UMM Institutional Repository

TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS TERHADAP PELAKU PEMALSUAN VISA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 1992 TENTANG KEIMIGRASIAN (Studi di kantor Imigrasi Klas I Surabaya)

NINGSIH, INDAH SRI (2005) TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS TERHADAP PELAKU PEMALSUAN VISA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 1992 TENTANG KEIMIGRASIAN (Studi di kantor Imigrasi Klas I Surabaya). Other thesis, University of Muhammadiyah Malang.

[img]
Preview
Text
jiptummpp-gdl-s1-2005-indahsrini-3641-PENDAHUL-N.PDF

Download (77kB) | Preview

Abstract

Keimigrasian dapat diartikan sebagai hal ikhwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah negara Repulik Indonesia dan pengawasan terhadap orang asing diwilayah negara Republik Indonesia. Orang asing yang hendak memasuki wilayah negara Republik Indonesia diwajibkan untuk memiliki ijin melalui visa. Visa hanya dapat diberikan pada orang asing yang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat, bangsa, dan negara Republik Indonesia tidak membahayakan keamanan dan ketertiban serta tidak bermusuhan baik terhadap rakyat maupun negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan pancasila dan UUD 1945 (politik saringan ). Adanya berlakunya politik saringan terhadap orang asing yang akan masuk ke wilayah negara RI tidak menjamin untuk tidak terjadinya penyelundupan orang asing ke wilayah RI, salah satunya adalah adanya pelaku pemalsuan visa dari warga asing yang masuk kewilayah RI. Penelitian terhadap pelaku pemalsuan visa dikantor imigrasi klas I Surabaya dilakukan karena dikantor imigrasi terdapat kasus pemalsuan visa. Berawal dari sini penulis berusaha untuk mengetahui penyelesaian kasus tindak pidana pemalsuan visa, kendala yang dihadapi dan upaya apa yang dilakukan oleh pihak kantor imigrasi Surabaya dalam menyelesaian kasus tindak pidana pemalsuan visa. Penelitian tersebut dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis untuk mencari jawaban permasalan penulis menggunakan dua jenis data yaitu data primer yang berasal dari lapangan dan data sekunder yang berasal dari sumber tertulis kemudian dari data yang diperoleh dianalisa dengan menggunakan metode diskriptif analitis. Setelah penelitian berlangsung diketahui bahwa pemyelesaian kasus pemalsuan visa dilakukan secara non justisia yang berupa deportasi atau pengusiran dan sebelumnya dikenakan pengkarantinaan. Sedangkan kendala yang dihadapi oleh pihak imigrasi ada dua yaitu secara umum; lamanya putusan pengadilan, tidak adanya pengakuan mengenai kebenaran kewarganegaran orang asing yang bersangkutan, secara khusus fasilitas kurang memadahi, biaya operasional tidak mencukupi, kurangnya penyediaan karantina, kurangnya koordinasi. Upaya penanggulangannya ada dua yaitu secara umum mengadakan koordinasi yang baik dan secara khusus penyediaan sarana yang lebih baik.

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Faculty of Law > Department of Law
Depositing User: Fitriana Kasiani
Date Deposited: 15 Dec 2015 03:05
Last Modified: 15 Dec 2015 03:05
URI : http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/19905

Actions (login required)

View Item View Item
UMM Official

© 2008 UMM Library. All Rights Reserved.
Jl. Raya Tlogomas No 246 Malang East Java Indonesia - Phone +62341464318 ext. 150, 151 - Fax +62341464101
E-Mail : infopus[at]umm.ac.id - Website : http://lib.umm.ac.id - Online Catalog : http://laser.umm.ac.id - Repository : http://eprints.umm.ac.id

Web Analytics

UMM Institutional Repository is powered by :
EPrints Logo