UMM Institutional Repository

TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA SEKS KOMERSIAL DAN MUCIKARI DI LOKALISASI (Studi di lokalisasi Desa Ngujang, Kec.kedungwaru, Kab.Tulungagung)

SETYORINI, SITI (2005) TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA SEKS KOMERSIAL DAN MUCIKARI DI LOKALISASI (Studi di lokalisasi Desa Ngujang, Kec.kedungwaru, Kab.Tulungagung). Other thesis, University of Muhammadiyah Malang.

Full text not available from this repository.

Abstract

Obyek studi penelitian adalah mengenai tinjauan yuridis sosiologis terhadap perlindungan hukum bagi pekerja seks komersial dan mucikari di lokalisasi Desa Ngujang, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung. Dimana diketahui bahwa lokalisasi identik dengan tempat berkumpulnya berbagai masalah sosial dimana lokalisasi tidak hanya sebagai tempat melampiaskan nafsu biologis semata tetapi juga dijadikan tempat minum-minuman keras dan perjudian.Sehingga rawan sekali terjadi tindakan kekerasan yang dapat meresahkan masyarakat. Secara hukum sebenarnya kegiatan lokalisasi bertentangan dengan pasal 296 KUHP tentang larangan menyediakan tempat prostitusi dan pasal 506 KUHP tentang larangan menjadi mucikari, tetapi di sisi lain jika lokalisasi ditiadakan praktek prostitusi liar akan menjamur sehingga menyulitkan pemerintah daerah setempat untuk melakukan upaya penanggulangannya. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada PSK dan mucikari di lokalisasi Ngujang, Aspek hukum apa yang dilanggar dengan adanya lokalisasi Ngujang, dan kebijakan apa yang diambil oleh pemerintah daerah Tulungagung terhadap adanya lokalisasi Ngujang. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada PSK dan mucikari di lokalisasi Ngujang, mengetahui aspek hukum apa yang dilanggar dengan adanya lokalisasi Ngujang, dan untuk mengetahui kebijakan apa yang diambil pemerintah Tulungagung terhadap adanya lokalisasi Ngujang. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap para PSK dan mucikari di lokalisasi Ngujang adalah perlindungan dalam bentuk tata tertib yang memuat kewajiban, larangan dan sanksi. Sedangkan aspek hukum yang dilanggar dengan adanya lokalisasi Ngujang adalah pelanggaran atas ketentuan dalam pasal 296 KUHP tentang larangan pengadaan tempat prostitusi dan 506 KUHP tentang larangan menjadi mucikari. Mengenai kebijakan yang diambil pemerintah Tulungagung dengan adanya lokalisasi Ngujang ini adalah bersama dinas terkait berupaya melakukan pengawasan dan pembinaan kerohanian, ketrampilan serta melakukan pemeriksaan kesehatan secara periodik. Maka dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum tetap diberikan oleh pemerintah daerah bagi para PSK dan mucikari di lokalisasi Ngujang dalam bentuk tata tertib walaupun secara hukum keberadaan lokalisasi jelas melanggar hukum pidana yaitu ketentuan pasal 296 dan 506 KUHP, kebijakan pengadaan program lokalisasi bukan merupakan pelegalan terhadap praktek prostitusi tetapi sebagai upaya pemerintah daerah untuk memudahkan melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaku prostitusi di daerahnya.

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Faculty of Law > Department of Law
Depositing User: Fitriana Kasiani
Date Deposited: 17 Dec 2015 02:52
Last Modified: 17 Dec 2015 02:52
URI : http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/19962

Actions (login required)

View Item View Item
UMM Official

© 2008 UMM Library. All Rights Reserved.
Jl. Raya Tlogomas No 246 Malang East Java Indonesia - Phone +62341464318 ext. 150, 151 - Fax +62341464101
E-Mail : infopus[at]umm.ac.id - Website : http://lib.umm.ac.id - Online Catalog : http://laser.umm.ac.id - Repository : http://eprints.umm.ac.id

Web Analytics

UMM Institutional Repository is powered by :
EPrints Logo