UMM Institutional Repository

ANALISIS "EUTHANASIA TIDAK SUKA RELA" DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DAN HUKUM PIDANA

MARESYAWATI, IFA (2005) ANALISIS "EUTHANASIA TIDAK SUKA RELA" DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DAN HUKUM PIDANA. Other thesis, University of Muhammadiyah Malang.

Full text not available from this repository.

Abstract

"Euthanasia tidak suka rela"(Menghilangkan nyawa orang lain, dimana permintaan tersebut datangnya bukan dari pihak yang bersangkutan/pasien, akan tetapi datangnya permintaan dari pihak keluarga atau pihak lain) merupakan permasalahan yang cukup menarik dibicarakan. Pertama, pemberitaan mengenai permohonan euthanasia oleh Hasan Kesuma terhadap istrinya Ny.Agian Isna Nauli yang mengalami koma akibat kerusakan batang otak dan sebagian besar otak lainnya setelah melahirkan melalui operasi cesar. Kedua, oleh Rudi Hartono yang mengalami kasus serupa. Sehubungan dengan kedua kasus tersebut hingga pada akhirnya menimbulkan pro dan kontra seputar euthanasia itu sendiri. Adapun permasalahan yang Penulis angkat adalah sebagai berikut. Pertama, faktor penyebab terjadinya "euthanasia tidak suka rela". Kedua "euthanasia tidak suka rela" dalam perspektif peraturan perundang-undangan Hak Asasi Manusia di Indonesia dan euthanasia dalam perspektif hukum pidana di Indonesia Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya "euthanasia tidak suka rela"serta bagaimana "euthanasia tidak suka rela" dalam perspektif peraturan perundang-undangan Hak Asasi Manusia di Indonesia. Ketiga euthanasia dalam perspektif hukum pidana di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah metode yuridis normative atau doctorinal research, sehingga data yang diperoleh adalah data yang menggambarkan tentang bagaimana "euthanasia tidak suka rela" dalam perspektif hak asasi manusia dan hukum pidana. Melalui penelitian ini mendapatkan hasil bahwa faktor-faktor seseorang melakukan "euthanasia tidak suka rela" adalah faktor medis yaitu ada kepastian bahwa penyakit pasien menurut pertimbangan medis sudah tidak dapat disembuhkan lagi. Faktor ekonomi yaitu harga pengobatan dan tindakan medis sudah terlalu mahal, dan adanya anggapan bahwa memberikan pengobatan dan perawatan sama halnya dengan memperpanjang penderitaan pasien. Selain itu dalam hukum positf Indonesia masih belum ada peraturan yang secara spesifik mengatur mengenai "Euthanasia tidak suka rela" selain ketentuan dalam Pasal 344 KUHP. Ketentuan Pasal 344 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini menimbulkan kesulitan di dalam pembuktian dengan adanya unsur "atas permintaan orang itu sendiri, yang disebutkannya dengan nyata dan dengan sungguh-sungguh" karena bisa saja pada saat itu kondisi pasien yang tidak dapat berkomunikasi sehingga unsur tersebut tidak dapat dibuktikan lagi atau pada saat itu si pasien sudah meninggal dunia Dengan demikian bagi pelaku "euthanasia tidak suka rela"yang tidak dapat membuktikan unsur tersebut, maka dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana diantaranya yaitu Pasal 338 KUHP, Pasal 340 KUHP, Pasal 345 KUHP, dan Pasal 359 KUHP. Selain itu "euthanasia tidak suka rela" juga bertentangan dengan Hak Asasi Manusia salah satunya sebagaimana yang diatur adalah Pasal 28 A Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang berbunyi "Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya", Pasal 4 Undang-Undang No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi "Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai dan persamaan dihadapan hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi di dalam keadaan apapun dan oleh siapapun dan oleh siapapun. Dan Undang-Undang No 23 tahun 1992 tentang kesehatan adalah Pasal 53 ayat (2)"Tenaga kesehatan dalam melakukan tugasnya berkewajiban untuk mematuhi standart profesi dan menghormati hak pasien" Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa "euthanasia tidak suka rela" di Indonesia bahwa euthanasia dalam bentuk dan dengan alasan apapun adalah dilarang, baik dalam hukum positif Indonesia, maupun menurut pandangan religius. Hal ini bertujuan agar euthanasia tidak disalahgunakan. Jadi saran Penulis adalah sebagai berikut : Pertama, hendaknya Pemerintah memberikan solusi yaitu adanya anggaran khusus, bagi pasien yang mengalami penyakit yang menurut pertimbangan medis penyakit pasien tersebut sudah tidak dapat disembuhkan lagi maka Pemerintah dapat memberikan bantuan, khususnya bagi masyarakat menengah ke bawah, sehingga alternatif seseorang untuk melakukan "euthanasia tidak suka rela" dapat diminalisir sebab bagaimanapun juga masalah finansial merupakan salah satu alasan yang paling penting. Kedua. Bahwa "hak untuk hidup" atau the right to life adalah hak yang paling fundamental diantara hak asasi manusia yang lainnya, jadi jika hak hidup seseorang di Indonesia diakui maka perlu juga pengakuan terhadap "hak untuk mati" atau the right to die, akan tetapi hak untuk mati ini tidak bersifat mutlak, tetapi masih dalam situasi dan kondisi tertentu. Dan yang terakhir, hendaknya anggota legislatif perlu membuat ketentuan tentang hukum pidana yang baru, terutama mengenai euthanasia, dimana di dalamnya juga harus memuat syarat-syarat yang cukup ketat serta pelaksanaannya harus disertai rasa tanggung jawab.

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Faculty of Law > Department of Law (74201)
Depositing User: Fitriana Kasiani
Date Deposited: 17 Dec 2015 01:57
Last Modified: 17 Dec 2015 01:57
URI : http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/19937

Actions (login required)

View Item View Item
UMM Official

© 2008 UMM Library. All Rights Reserved.
Jl. Raya Tlogomas No 246 Malang East Java Indonesia - Phone +62341464318 ext. 150, 151 - Fax +62341464101
E-Mail : infopus[at]umm.ac.id - Website : http://lib.umm.ac.id - Online Catalog : http://laser.umm.ac.id - Repository : http://eprints.umm.ac.id

Web Analytics

UMM Institutional Repository is powered by :
EPrints Logo