UMM Institutional Repository

IMPLEMENTASI KETENTUAN IZIN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL UNTUK MELAKUKAN PERCERAIAN BERDASAR PP NO.45 TAHUN 1990 (Studi di Pengadilan Agama Tulungagung)

YULIANTO, ANANG (2005) IMPLEMENTASI KETENTUAN IZIN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL UNTUK MELAKUKAN PERCERAIAN BERDASAR PP NO.45 TAHUN 1990 (Studi di Pengadilan Agama Tulungagung). Other thesis, University of Muhammadiyah Malang.

Full text not available from this repository.

Abstract

Dewasa ini di Indonesia telah di bentuk Hukum Perkawinan yang berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia yakni Undang-Undang No.1 Tahun 1974, salah satu prinsip yang terkandung di dalamnya adalah mempersulit terjadinya perceraian, oleh karena itu prinsip tersebut berlaku pula bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian. Di samping berlaku ketentuan tersebut juga berlaku ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 1990 tentang perubahan Peraturan Pemerintah No.10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, khususnya kewajiban memperoleh izin dari pejabat yang berwenang terlebih dahulu. Adapun permasalahan-permasalahan yang akan penulis bahas dalam tugas akhir ini adalah masalah mengenai Implementasi Ketentuan Izin bagi Pegawai Negeri Sipil untuk Melakukan Perceraian, dan pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara tanpa adanya Surat Izin atau Surat Keterangan dari pejabat yang berwenang, yang akan penulis kaji secara mendalam baik secara teoritis maupun praktisnya dalam lingkup perceraian Pegawai Negeri Sipil (PNS). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui jawaban atas permasalahan di atas, sehingga di harapkan dapat memberikan manfaat di bidang Ilmu Hukum khususnya mengenai perceraian Pegawai Negeri Sipil Adapun metodologi penulis yang dipergunakan dalam tugas akhir ini yaitu metode pendekatan Yuridis Sosiologis dengan bahan hukum yang diperoleh dari hasil wawancara dengan teknik wawancara bebas serta studi kepustakaan baik dari buku-buku penunjang maupun pengindetifikasian terhadap pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan terhadap permasalahan yang diteliti kemudian dianalis menggunakan metode Diskriptif Analisis. Melalui penelitian yang sangat mendalam dan teliti, penelitian ini mendapatkan hasil bahwa Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian diwajibkan untuk memperoleh Surat Izin atau Surat Keterangan secara tertulis dari pejabat yang berwenang. Apabila Pegawai Negeri Sipil yang melakukan perceraian tidak memperoleh Surat Izin atau Surat Keterangan maka berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980 akan dikenai Hukuman disiplin berat yaitu diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil tidak atas permintaan sendiri. Akan tetapi dalam prakteknya pelaksanaannya bagi Pegawai Negeri Sipil yang melakukan perceraian tanpa Surat Izin atau Surat Keterangan sering disimpangi. Akhirnya penulis menyarankan bahwa untuk mengurangi perceraian Pegawai Negeri Sipil, pejabat yang berwenang dalam menanganinya harus lebih tegas dengan cara memperketat adanya Surat Izin atau Surat Keterangan bagi Pegawai Negeri Sipil yang melakukan perceraian tersebut.

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Faculty of Law > Department of Law (74201)
Depositing User: Fitriana Kasiani
Date Deposited: 14 Dec 2015 05:24
Last Modified: 14 Dec 2015 05:24
URI : http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/19890

Actions (login required)

View Item View Item
UMM Official

© 2008 UMM Library. All Rights Reserved.
Jl. Raya Tlogomas No 246 Malang East Java Indonesia - Phone +62341464318 ext. 150, 151 - Fax +62341464101
E-Mail : infopus[at]umm.ac.id - Website : http://lib.umm.ac.id - Online Catalog : http://laser.umm.ac.id - Repository : http://eprints.umm.ac.id

Web Analytics

UMM Institutional Repository is powered by :
EPrints Logo