UMM Institutional Repository

PELAKSANAAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN PASAL MENURUT PASAL 25 UNDANG- UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2000 TENTANG PAJAK PENGHASILAN OLEH PENGUSAHA WARUNG TELEKOMUNIKASI (WARTEL) DI KOTA MALANG.

MIKAPRANASARI, ANISA (2005) PELAKSANAAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN PASAL MENURUT PASAL 25 UNDANG- UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2000 TENTANG PAJAK PENGHASILAN OLEH PENGUSAHA WARUNG TELEKOMUNIKASI (WARTEL) DI KOTA MALANG. Other thesis, University of Muhammadiyah Malang.

[img]
Preview
Text
jiptummpp-gdl-s1-2005-anisamikap-3585-1_PENDAH-N.pdf

Download (148kB) | Preview

Abstract

Obyek studi dalam penelitian ini adalah mengenai pelaksanaan pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 25 (PPh Pasal 25) oleh pengusaha warung telekomunikasi (wartel) di kota Malang. Pengusaha wartel yang memiliki usaha dalam bentuk badan merupakan salah satu pihak yang memiliki kewajiban untuk membayar PPh Pasal 25. Berbagai media telah sering menggambarkan tentang banyaknya pelanggaran pajak yang sering terjadi di negara kita. Meski peraturan perundang- undangan tentang pajak terus mengalami penyempurnaan untuk memenuhi kebutuhan hukum dalam masyarakat tetapi masih ada saja celah yang dapat ditemukan untuk melakukan pelanggaran pajak. Tujuan penelitian ini untuk mendapat gambaran bagaimana ketaatan pengusaha wartel di kota Malang dalam melaksanakan kewajiban pembayaran PPh Pasal 25, bentuk pelanggaran apa yang paling sering terjadi dan yang paling penting adalah bagaimana aparat pajak dalam melakukan tindakan hukum terhadap para pelanggar pajak. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan pendekatan yuridis sosiologis sementara metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Data yang diperoleh menggambarkan bagaimana pengusaha wartel di Kota Malang melakukan kewajiban perpajakannya dan bagaimana tindakan hukum yang diambil Kantor Pelayanan Pajak Kota Malang jika terjadi pelanggaran pajak. Setelah meneliti dan menganalisis secara mendalam maka diperoleh hasil bahwa dalam melaksanakan pembayaran PPh Pasal 25 masih banyak pengusaha wartel yang melakukan pelanggaran. Prosentase yang diperoleh melebihi 80% pengusaha wartel yang melakukan pelanggaran pajak. Bentuk pelanggaran terbesar adalah ketidaktaatan dalam melakukan pelaporan SPT (Surat Pemberitahuan). Meski tingkat pelanggaran pajak cukup tinggi tetapi penegakan hukumnya tidak berjalan dengan baik. Instansi pajak kurang tegas dalam menjalankan sanksi. Tidak semua wajib pajak pengusaha wartel yang melanggar dikenai sanksi. Ada sebagian wajib pajak yang lolos dari sanksi yang seharusnya dikenakan padanya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kesadaran masyarakat tentang pajak harus lebih ditingkatkan bukan hanya di lingkup pengusaha wartel tetapi juga seluruh masyarakat yang memiliki kewajiban perpajakan. Hal ini hanya dapat terwujud jika ditunjang dengan perbaikan kinerja instansi pajak beserta aparatnya antara lain dengan memperbaiki pelayanan dan pelaksanaan tugas.

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Faculty of Law > Department of Law
Depositing User: Fitriana Kasiani
Date Deposited: 15 Dec 2015 03:43
Last Modified: 15 Dec 2015 03:43
URI : http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/19922

Actions (login required)

View Item View Item
UMM Official

© 2008 UMM Library. All Rights Reserved.
Jl. Raya Tlogomas No 246 Malang East Java Indonesia - Phone +62341464318 ext. 150, 151 - Fax +62341464101
E-Mail : infopus[at]umm.ac.id - Website : http://lib.umm.ac.id - Online Catalog : http://laser.umm.ac.id - Repository : http://eprints.umm.ac.id

Web Analytics

UMM Institutional Repository is powered by :
EPrints Logo