UMM Institutional Repository

BENTUK PENYIMPANGAN CREDIT CARD MELALUI INTERNET SERTA SANKSI YANG DIBERIKAN TERHADAP PELAKU PENYIMPANGAN PENGGUNAAN CREDIT CARD

PRIHATINI, YENNY (2005) BENTUK PENYIMPANGAN CREDIT CARD MELALUI INTERNET SERTA SANKSI YANG DIBERIKAN TERHADAP PELAKU PENYIMPANGAN PENGGUNAAN CREDIT CARD. Other thesis, University of Muhammadiyah Malang.

Full text not available from this repository.

Abstract

Dalam lalu lintas pembayaran dengan credit card terdapat tiga pihak yang terlibat didalamnya yaitu Issuer (Penerbit), Cardholder (Pemegang), Merchant (Pengusaha) dam acquirer (pihak perantara penagihan). Hubungan antara Issuer dengan Merchant adalah adanya perjanjian kerjasama dalam penggunaan credit card sebagai alat pembayaran. Sedangkan antara Cardholder dengan Issuer adalah adanya perjanjian untuk mendapatkan credit card. Jika dilihat dari hubungan antara para pihak dapat dikatakan bahwa masing-masing pihak mendapat keuntungan. Merchant dapat melakukan penyimpangan jika melakukan transaksi dengan Cardholder yang dapat menimbulkan kerugian bagi Issuer. Jadi dengan ditentukannya batas maksimum bagi Merchant oleh Issuer maka, Merchant berkewajiban untuk menerima transaksi yang dilakukan oleh Cardholder sebesar batas maksimum tersebut, dan apabila nilai barang atau jasa yang dibeli oleh Cardholder melebihi batas maksimum tersebut maka Merchant harus melakukan otorisasi (mendapatkan persetujuan) dari Issuer. Setelah mendapat persetujuan dari bank diperoleh, Merchant dapat melayani transaksi tersebut. Cyberspace yang merupakan konvergensi telematika (telekomunikasi, media dan informatika) telah membuka paradigma baru cara berpikir dan beraktifitas masyarakat madani kita dalam era informasi. Hal ini mau tidak mau akan mendorong adanya percepatan pertumbuhan semua aspek menuju tatanan global serba otomat dan serba modern. Adapun perumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana bentuk penyimpangan yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap pihak lain dalam penerbitan dan peredaran credit card sebagai alat pembayaran? 2. Sanksi apa yang dapat dijerat terhadap pelaku penyimpangan pengguna credit card melalui internet? Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Untuk mengetahui bentuk penyimpangan yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap pihak lain dalam penerbitan dan peredaran credit card sebagai alat pembayaran. 2. Untuk mengetahui sanksi apa yang diberikan terhadap pelaku penyimpangan penggunaan credit card di internet. Dalam penulisan digunakan metode pendekatan Yuridis Normatif, yaitu pendekatan yang didasarkan atas norma-norma hukum sebagai dasar pembenar dalam pengkajian suatu masalah, serta pendekatan langsung pada pihak-pihak yang terkait dalam memperoleh datanya. Untuk memperoleh hasil akhir yang diinginkan maka data-data yang terkumpul (data sekunder dan data primer), dianalisis secara deskriptif analitis, yaitu menguraikan dan menggambarkan segala informasi mengenai bentuk-bentuk penyimpangan yang mungkin saja dilakukan oleh para pihak yang terlibat dalam proses penerbitan kartu kredit, dan sanksi yang dikenakan terhadap penyimpangan dalam penerbitan dan peredaran credit card. Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut: 1. Sebagai bentuk penyimpangan yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap pihak lain dalam penerbitan dan peredaran credit card sebagai alat pembayaran dengan melakukan pembobolan lewat internet. 2. Upaya hukum apa yang dilakukan oleh penegak hukum dalam penyimpangan kartu kredit di Internet adalah dengan cara mengetahui nomor pin kartu kredit dan waktu habis berlakunya untuk mengetahuinya mereka melakukan beberapa cara seperti melakukan jebakan, pengambilan data kartu kredit melalui saluran telepon yaitu dengan memberitahu nasabah bahwa kartu kreditnya sudah mencapai limit, pada saat si pemilik kartu komplain langsung saja si penelepon meminta nomor kartu dan masa habis. 3. Untuk menjerat pata penjahat ini memang sulit karena sampai saat ini belum ada UU yang mengatur, yang menilai bahwa proses hukum terhadap pelaku kejahatan via internet memang sulit dilakukan masalahnya karena dalam pasal 184 KUHP, dokumen elektronik tidak termasuk alat bukti, selain itu pengungkapan kasus kejahatan juga terhambat oleh tidak adanya saksi ahli, kemudian ketidaklengkapan dokumen dan tenggang waktu yang relatif pendek antara peristiwa pidana penyidikan. 4. Sanksi yang dapat dijerat oleh pelaku pembobolan kartu kredit lewat internet itu bisa diadili di Indonesia atas perbuatan pencurian (pasal 362) akan tetapi dalam pembuktian tetap saja akan mengalami kesulitan.

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Faculty of Law > Department of Law
Depositing User: Fitriana Kasiani
Date Deposited: 17 Dec 2015 02:20
Last Modified: 17 Dec 2015 02:20
URI : http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/19948

Actions (login required)

View Item View Item
UMM Official

© 2008 UMM Library. All Rights Reserved.
Jl. Raya Tlogomas No 246 Malang East Java Indonesia - Phone +62341464318 ext. 150, 151 - Fax +62341464101
E-Mail : infopus[at]umm.ac.id - Website : http://lib.umm.ac.id - Online Catalog : http://laser.umm.ac.id - Repository : http://eprints.umm.ac.id

Web Analytics

UMM Institutional Repository is powered by :
EPrints Logo