UMM Institutional Repository

SISTEM PERUMUSAN ANCAMAN PIDANA (The Penal Frame of System) DALAM UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KORUPSI DAN RELEVANSINYA TERHADAP IDE DASAR DOUBLE TRACK SYSTEM

KHAIRI, ABUL (2005) SISTEM PERUMUSAN ANCAMAN PIDANA (The Penal Frame of System) DALAM UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KORUPSI DAN RELEVANSINYA TERHADAP IDE DASAR DOUBLE TRACK SYSTEM. Other thesis, University of Muhammadiyah Malang.

Full text not available from this repository.

Abstract

Fenomena yang mengemuka ditengah-tengah masyarakat Indonesia saat ini adalah pentingnya untuk menyikapi dan menanggulangi permasalahan korupsi yang kian meningkat dan akut untuk diberantas. Sulitnya pengungkapan kasus korupsi tersebut, ditopang oleh lihainya pelaku menghilangkan barang bukti yang dapat meringankan dan bahkan sama sekali terhindar dari jerat hukum. Kondisi itu diperparah dengan ringannya penjatuhan pidana yang diterima oleh pelaku/koruptor itu. Hal itulah yang menjadi alasan untuk melakukan analisis atas sistem perumusan ancaman pidana dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, khususnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, dan relevansinya terhadap ide dasar double track system. Dari uraian diatas, dengan tujuan untuk memberikan batasan analisis dalam studi tersebut, maka ditarik suatu pokok permasalahan yaitu: bagaimana sistem perumusan ancaman pidana (the penal frame of system) dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan relevansinya terhadap ide dasar double track system, serta dampak implementasinya terhadap upaya penanggulangan tindak pidana korupsi. Dalam rangka melakukan analisis permasalahan diatas, penulis mengambil metode analisis yaitu, dengan metode pendekatan yuridis normatif atau doktrinal, di mana dalam melakukan analisis atas sistem perumusan ancaman pidana dan relevansinya terhadap "sistem dua jalur" yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan itu, dilakukan dengan deskriptif analisis yang menggunakan content analysis (analisis isi). Berdasarkan analisis, sistem perumusan ancaman pidana (the penal frame of system) dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, terdapat hasil dan fakta hukum, yaitu: pertama, sanksi ?sistem dua jalur? yang lebih dikenal double track system telah terakomodir, namun dalam penerapannya tidak murni mengamalkan sepenuhnya; kedua, ancaman minimal khusus, yang mana untuk menghindari adanya disparitas pemidanaan; ketiga, sistem perumusan "kumulatif, alternatif dan gabungan (kumulatif-alternatif)"; keempat pidana denda untuk korporasi. Berdasarkan fakta hukum itulah kiranya dapat diartikulasikan sepenuhnya, khususnya dalam upaya penanggulangan tindak pidana korupsi. Dengan demikian, dapat tersimpulkan dari analisis pembahasan tersebut, bahwasanya untuk setiap penanganan kasus tindak pidana korupsi perlu dilihat adanya jenis dan bentuk sanksinya serta perumusan pidananya, terutama berdasarkan hasil dan fakta hukum tersebut diatas

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Faculty of Law > Department of Law
Depositing User: Fitriana Kasiani
Date Deposited: 17 Dec 2015 02:56
Last Modified: 17 Dec 2015 02:56
URI : http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/19964

Actions (login required)

View Item View Item
UMM Official

© 2008 UMM Library. All Rights Reserved.
Jl. Raya Tlogomas No 246 Malang East Java Indonesia - Phone +62341464318 ext. 150, 151 - Fax +62341464101
E-Mail : infopus[at]umm.ac.id - Website : http://lib.umm.ac.id - Online Catalog : http://laser.umm.ac.id - Repository : http://eprints.umm.ac.id

Web Analytics

UMM Institutional Repository is powered by :
EPrints Logo