UMM Institutional Repository

PERGESERAN KEKUASAAN PARLEMEN DAN EKSEKUTIF DALAM SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL (Studi Terhadap UUD 1945 Pra dan Pasca Amandemen)

Fauzi, Fauzi (2005) PERGESERAN KEKUASAAN PARLEMEN DAN EKSEKUTIF DALAM SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL (Studi Terhadap UUD 1945 Pra dan Pasca Amandemen). Other thesis, University of Muhammadiyah Malang.

[img]
Preview
Text
jiptummpp-gdl-s1-2005-fauzi98400-3637-PENDAHUL-N.pdf

Download (37kB) | Preview

Abstract

Diskursus mengenai kekuasaan parlemen dan eksekutif dalam sistem pemerintahan presidensial berdasarkan UUD 1945 selalu menjadi bahasan menarik Umumnya para pakar selalu gandrung mempertanyakan hubungan kekuasaan yang terbangun selama ini antara dua lembaga tersebut. Fenomena ketatanegaraan yang terjadi selama empat dekade terakhir ini menunjukkan adanya, kecenderungan pengaturan sistem bernegara yang lebih berat ke lembaga eksekutif. Posisi Presiden sebagai kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan yang tidak jelas, batasan wewenangnya, semakin mendorong kecenderungan ini ke arah yang negative Sehingga suasana ketatanegaraan yang terjadi selama, ini menjadi kacau (constitutional disorder). UUD 1945 sebagai produk politik PPKI-BPUPKI, pada tahun 1999-2002, meminjam istilah Jacques Derrida telah didekonstruksi secara besar-besaran. Akibatnya, telah tedadi pergeseran kekuasaan parlemen dan eksekutif dalam sistem. pemerintahan Indonesia yang selalu disebut-sebut sebagai sistem presidensial. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah tedadinya pergeseran kekuasaan parlemen dan ekskutif dalam UUD 1945, dan mengapa terjadi pergeseran kekuasaan parlemen dan eksekutif dalam UUD 1945, serta bagaimanakah implikasi data pergeseran kekuasaan tersebut terhadap sistem pemerintahan Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelittan ini sesuai dengan jenisnya sebagai penelitian Hukum nomination Bantu penelitian Hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahasa pustaka. (data sekunder). Penelitian hukum normatif merupakan suatu usaha pengelompokan bahan-bahan pustaka (data sekunder) yang dilakukan secara sistematik untuk memudahkan analisa data. Sedangkan metode analisa. yang digunakan adalah desknptif analitis, yaitu berusaha membenkan gambaran yang utuh mengenai variabel-variabel penelittan yang telah ditetapkan sesuai dengan isu yang diangkat dalam penelitian ini sebagai alat analisis, penulis menggunakan hukum tata negara sebagai pisau analisisnya. Dari hasil penelitian ini penulis menemukan beberapa fakta konstitusional yang menujukkan adanya, pergeseran kekuasaan eksekutif ke parlemen (DPR). Hal yang paling tampak adalah pergeseran tungal legislasi data Presiden ke DPR seperti dirumuskan dalam pasal 20 ayat (1) UUD 1945 pasca amandemen. Dimana sebelumnya, Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang (pasal 5 ayat (1) UUD 1945 pra amandemen). Kekuasaan yang selama ini menumpuk di lembaga eksekutif secara proporsional. telah dilucuti dan dialirkan ke lembaga legislatif (DPR). Demikian pula dengan kekuasaan MPR yang selama ini menjadi pemegang komando tunggal kekuasaan, pada akhimya juga harus pasrah untuk dilucuti kekuasaannya. MPR sekarang ibarat macan ompong yang tidak lagi sewenang-wenang memvonis eksekutif (President bersalah dan memecatnya sembarangan. Karena untuk memecat presiden harus melalui beberapa prosedur dan kriteria yang diatom secara ketat dalam konstitusi. Terlepas dari segera kekurangannya, pergeseran kekuasaan yang terjadi dalam UUD 1945 pada akhirnya mengantarkan hubungan parlemen dan eksekutif menuju suasana keseimbangan politik (equilibrium politic) yang menjadi cita-cita bersama Selain itu muncuinya pergeseran kekuasaan parlemen dan eksekutif dalam UUD1945 juga telah menuai implikasi baser terhadap sistem pemerintahan Indonesia. UUD 1945 yang terlanjur dilakukan oleh banyak pakar sebagai pemerintahan campuran (hibrid system) ternyata telah bergerak mendekati sistem pemerintahan presidensial murni mirip di Amerika Serikat. Sebagai kesimpulan, dengan adanya pergeseran kekuasaan parlemen dan eksekutif dalam UUD 1945, dapat dikatakan bahasa UUD 1945 tidak lagi menganut sistem pembagian kekuasaan (distribution of power) melainkan telah bergeser ke sistem pemisahan kekuasaan (separation of power) sehingga paradigma cheks and balances antara parlemen dan eksekutif bergerak semakin solid. Kemudian UUD 1945 pasca amandemen juga dapat dikatakan telah menganut sistem pemerintahan presidensial. Kendati mesin ada kecurigaan kecil bahasa sewaktu-waktu MPR sebagai parlemen akan menonjolkan watak parlementerismenya.

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Faculty of Law > Department of Law (74201)
Depositing User: Fitriana Kasiani
Date Deposited: 15 Dec 2015 03:18
Last Modified: 15 Dec 2015 03:18
URI : http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/19911

Actions (login required)

View Item View Item
UMM Official

© 2008 UMM Library. All Rights Reserved.
Jl. Raya Tlogomas No 246 Malang East Java Indonesia - Phone +62341464318 ext. 150, 151 - Fax +62341464101
E-Mail : infopus[at]umm.ac.id - Website : http://lib.umm.ac.id - Online Catalog : http://laser.umm.ac.id - Repository : http://eprints.umm.ac.id

Web Analytics

UMM Institutional Repository is powered by :
EPrints Logo