UMM Institutional Repository

KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DI DALAM MENGUJI MAKLUMAT PRESIDEN ABDURRAHMAN WAHID TANGGAL 23 JULI 2001 (Tinjauan Dari sudut Hukum Tata Negara Indonesia)

Diana, Esa (2005) KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DI DALAM MENGUJI MAKLUMAT PRESIDEN ABDURRAHMAN WAHID TANGGAL 23 JULI 2001 (Tinjauan Dari sudut Hukum Tata Negara Indonesia). Other thesis, University of Muhammadiyah Malang.

Full text not available from this repository.

Abstract

Obyek studi dalam penelitian ini adalah mengenai kewenangan Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk memberikan pertimbangan hukum kepada lembaga negara baik diminta atau tidak diminta sesuai dengan fungsi jabatan Mahkamah Agung menurut UU No 14 tahun 1985 terhadap maklumat Presiden Abdurrahman Wahid tanggal 23 Juli 2001 yang di dalam penerapannya tidak mendapat dukungan sepenuhnya baik secara situasi dan kondisi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimanakah kewenangan Presiden Abdurrahman Wahid untuk mengeluarkan maklumat, menurut hukum tata negara Indonesia. Selain itu juga adalah bagaimana kewenangan Mahkamah agung Republik Indonesia di dalam menguji maklumat Presiden Abdurrahman Wahid menurut tata urutan perundang-undangan Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu terhadap asas-asas dan dasar falsafah(dogma dan doktrin) hukum tentang tata urutan perundang-undangan di Indonesia dan kedudukan pemerintah (Presiden) dalam kewenangannya membuat suatu produk hukum yang diatribusikan melalui UUD 1945 yang dalam praktek menimbulkan konflik hukum. Melalui penelitian yang sangat mendalam dan sangat teliti penelitian ini mendapatkan hasil bahwa dari aspek kelengkapan pertimbangan hukum Mahkamah Agung tidak mempertimbangkan keseluruhan UUD 1945 secara lengkap setidaknya satu bagian yang sangat mendasar lolos dari pertimbangan Mahkamah agung yaitu alinea pertama dari penjelelasan UUD 1945. Suatu hukum dasar yang tidak tertulis adalah hak darurat negara (staatnoodrecht) yang digunakan Presiden abdurrahman Wahid adalah sesuai dengan hukum dasar sebagaimana tersirat di dalam penjelasan UUD 1945 akan tetapi secara aktual situasi konkret di masyarakat masih dalam batas normal. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kewenangan Mahkamah Agung untuk memberikan pertimbangan hukum kepada lembaga negara baik diminta maupun tidak diminta. Berdasarkan UU No 14 tahun 1985 mempunyai cacat hukum dan mengenai kewenangan Presiden Abdurrahman Wahid menggunakan hak darurat negara yang mestinya diterapkan pada keadaan negara yang sungguh-sungguh darurat justru diterapkan pada situasi dan kondisi negara yang masih dalam batas normal.

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Faculty of Law > Department of Law (74201)
Depositing User: Fitriana Kasiani
Date Deposited: 17 Dec 2015 02:01
Last Modified: 17 Dec 2015 02:01
URI : http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/19939

Actions (login required)

View Item View Item
UMM Official

© 2008 UMM Library. All Rights Reserved.
Jl. Raya Tlogomas No 246 Malang East Java Indonesia - Phone +62341464318 ext. 150, 151 - Fax +62341464101
E-Mail : infopus[at]umm.ac.id - Website : http://lib.umm.ac.id - Online Catalog : http://laser.umm.ac.id - Repository : http://eprints.umm.ac.id

Web Analytics

UMM Institutional Repository is powered by :
EPrints Logo