UMM Institutional Repository

UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS KELALAIAN PELAKU USAHA JASA TELEKOMUNIKASI DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (Studi Kasus Pengisian Voucher Secara Elektrik di Kota Malang)

Ladzidza, Aisy (2005) UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS KELALAIAN PELAKU USAHA JASA TELEKOMUNIKASI DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (Studi Kasus Pengisian Voucher Secara Elektrik di Kota Malang). Other thesis, University of Muhammadiyah Malang.

Full text not available from this repository.

Abstract

Usaha jasa pengisian voucher secara elektrik merupakan salah satu bidang usaha jasa yang relatif baru tetapi sudah sangat memasyarakat. Usaha ini banyak memberikan lapangan kerja/usaha tanpa harus mempunyai jenjang pendidikan ataupun keahlian khusus, persaingan pun tidak dapat dihindari ketika jumlah pelaku usaha jasa pengisian voucher secara elektrik meningkat dari waktu ke waktu. Orientasi untuk mendapatkan keuntungan adalah hal yang wajar karena hal itu merupakan salah satu daya tarik ketika seseorang hendak mendirikan usaha ini. Tetapi akan menjadi masalah ketika usaha untuk meraih keuntungan ini dilakukan dengan mengabaikan kepentingan konsumen. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha jasa telekomunikasi pengisian voucher secara elektrik di kota Malang apabila terjadi kerugian yang dialami oleh konsumen, dan untuk mengetahui upaya perlindungan hukum terhadap konsumen atas kelalaian pelaku usaha jasa telekomunikasi pengisian voucher secara elektrik ditinjau dari undang-udang No. 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode yuridis sosiologis. Adapun data yang diperoleh dianalisa dengan metode analisa data desktriptif kualitatif untuk menganalisa data primer. Sedangkan untuk data sekunder digunakan metode analisa isi (content analisis). Bentuk-bentuk kerugian yang ditanggung oleh konsumen pengguna jasa pengisian voucher secara elektrik adalah sebagai berikut: a) Keterlambatan dalam proses pengiriman pulsa, dan b) tidak terkirimnya pulsa yang telah di pesan oleh konsumen. Dalam praktek transaksi jasa pengisian voucher secara elektrik, jika terjadi kerugian pada konsumen pengguna jasa pengisian voucher secara elektrik akibat tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh pelaku usaha, maka bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha atas tindakan wanprestasi pelaku usaha sehingga menimbulkan kerugian pada konsumen adalah dengan memberikan kompensasi atau ganti rugi kepada konsumen yaitu dengan cara mengembalikan uang yang telah diserahkan oleh konsumen kepada pelaku usaha. Sedangkan upaya hukum yang dilakukan oleh konsumen, jika terjadi kerugian pada konsumen pengguna jasa pengisian voucher secara elektrik akibat tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh pelaku usaha adalah secara langsung mengajukan klaim/keluhan pada pelaku usaha dengan membawa alat bukti yang diminta oleh pelaku usaha. Upaya penyelesaian sengketa jasa pengisian voucher secara elektrik dapat secara litigasi maupun non litigasi. Untuk penyelesaian sengketa secara litigasi dapat dilakukan melalui jalur peradilan sedangkan penyelesaian secara non litigasi dapat dilakukan melalui jalur diluar peradilan yaitu melalui lembaga Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Tetapi penyelesaian melalui lembaga Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) belum sepenuhnya digunakan atau difungsikan oleh konsumen pengguna jasa pengisian voucher secara elektrik, begitu pula dengan Yayasan Lembaga Konsumen Malang (YLKM) dan Dinas Pengembangan Perlindungan Konsumen Disperindag juga belum difungsikan secara maksimal oleh konsumen yang telah mengalami kerugian untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh konsumen yang bersangkutan. Dari kenyataan diatas maka hendaknya konsumen pengguna jasa pengisian voucher secara elektrik lebih bersikap kritis, baik pada masa pra transaksi, pada masa transaksi, maupun pada masa purna transaksi. Perlu adanya peningkatan sosialisasi yang dilakukan oleh Yayasan Lembaga Konsumen Malang (YLKM), Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), Sub Dinas Perlindungan Konsumen Disperindag mengingat keberadaan lembaga tersebut sebagai wadah mengadu bagi konsumen yang dirugikan oleh pelaku usaha. Pemerintah dalam hal ini Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan Sub Dinas Perlindungan Konsumen Disperindag bersama Yayasan Lembaga Konsumen Malang (YLKM) hendaknya lebih meningkat upaya sosialisasi Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen kepada masyarakat terutama konsumen dan pelaku usaha mengingat sebagian besar konsumen dan pelaku usaha menyatakan tidak mengetahui keberadaan lembaga-lembaga dan undang-undang tersebut.

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Faculty of Law > Department of Law
Depositing User: Fitriana Kasiani
Date Deposited: 17 Dec 2015 02:45
Last Modified: 17 Dec 2015 02:45
URI : http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/19958

Actions (login required)

View Item View Item
UMM Official

© 2008 UMM Library. All Rights Reserved.
Jl. Raya Tlogomas No 246 Malang East Java Indonesia - Phone +62341464318 ext. 150, 151 - Fax +62341464101
E-Mail : infopus[at]umm.ac.id - Website : http://lib.umm.ac.id - Online Catalog : http://laser.umm.ac.id - Repository : http://eprints.umm.ac.id

Web Analytics

UMM Institutional Repository is powered by :
EPrints Logo