UMM Institutional Repository

ANALISIS YURIDIS DUGAAN KORUPSI Rp 2,1 MILYAR DPRD KOTA MALANG TERHADAP APBD TAHUN 2000(Studi di Malang Corruption Watch)

Sasongko, Dwi (2005) ANALISIS YURIDIS DUGAAN KORUPSI Rp 2,1 MILYAR DPRD KOTA MALANG TERHADAP APBD TAHUN 2000(Studi di Malang Corruption Watch). Other thesis, University of Muhammadiyah Malang.

Full text not available from this repository.

Abstract

Obyek studi ini adalah dugaan terjadinya korupsi oleh DPRD Kota Malang periode 1999-2004 terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daaerah (APBD) Kota Malang Tahun 2000. Tujuan dari penelitian adalah Untuk mengetahui apakah Anggaran Keuangan DPRD Kota Malang dalam APBD Tahun 2000 melanggar Peraturan Pemerintah No. 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan DPRD. Untuk mengetahui dapatkah pelanggaran/penyimpangan anggaran terhadap PP 110 Tahun 2000 dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode social legal research. Metode ini digunakan untuk meneliti atau menyelidiki fakta-fakta dilapangan tentang suatu peristiwa hukum yang dalam hal ini adalah dugaan korupsi Anggaran Keuangan Rp. 2,1 Milyar DPRD Kota Malang Tahun 2000. Penelitian itu difokuskan pada bagaimana Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Malang Periode 1999-2004 membuat Keuangan DPRD Kota Malang (dasar hukumnya) sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Malang, karena pada saat itu belum ada aturan yang mengatur Keuangan DPRD. Selain itu, penelusuran terhadap hasil akhir audit BPK akan sangat menentukan kemungkinan keuangan DPRD Kota Malang Tahun 2000 terindikasi korupsi ataukah tidak. Setelah itu penulis melakukan pengolahan data untuk dianalisis secara hukum tentang berbagai temuan yang ada. Melalui penelitian yang mendalam dan teliti, penelitian ini mendapatkan hasil bahwa anggaran keuangan DPRD Kota Malang telah menyimpang dari ketentuan PP No. 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan DPRD. Total Penyimpangannya bukan senilai Rp. 2,1 Milyar, tetapi meliputi sebelas poin (pos anggaran) yang menyimpang dengan total penyimpangan senilai Rp. 3.483.500.000,00 (Tiga milyar empat ratus delapan puluh tiga lima ratus ribu rupiah). Sebelasa poin tersebut melanggar Pasal 12 (fasilitas perumahan wakil ketua dan anggotaa DPRD), dan Pasal 14 (Perjalanan dinas dan pemeliharaan rumah) serta sebagian tidak diatur dalam PP No. 110 Tahun 2000. Pelanggaraan terhadap PP 110 Tahun 2000 tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Hal ini disebabkan PP No. 110/2000 karena telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI melalui judial review dalam amar putusannya Nomor 04.G/HUM/2001. MA mencabut PP 110 Tahun 2000 karena dianggap bertentangan dengan Undang-Undang (UU) No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah. Semestinya, putusan MA ini tidak lahir karena diminta secara tegas atau tidak oleh Undang-undang, sebuah PP harus dibuat sebagai pelaksanaan dari ketentuaan Undang-undang. Aparat Kejaksaan harus mengungkap dugaan korupsi ini dengan memfokuskan pada adanya pembagian uang sebesar Rp. 45 juta (empat puluh juta rupiah) setiap orang bahkan memperluas apabila ada dugaan korupsi lainnya. Apabila pembagian uang tersebut terbukti, baik secara formil maupun materiil delik/tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 daan 3 UU No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi telah terpenuhi. Setelah itu, membawa ke Pengadilan agar memperoleh putusan hukum yang tetap oleh hakim. Sehingga masyarakat tidak resah terhadap perkembangan kasus tersebut. DPRD adalah lembaga terhormat, tidak sepantasnya anggota Dewan yang dipilih melalui Pemilu memanfaatkan jabatannya untuk korupsi atau mengeruk uang rakyat. Anggota Dewan harus tulus menjalaskan tugasnya sebagai wakil rakyat dan pengawas eksekutif yang tanpa kenal lelah. Mahkamah Agung dalam melakukan hak judicial review terhadap Peraturan Pemerintah. Kedepan MA harus berhati-hati. Sebab, kesalahan fatal sebagaimana membatalkan pemberlakukan PP No. 110 Tahun 2000 berdampak semakin korupsinya DPRD di Indonesia dengan modus membuat anggaran keuangan sesuai dengan kesenangan hati tanpa mengindahkan PP 110/2000, kondisi keuangan daerah dan ekonomi masyarakat. Aparat Penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan dan Hakim) harus menjadi pengawas tindakan korupsi di Daerah. Sebab, keberanian dari aparat hukum inilah tindak pidana korupsi akan dapat ditekan semaksimal mungkin. Apabila aparat penegak hukum membiarkan bahkan bermain mata dengan pihak eksekutif dan legislatif, maka bahaya korupsi akan terus meledak tanpa bisa dikendalikan

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Faculty of Law > Department of Law (74201)
Depositing User: Fitriana Kasiani
Date Deposited: 14 Dec 2015 05:03
Last Modified: 14 Dec 2015 05:03
URI : http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/19884

Actions (login required)

View Item View Item
UMM Official

© 2008 UMM Library. All Rights Reserved.
Jl. Raya Tlogomas No 246 Malang East Java Indonesia - Phone +62341464318 ext. 150, 151 - Fax +62341464101
E-Mail : infopus[at]umm.ac.id - Website : http://lib.umm.ac.id - Online Catalog : http://laser.umm.ac.id - Repository : http://eprints.umm.ac.id

Web Analytics

UMM Institutional Repository is powered by :
EPrints Logo