UMM Institutional Repository

KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG SEBAGAI PELAKU KEKUASAAN KEHAKIMAN DALAM RANGKA PENEGAKAN SUPREMASI HUKUM DI INDONESIA

WINARTI, WINARTI (2005) KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG SEBAGAI PELAKU KEKUASAAN KEHAKIMAN DALAM RANGKA PENEGAKAN SUPREMASI HUKUM DI INDONESIA. Other thesis, University of Muhammadiyah Malang.

Full text not available from this repository.

Abstract

Sesuai dengan Obyek studi yang diangkat oleh penulis, maka pembahasan dititikberatkan pada aspek Perundang-undangan khususnya masalah kedudukan Mahkamah Agung sebagai pelaku kekuasaan kehakiman. Dimana dalam kenyataannya yang terjadi adalah Mahkamah Agung kurang optimal dalam menjalankan kinerjanya, yaitu masih dipengaruhi oleh pemerintah. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka penulis pada kesempatan ini mengambil permasalahan pokok yaitu; 1). Mengapa peran dan fungsi Mahkamah Agung sebagai pelaku kekuasaan kehakiman belum berjalan optimal/ 2). Kekuasaan apa sajakah yang seharusnya diberikan mahkamah Agung sebagai pelaku kekuasaan kehakiman menurut UUD 1945? 3). Bagaimana seharusnya peran dan fungsi mahkamah Agung di era reformasi? Sedangkan untuk menemukan suatu solusi permasalahan diatas, penulis mengumpulkan bahan-bahan dari berbagai referensi kepustakaan dan Undang-undang yang relevan dengan permasalahan dan kemudian dianalisa. Dengan penulisan tersebut didapat hasil bahwa Mahkamah Agung selama ini masih belum berjalan secara optimal dalam kinerjanya selaku pemegang kekuasaan kehakiman tertinggi dimana masih adanya campurtangan pemerintah yakni Presiden. Hal itu dipengaruhi oleh kuatnya Presiden dalam memegang kekuasaan pemerintah. Presiden bersama DPR membuat Undang-undang Pokok kehakiman sehingga ruang gerak Mahkamah Agung selaku pemegang kekuasaan kehakiman tunduk pada Undang-undang tersebut. Sehingga dengan mudah Presiden mempengaruhi Mahkamah Agung. Maka dari itu, perlu adanya redefinisi atau konsepsi kembali tentang kinerja Mahkamah Agung sebagai pelaku kekuasaan kehakiman. Menempatkan Mahkamah Agung sebagai lembaga tinggi negara yang paripurna, sejajar Presiden dibawah UUD 1945 sebagai pelaku kekuasaan kehakiman dalam arti yang luas, utuh dan merdeka. Menempatkan Mahkamah Agung sebagai Mahkamah Konstitusi yang berwenag untuk judicial review, memberikan kewenangan kepada Mahkamah Agung untuk menggali dan merumuskan sendiri konsepsi tentang kehakiman, memberikan kekuasaan kepada Mahkamah Agung untuk menentukan kekuasaannya yaitu seluas dan sebatas kekuasaan kehakiman. Menurut UUD 1945 Mahkamah Agung diberikan peran dan fungsi sebagai pelaku kekuasaan kehakiman, hal ini atinya bahwa Mahkamah Agung dipercaya untuk menggali dan merumuskan serta menyelenggarakan dalam arti yang luas, utuh dan merdeka sesuai yang dikehendaki UUD 1945.

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Faculty of Law > Department of Law
Depositing User: Fitriana Kasiani
Date Deposited: 10 Dec 2015 06:24
Last Modified: 10 Dec 2015 06:24
URI : http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/19880

Actions (login required)

View Item View Item
UMM Official

© 2008 UMM Library. All Rights Reserved.
Jl. Raya Tlogomas No 246 Malang East Java Indonesia - Phone +62341464318 ext. 150, 151 - Fax +62341464101
E-Mail : infopus[at]umm.ac.id - Website : http://lib.umm.ac.id - Online Catalog : http://laser.umm.ac.id - Repository : http://eprints.umm.ac.id

Web Analytics

UMM Institutional Repository is powered by :
EPrints Logo