UMM Institutional Repository

TINJAUAN YURIDIS NORMATIF TERHADAP DUALISME KEWENANGAN POLISI DAN JAKSA DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI

WICAKSONO, RAHMADY (2005) TINJAUAN YURIDIS NORMATIF TERHADAP DUALISME KEWENANGAN POLISI DAN JAKSA DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI. Other thesis, University of Muhammadiyah Malang.

Full text not available from this repository.

Abstract

Obyek Studi dalam penelitian ini adalah Penyidik dalam kasus Tindak Pidana Korupsi dimana Kepolisian dan Kejaksaan merupakan dua institusi penegak hukum yang berwenang menyidik Tindak Pidana Korupsi. Kedua institusi ini seharusnya dapat bekerjasama dan berkoordinasi dengan baik untuk mencapai tujuan dari sistem ini, yaitu menanggulangi kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi yang dapat diterima masyarakat. Kedudukan hukum sebagai supremasi tertinggi dalam tatanan masyarakat bernegara, bukanlah suatu hal yang terjadi begitu saja. Proses panjang telah berlangsung hingga menempatkan hukum sebagai salah satu pedoman tertulis yang harus dipatuhi dalam rangka mencapai ketertiban, keamanan, dan keadilan bersama. Meskipun secara yuridis Normatif, baik dalam Herzeine Inlands Reglement (HIR) maupun dalam KUHAP, telah diatur mengenai tugas dan kewenangan serta tugas masing-masing lembaga yang berwenang melakukan tugas dalam kaitan penegakan hukum pidana, perselisihan dan ketidak harmonisan tugas dan kewenangan antar lembaga dalam sistem peradilan pidana masih sering timbul. Penulisan ini mengangkat permasalahan hukum di Indonesia dalam kaitannya dengan pelaksanaan seputar KUHAP. Hal ini merupakan suatu permasalahan yang menarik menurut penulis karena berdasarkan referensi yang dikumpulkan, permasalahan tersebut terjadi jauh sebelum lahirnya KUHAP, namun sampai dengan berlakunya KUHAP dan lahirnya Peraturan Pelaksana serta Peraturan yang mengatur tentang kewenangan penyidikan tindak pidana tertentu, permasalahan seputar kewenangan penyidikan kasus korupsi masih sering diperdebatkan dalam peradilan kita. Tujuan dari penulisan ini adalah sebagai suatu masukan implikasi yuridis terhadap perundangan dalam kerangka Hukum Pidana Indonesia yang mengatur hubungan antara Polisi dan Jaksa dalam kapasitasnya sebagai Penyidik Tindak Pidana Korupsi sehingga dapat dilihat apakah tujuan pemberian kondisi obyektif yang dituangkan dalam norma-norma hukum sehingga jelas batas-batas pagar pelaksanaan penegakan hukum berupa tugas dan wewenang para penegak hukum, maupun hak dan kewajiban para pencari keadilan telah terlaksana oleh hukum dalam kenyataannya. Untuk mendukung studi kepustakaan dalam kaitannya dengan penulisan hukum serta untuk menggali data yang diperlukan dalam penulisan hukum ini, penulis mengadakan observasi pada instansi yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat oleh penulis. Dua instansi yang sama-sama mempunyai kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi yaitu Kepolisian dan Kejaksaan merupakan suatu obyek observasi yang dilakukan penulis. Berdasarkan pengamatan penulis adanya "jumbo" kewenangan penyidikan dalam perundangan kita, belum memperoleh titik temu atau dalam kata lain batas pagar pelaksanaan kewenangan penegak hukum dalam kaitannya dengan kewenangan penyidikan dalam kasus korupsi secara normatif masih kabur . Pada akhirnya penulis berpandangan bahwa perangkat perundangan yang mengatur tentang kewenangan penyidikan Tindak Pidana Korupsi harus segera direvisi sehingga fungsi kontrol antara kedua lembaga yang berwenang menyidik kasus korupsi dapat berjalan. Dalam hal ini Kejaksaan dan Kepolisian sebagai sesama lembaga yang mempunyai wewenang menyidik Tindak Pidana Korupsi diharapkan mempunyai kewenangan yang sama untuk menjalankan fungsi kontrol Faktor kultural masyarakat untuk turut berperan aktif sebagai pengawas dan pemerhati hukum secara umum dalam kaitannya dengan pengawasan Kepolisian dan Kejaksaan sebagai lembaga yang berwenang menyidik tindak pidana korupsi sangat dibutuhkan sebagai fungsi kontrol terhadap kinerja kedua lembaga tersebut.

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Faculty of Law > Department of Law
Depositing User: Fitriana Kasiani
Date Deposited: 14 Dec 2015 05:22
Last Modified: 14 Dec 2015 05:22
URI : http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/19889

Actions (login required)

View Item View Item
UMM Official

© 2008 UMM Library. All Rights Reserved.
Jl. Raya Tlogomas No 246 Malang East Java Indonesia - Phone +62341464318 ext. 150, 151 - Fax +62341464101
E-Mail : infopus[at]umm.ac.id - Website : http://lib.umm.ac.id - Online Catalog : http://laser.umm.ac.id - Repository : http://eprints.umm.ac.id

Web Analytics

UMM Institutional Repository is powered by :
EPrints Logo