi merupakan faktor penentu yang menyebabkan orang enggan dan alergi untuk menggugat sengketa lingkungan di pengadilan. Seperti yang diketahui bahwa penyelesaian sengketa lingkungan hidup, melalui jalur pengadilan memerlukan waktu yang lama dan biaya mahal. Alternative Dispute Resolution (ADR) merupakan pengertian konsepsional yang mengaksentrasikan mekanisme penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui konsiliasi, fasilitasi, negoisasi, mediasi dan arbitrase. ADR merupkan siklus gelombang ketiga penyelesaian sengketa yang dikembangkan sebagai jalan terobosan alternatif atas kelemahan penyelesaian litigasi dan arbitrase. Penyelesaian sengketa pada era globalisasi ini dengan ciri "moving quikcly" menuntut cara-cara yang "informal prosedur and be put in motion quickly". Penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan mempunyai landasan hukum yaitu UUPLH No 23 Tahun 1997, yang tertuang dalam pasal 30 s/d 33 UUPLH yang memberikan pilihan bagi penyelesaian sengketa lingkungan hidup. Dalam hal upaya mencari penyelesaian sengketa melalui ADR dapat dipandang sebagai "the first resort" , sedangkan pengadilan berkedudukan sebagai "the last resort" dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup. Dalam penulisan tugas akhir ini, mengkaji tentang upaya penyelesaian sengketa lingkungan diluar pengadilan. Tujuan dari penulisan ini adalah agar dapat dipahami dan adanya kejelasan mengenai penyelesaian sengketa diluar pengadilan dengan cara mediasi ataupun dengan cara yang lainnya tanpa harus melalui jalur meja hijau. Metode penulisan yang digunakan adalah yuridis sosiologis dan menganalisa dengan cara memaparkan, menjelaskan sesui dengan teori sehingga tercapai kejelasan masalah. Adapun permasalahan yang diangkat adalah bagai mana penyelesaian sengketa lingkungan antar pihak, kendala-kendala yang dihadapi Bapedalda sebagai mediator, serta upaya yang ditempuh untuk mengatasi kendala-kendala tersebut. Sengketa lingkungan antara PT. CSI dengan masyarakat Desa Jaragan dan Desa Patuguran Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan, dapat di selesaikan secara damai atau dengan alternatif penyelesaian diluar pengadilan. Penyelesaian sengketa diluar pengadilan (ADR) memang diharapkan mampu menyelesaikan sengketa lingkungan hidup secara efisien dan efektif, bukan saja soal para pihak dapat atau mampu menghasilkan kesepakatan, tetapi juga bagaimana kesepakatan itu dilaksanakan atau terealisir. Masyarakat perlu diberikan informasi lebih tentang metode Alternative Dispute Resolution (ADR) ataupun adanya sosialisasi yang secara luas mengenai alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan di lapangan. Ketentuan yang terdapat dalam UUPLH tidak hanya mengatur tentang aspek keperdataan, akan tetapi juga aspek pengelolaan lingkungan terhadap pencemaran lingkungan yang perlu ditekankan.

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Faculty of Law > Department of Law
Depositing User: Fitriana Kasiani
Date Deposited: 17 Dec 2015 03:33
Last Modified: 17 Dec 2015 03:33
URI : http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/19977

Actions (login required)

View Item View Item
UMM Official

© 2008 UMM Library. All Rights Reserved.
Jl. Raya Tlogomas No 246 Malang East Java Indonesia - Phone +62341464318 ext. 150, 151 - Fax +62341464101
E-Mail : infopus[at]umm.ac.id - Website : http://lib.umm.ac.id - Online Catalog : http://laser.umm.ac.id - Repository : http://eprints.umm.ac.id

Web Analytics

UMM Institutional Repository is powered by :
EPrints Logo