UMM Institutional Repository

PENEGAKAN UNDANG-UNDANG NO. 22 TAHUN 1999 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DALAM PERSPEKTIF PANCASILA (TINJAUAN POLITIK HUKUM)

SAPUTRO, PRASETYO MARHAEN PURWO (2005) PENEGAKAN UNDANG-UNDANG NO. 22 TAHUN 1999 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DALAM PERSPEKTIF PANCASILA (TINJAUAN POLITIK HUKUM). Other thesis, University of Muhammadiyah Malang.

Full text not available from this repository.

Abstract

Berbicara mengenai Otonomi Daerah di dalam Negara yang telah lama dahaga akan Demokrasi seperti Indonesia memang sangat menarik. Undang-undang No. 22 Tahun 1999 lahir dalam bangunan masa transisi yang sarat akan nuansa Euforia Demokrasi, sehingga tidak heran jika seorang Mahfud MD menilai karakter sebuah produk hukum sangat di tentukan oleh konfigurasi politik yang berkembang kendati dalam beberapa hal tidak selalu absolut. Situasi pada era jatuhnya rezim ORBA merupakan titik kulminasi dari kegelisahan Daerah yang telah tersentralisir selama 32 tahun sehingga keinginan untuk mengatur rumah tangganya sendiri sangat kuat maka mendorong lahirnya landasan yuridis formal yakni Undang-undang No. 22 Tahun 1999. Perubahan memang selalu membawa akses baik positif maupun negatif, akibat cultural shok misalnya membuat harapan dan kekawatiran terhadap Otonomi Daerah menjadi berlebihan, di sisi lain tumbuhnya partisipasi publik membuat rakyat khusunya di daerah lebih di berdayakan. Oleh karena itu mesti ada sebuah batasan toloak ukur yang jelas terhadap sebuah perubahan itu sendiri sehingga di harapkan terjadi singlronisasi penyelesaian terhadap krisis yang terjadi di Indonesia, kendati sifatnya hanya normative. Pancasila sebagai dasar Negara Indoinesia yang merupakan sumber dari segala sumber hukum adalah tolak ukur normatif yang harus di gunakan dalam menguykur sebuah produk hukum seperti Undang-undang No. 22 tahun 1999. Mengingat konstruksi awal Otonomi Daerah adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga jika timbul eksklusifisme daerah yang kaku dalam pelaksanaannya maka harus segera di cegah agar disintregasi nasional tidak terjadi. Di samping itu keadilan dan kemakmuran sebagai muara dari Otonomi Daerah ternyata juga belum di rasakan peningkatannya, berdasarkan itulah di perlukan sinergi antara membangun sistem pemerintahan yang demokratis dengan membangun Integritas Nasional yang kuat dimana endingnya adalah terciptanya masyarakat yang adil dan makmur serta makmur dalam keadilan. Otonomi Daerah, demokrasi adalah alat sehingga menggunakannya harus dengan tepat sehingga ego daerah, konflik horisotal maupun fertikal dalam pelaksanaanya tidak akan terjadi, disamping perlunya lebih memahami Pncasila sebagai Dasar Negara Indonesia dengan keheterogenan masyarakatnya. Tanpa itu Undang-undang no. 22 Tahun 1999 yang sudah mulai di gilas jaman dimana butuh perubahan tidak akan menjadi solusi melainkan akan menjadi polusi dalam Negara yang penuh ketimpangan seperti Indonesia dengan segala krisis multi dimensinya.

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Faculty of Law > Department of Law
Depositing User: Fitriana Kasiani
Date Deposited: 17 Dec 2015 03:25
Last Modified: 17 Dec 2015 03:25
URI : http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/19974

Actions (login required)

View Item View Item
UMM Official

© 2008 UMM Library. All Rights Reserved.
Jl. Raya Tlogomas No 246 Malang East Java Indonesia - Phone +62341464318 ext. 150, 151 - Fax +62341464101
E-Mail : infopus[at]umm.ac.id - Website : http://lib.umm.ac.id - Online Catalog : http://laser.umm.ac.id - Repository : http://eprints.umm.ac.id

Web Analytics

UMM Institutional Repository is powered by :
EPrints Logo