UMM Institutional Repository

IMPLIKASI YURIDIS TERHADAP TIDAK DIPENUHINYA KETENTUAN PASAL 56 KUHAP DALAM PROSES PENYIDIKAN (Studi Pada Bagian Reserse Kepolisian Resort Kota Mojokerto)

KURNIATI, EMIN (2005) IMPLIKASI YURIDIS TERHADAP TIDAK DIPENUHINYA KETENTUAN PASAL 56 KUHAP DALAM PROSES PENYIDIKAN (Studi Pada Bagian Reserse Kepolisian Resort Kota Mojokerto). Other thesis, University of Muhammadiyah Malang.

Full text not available from this repository.

Abstract

Obyek studi dalam penelitian ini adalah mengenai implikasi yuridis terhadap tidak dipenuhinya ketentuan Pasal 56 KUHAP dalam proses penyidikan. Di mana dalam pasal tersebut terdapat kewajiban bagi semua pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan untuk menunjuk penasehat hukum. Berbagai literatur, maupun penelitian telah menggambarkan bahwa di negara Indonesia masih sering terjadi pelanggaran terhadap pelaksanaan Pasal 56 KUHAP. Hak tersangka khususnya untuk didampingi penasehat hukum sejak saat ditangkap dan atau ditahan seringkali terabaikan. Tujuan penelitian ini, untuk mengetahui upaya penyidik dalam pemenuhan Pasal 56 KUHAP. Selain itu adalah untuk mengetahui implikasi yuridis terhadap tidak dipenuhinya ketentuan Pasal 56 KUHAP dalam proses penyidikan. Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah perpaduan antara yuridis sosiologis dan yuridis normatif. Sehingga data yang diperoleh adalah data yang menggambarkan bagaimana upaya penyidik dalam hal pemenuhan ketentuan Pasal 56 KUHAP dan bagaimana implikasi yuridis terhadap tidak dipenuhinya ketentuan Pasal 56 KUHAP dalam proses penyidikan. Melalui penelitian yang mendalam dan sangat teliti, penelitian ini mendapatkan hasil bahwa, hak-hak tersangka sehubungan dengan penunjukan penasehat hukum yang diatur dalam Pasal 56 KUHAP adalah sering kali terabaikan. Banyak tersangka melakukan penolakan terhadap penunjukan penasehat hukum dengan berbagai macam alasan, sehingga pihak penyidik membuatkan surat pernyataan yang ditandatangani tersangka itu sendiri, menyatakan penolakan tersangka untuk didampingi penasehat hukum. Belum adanya mekanisme yang mengatur tentang kesediaan penasehat hukum untuk ditunjuk sebagai penasehat hukum bagi tersangka mebuat pelaksanaan Pasal 56 KUHAP sendiri menjadi terhambat. Dalam hal penyidik tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 56 KUHAP mengakibatkan hasil pemeriksaan penyidikan tidak sah/illegal, hal mana pendirian dan penerapan yang demikian telah dikukuhkan dalam Putusan MA RI, yaitu: MA No.1565 K/Pid/1991 tanggal 16 September 1993. Secara demikian, maka dapat disimpulkan, bahwa pelanggaran terhadap hak-hak tersangka berkaitan dengan Pasal 56 KUHAP adalah sering dilakukan, namun realisasi lebih lanjut untuk mengatasi pelanggaran tersebut belum ada.

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Faculty of Law > Department of Law (74201)
Depositing User: Fitriana Kasiani
Date Deposited: 14 Dec 2015 05:16
Last Modified: 14 Dec 2015 05:16
URI : http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/19888

Actions (login required)

View Item View Item
UMM Official

© 2008 UMM Library. All Rights Reserved.
Jl. Raya Tlogomas No 246 Malang East Java Indonesia - Phone +62341464318 ext. 150, 151 - Fax +62341464101
E-Mail : infopus[at]umm.ac.id - Website : http://lib.umm.ac.id - Online Catalog : http://laser.umm.ac.id - Repository : http://eprints.umm.ac.id

Web Analytics

UMM Institutional Repository is powered by :
EPrints Logo