UMM Institutional Repository

PERAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM PERGURUAN TINGGI DALAM MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU PASCA DIKABULKANNYA JUDICIAL REVIEW PASAL 31 UU NO 18 TAHUN 2003 (Studi di BKBH PT Hukum Malang)

SIWA, MISDIONO (2005) PERAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM PERGURUAN TINGGI DALAM MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU PASCA DIKABULKANNYA JUDICIAL REVIEW PASAL 31 UU NO 18 TAHUN 2003 (Studi di BKBH PT Hukum Malang). Other thesis, University of Muhammadiyah Malang.

[img]
Preview
Text
jiptummpp-gdl-s1-2005-misdionosi-3636-PENDAHUL-N.pdf

Download (232kB) | Preview

Abstract

Obyek studi ini adalah peran lembaga bantuan hukum perguruan tinggi dalam memberikan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu pasca dikabulkannya judicial review Pasal 31 UU No 18 Tahun 2003 (studi di BKBH PT Malang). Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui peran Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Perguruan Tinggi dalam melakukan pelayanan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu pasca dikabulkannya judicial review Pasal 31 UU No.18 tahun 2003, dan untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Perguruan Tinggi dalam mengartikulasikan peran bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Dalam rangka penulisan tugas akhir ini penulis menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Dimana dalam pendekatan yuridis sosiologis penulis mendasarkan pada hasil studi lapang di BKBH Perguruan Tinggi Malang.yaitu kerangka yuridis merupakan kerangka yang didasarkan pada aturan hukum yang berlaku, sedang pendekatan sosiologi merupakan hasil studi lapang pada BKBH perguruan tinggi Malang sebagai obyek penelitian. Melalui penelitian yang mendalam dan teliti, penelitian ini mendapatkan hasil bahwa, pertama, lembaga bantuan hukum perguruan tinggi tetap dapat eksis berperan ditengah masyarakat meskipun perpanjangan kerjasama dengan Pengadilan Tinggi Jawa Timur telah habis dan UU No. 18 Tahun 2003 mengatur hanya advokat yang dapat memberikan bantuan hukum kepada masyarakat baik di dalam maupun diluar pengadilan. Kedua, judicial review Pasal 31 UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat tidak mampu memperbaiki nasib lembaga bantuan hukum perguruan tinggi. Ketiga, tetap eksisnya lembaga bantuan hukum perguruan tinggi tersebut disebabkan mereka memiliki dosen-dosen yang memiliki kartu Advokat sehingga tetap dapat melakukan pembelaan secara litigasi atau menggunakan jasa alumninya yang menjadi Advokat untuk melakukan pendampingan hukum secara litigasi. Keempat, ternyata tidak semua lembaga bantuan hukum perguruan tinggi secara murni memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat secara murni dan konsisten. Bantuan hukum secara tidak cuma-cuma dilakukan untuk memperoleh dana dengan dalih subsidi silang. Kendala yang dialami oleh lembaga bantuan hukum perguruan tinggi yakni: pertama, anggapan masyarakat tentang bantuan hukum oleh BKBH perguruan tinggi pasti diberikan cuma-cuma tanpa memikirkan kelangsungan hidup BKBH. Kedua, persoalan minimnya dana karena tak ada anggaran khusus dari kampus maupun pemerintah. Sehingga harus men-support dana sendiri melalui klien-klien yang mampu untuk menutupi kekurangan dari baik dana oprasional dengankata lain sebagai subsidi silang. Ketiga, setelah tidak diperpanjangnya surat ijin beracara oleh Pengadilan Tinggi dengan adanya UU Advokat sangat berpengaruh bagi berlangsungnya kegiatan BKBH dalam hal litigasi. Keempat, Transportasi; sebenarnya jika ada alat transportasi sebagai penunjang bagi kegiatan, BKBH bisa lebih banyak melibatkan mahasiswa untuk ikut berperan serta dalam melakukan kegiatan bantuan hukum secara non litigasi. Untuk itu, perlu dilakukan re-ideologisasi lembaga bantuan hukum perguruan tingggi yang sudah keluar dari jalurnya yang sesungguhnya. Bahwa peran lembaga bantuan hukum perguruan tinggi hanya untuk membela masyarakat miskin (tidak mampu) dari korban ketidakadilan invidual maupun struktural. Program kerjasama lambaga bantuan hukum perguruan tinggi dengan Pengadilan Tinggi perlu dilanjutkan lagi namun dengan payung hukum yang jelas. Seperti mendesak dibentuk UU tentang Bantuan Hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat tidak mampu.dengan pengawasan oleh Pengadilan Tinggi harus dilakukan uji kelayakan bagi dosen-dosen fakultas hukum yang layak menjadi lawyer (pro bono publico) karena tidak semua dosen cakap dalam beracara secara litigasi. Disamping itu, perlu diadakan kode etik bantuan hukum agar ada sistem pengawasan yang jelas dan terpadu terhadap kinerja dari BKBH perguruan tinggi. Program bantuan hukum bagi golongan masyarakat yang kurang mampu/tidak mampu yang dulu diberikan oleh Departemen Kehakiman RI sekarang harus digalakkan kembali, agar masyarakat kurang mampu/tidak mampu diberikan dana untuk mendapatkan bantuan hukum oleh lawyer pro bono pubico misalnya melalui lembaga bantuan hukum perguruan tinggi.

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Faculty of Law > Department of Law
Depositing User: Fitriana Kasiani
Date Deposited: 15 Dec 2015 03:16
Last Modified: 15 Dec 2015 03:16
URI : http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/19910

Actions (login required)

View Item View Item
UMM Official

© 2008 UMM Library. All Rights Reserved.
Jl. Raya Tlogomas No 246 Malang East Java Indonesia - Phone +62341464318 ext. 150, 151 - Fax +62341464101
E-Mail : infopus[at]umm.ac.id - Website : http://lib.umm.ac.id - Online Catalog : http://laser.umm.ac.id - Repository : http://eprints.umm.ac.id

Web Analytics

UMM Institutional Repository is powered by :
EPrints Logo