UMM Institutional Repository

PRAKTEK JUAL BELI TANAH DENGAN AKTA DI BAWAH TANGAN (Studi Budaya Hukum Masyarakat Desa Mulyoagung, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang)

Sari, Rosita (2005) PRAKTEK JUAL BELI TANAH DENGAN AKTA DI BAWAH TANGAN (Studi Budaya Hukum Masyarakat Desa Mulyoagung, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang). Other thesis, University of Muhammadiyah Malang.

Full text not available from this repository.

Abstract

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Praktek jual beli tanah yang dilakukan oleh masyarakat desa Mulyoagung umumnya dilakukan dalam 3 bentuk yaitu : Jual beli tanah yang dilakukan di hadapan Camat Dau selaku PPAT, Jual beli tanah yang akad jual belinya sudah dilakukan di hadapan kepala desa tetapi belum belum dilakukan di hadapan Camat selaku PPAT, dan Jual beli tanah yang hanya dilakukan dengan akta di bawah tangan. Alasan yang melatarbelakangi mengapa masyarakat lebih memilih melakukan praktek jual beli dengan kata di bawah tangan adalah : Tidak mengetahui adanya peraturan tentang akta PPAT dalam jual beli tanah; Proses jual beli tanah di hadapan PPAT berbelit-belit dan memakan waktu lama dan biaya mahal; Masyarakat menganggap petok D mempunyai fungsi untuk menentukan siapa wajib pemilik tanah tersebut; Pengaruh hukum adat yang mempunyai kekuatan mengikat dalam masyarakat setempat; Budaya rasa saling percaya yang masih kuat di kalangan masyarakat, dan terbukti tidak pernah terjadi sengketa. Upaya yang dilakukan oleh aparat Desa Mulyoagung agar jual beli tanah tidak dilakukan secara akta di bawah tangan, adalah dengan memberikan penyuluhan ke masing-masing Dusun tentang pentingan akta PPAT dan pengarahan terutama kepada para pihak yang sedang mengurus jual beli tanah. Dalam bagian akhir skripsi ini, penulis sarankan beberapa hal guna kepentingan masyarakat desa Mulyoagung maupun masyarakat pada umumnya, yaitu: Perlu adanya peningkatan upaya-upaya penyadaran masyarakat akan pentingnya pelaksanaan jual beli dengan akta otentik yaitu dilakukan dihadapan PPAT. Dan guna menunjang tercapainya kepastian hukum dan mengantisipasi timbulnya sengketa di kemudian hari, sebaiknya kepala desa tidak mau menandatangani surat-surat yang berkenaan dengan akta di bawah tangan, sebagai salah satu upaya agar masyarakat lebih memilih dilakukan di hadapan PPAT

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Faculty of Law > Department of Law
Depositing User: Fitriana Kasiani
Date Deposited: 10 Dec 2015 04:18
Last Modified: 10 Dec 2015 04:18
URI : http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/19857

Actions (login required)

View Item View Item
UMM Official

© 2008 UMM Library. All Rights Reserved.
Jl. Raya Tlogomas No 246 Malang East Java Indonesia - Phone +62341464318 ext. 150, 151 - Fax +62341464101
E-Mail : infopus[at]umm.ac.id - Website : http://lib.umm.ac.id - Online Catalog : http://laser.umm.ac.id - Repository : http://eprints.umm.ac.id

Web Analytics

UMM Institutional Repository is powered by :
EPrints Logo