UMM Institutional Repository

MEKANISME PENCABUTAN PERPU MENURUT UUD 1945 PASCA AMANDEMEN

PURNOMO, LUQMAN HADI (2005) MEKANISME PENCABUTAN PERPU MENURUT UUD 1945 PASCA AMANDEMEN. Other thesis, University of Muhammadiyah Malang.

[img]
Preview
Text
jiptummpp-gdl-s1-2005-luqmanhadi-3587-PENDAHUL-N.pdf

Download (37kB) | Preview

Abstract

Obyek penelitian ini adalah mengenai mekanisme pencabutan Perpu menurutUUD 1945 pasca amandemen. Dimana pengaturannya dalam Konstitusi diatur dalam Pasal 22. Tujuan dari diadakannya penellitian ini adalah untuk memaparkan mekanisme pencabutan Perpu menurut UUD 1945 pasca amandemen dan juga untuk mengetahu konsekuensi dari diterapkannya model hukum pencabutan Perpu seperti yang ada dalam Konstitusi atau UUD. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah doktrinal research atau penelitian hukum normatif. Adapun teknik yang dipergunakan di dalam menggali dan mengoleksi data yang dibutuhkan, terutama sekali dilakukan melalui studi Perpustakaan (library research). Dari peneltian yang dilakukan maka diperoleh hasil, Perpu dalam penciptaannya didahului oleh kegentingan yang memaksa, atas dasar itu Presiden mengeluarkan Perpu, kemudian pada sidang selanjutnya Perpu dalam bentuk RUU harus diajukan kepada sidang DPR dengan kemungkinan disahkan menjadi Undang-Undang atau bahkan ditolak. Konsekeuensinya adalah apabila RUU tentang pengajuan Perpu tersebut diterima, maka Perpu tersebut akan disahkan menjadi Undang-Undang, namun bila ditolak, Perpu tersebut tidak akan pernah menjadi Undang-Undang dan juga tidak akan kehilangan kekuatan hukum sampai ada Undang-undang yang mengatur hal yang sama. Solusi dari semua itu ialah dengan mengamandemen Pasal 22 UUD 1945. Kesimpulan dari dibahasnya karya tulis ini adalah metode pencabutan Perpu yang ada di Konstitusi tidak praktis dan juga tidak tegas dalam memberikan status hukum terhadap Perpu, apabila nantinya diajukan ke sidang DPR selain itu model pencabutan seperti yang ada di Perpu memunculkan akibat atau konsekuensi tertutupnya kemungkinan bagi Perpu untuk menjadi Undang-Undang bila RUU pengesahan Perpu ditolak oleh DPR sehingga Perpu masih tetap berlaku dan tidak kehilangan kekuatan hukumnya dan ini bisa saja dipaksakan keberlakuannya oleh Presiden sehingga Presiden mempunyai kedudukan lebih kuat yang berhadapan dengan DPR

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Faculty of Law > Department of Law
Depositing User: Fitriana Kasiani
Date Deposited: 15 Dec 2015 03:39
Last Modified: 15 Dec 2015 03:39
URI : http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/19920

Actions (login required)

View Item View Item
UMM Official

© 2008 UMM Library. All Rights Reserved.
Jl. Raya Tlogomas No 246 Malang East Java Indonesia - Phone +62341464318 ext. 150, 151 - Fax +62341464101
E-Mail : infopus[at]umm.ac.id - Website : http://lib.umm.ac.id - Online Catalog : http://laser.umm.ac.id - Repository : http://eprints.umm.ac.id

Web Analytics

UMM Institutional Repository is powered by :
EPrints Logo