UMM Institutional Repository

PERBANDINGAN ANTARA PIDANA DENDA DALAM KUHP DAN HUKUM PIDANA ISLAM

ROBBY MF., ILHAM (2005) PERBANDINGAN ANTARA PIDANA DENDA DALAM KUHP DAN HUKUM PIDANA ISLAM. Other thesis, University of Muhammadiyah Malang.

Full text not available from this repository.

Abstract

Setiap negara tentu memiliki sistem hukum yang berbeda-beda, salah satu bidang itu adalah hukum pidana yang didalamnya memuat tentang pidana denda. Sebab pidana denda memang telah menjadi bagian dari sistem hukum bangsa-bangsa, namun ternyata praktek yang terjadi pada berbagai sistem hukum itu juga sangat beragam. Di Indonesiapun sesungguhnya terlihat adanya beberapa perbedaan sistem hukum, misalnya di Indonesia saat ini ada hukum yang berlaku secara formil seperti hukum adat dan hukum Islam. Kajian perbandingan hukum itu sangat urgen mengingat adanya berbagai sistem hukum itu. Apalagi ditengah-tengah bergulirnya wacana syari?ah Islam di Era Otonomi. Secara khusus adalah sangat kurangnya kajian pidana dalam bidang pidana denda. Untuk itu penulis ingin mengemukakan tentang beberapa persoalan yang terkait dengan pidana denda, yaitu : bagaimana bentuk pidana denda dalam KUHP dan bentuk pidana denda dalam hukum pidana Islam, apa perbedaan-perbedaan yang ada antara KUHP dan hukum pidana Islam dan bagaimana pula implikasi dari perbedaan-perbedaan tersebut. Dari penelitian tersebut, penulis temukan bahwa pidana denda merupakan salah satu bagian dari bentuk pidana pokok yang diatur dalam pasal 10 KUHP. Pidana denda dalam KUHP bersifat indefinite. Pidana denda semata-mata berbentuk uang, artinya dalam pembebanan pidana itu yang bisa dibebankan pada terpidana hanyalah sejumlah uang yang harus dibayar. Yang berkewajiban membayar adalah terpidana sendiri, namun dimungkinkan pihak ketiga untuk membayarya. Pembayaran oleh terpidana itu diberikan kepada negara. Jika terpidana tidak mau atau tidak mampu membayar denda itu, maka terpidana diperbolehkan untuk mengganti sebagian atau seluruh pidana itu dengan pidana kurungan. Pada hukum pidana Islam, pidana denda masuk dalam kategori pidana pokok (ashliyyah) dan pidana pengganti (badaliyyah) dengan sifat definite. Adapun bentuk pidana denda itu berupa sejumlah hewan unta. Dan jika tidak ada hewan unta, maka bisa diberupakan yang atau barang seharga hewan unta tersbeut. Yang berkewajiban membayar itu adalah terpidana itu sendiri. Jika terpidana itu tidak mampu membayar, maka pihak ketiga boleh membayar denda itu dengan ketentuan bahwa yang pertama mempunyai kewajiban itu adalah keluarga dan kemudian adalah negara. Ini terjadi jika memang terpidana atau keluarga betul-betul tidak mampu. Pembayaran ini harus keseluruhan dan tidak bisa diganti dengan pidana lain. Serta yang memiliki kewenangan untuk memutuskan pidana itu disamping hakim juga ahli waris korban. Dari penelitian tersebut didapat hasil bahwa ada beberapa perbedaan antara pidana denda dalam KUHP dan hukum pidana Islam, yaitu : Pertama, dalam KUHP pidana denda masuk dalam jenis pidana pokok, sedangkan dalam hukum pidana Islam masuk dalam jenis pidana pokok (ashliyyah) dan pidana pengganti (badaliyyah). Kedua, jumlah ancaman pidana denda dalam KUHP bersifat indefinite, sedangkan dalam hukum pidana Islam bersifat definite. Ketiga, bentuk pidana yang ditetapkan dalam KUHP adalah bentuk uang, sedangkan dalam hukum pidana Islam dalam bentuk "unta" yang bersifat fleksibel. Artinya, jika unta tidak ada, maka dapat diberupakan sesuatu yang lain yang seharga dengan unta tersebut. Keempat, dalam KUHP yang berkewajiban membayar adalah terpidana atau pihak ketiga, sedangkan dalam hukum pidana Islam, yang berkewajiban membayar adalah terpidana atau keluarga terpidana atau negara. Kelima, dalam KUHP yang berhak mengambil pembayaran denda itu adalah negara, sedangkan dalam hukum pidana Islam adalah korban atau ahlis waris korban. Keenam, dalam KUHP terpidana boleh membayar sebagian atau tidak membayar sama sekali dengan mengganti denda yang tidak terbayar dengan pidana lain (perampasan kemerdekaan). Sedangkan dalam hukum pidana Islam, pidana denda tidak dapat diganti dengan pidana lain. Ketujuh, dalam KUHP yang berhak menetapkan betuk pidana adalah hakum, sedangkan dalam hukum pidana Islam yang berhak menetapkan bentuk pidana disamping hakim, ahli warispun juga berhak. Implikasi dari perbedaan itu, Pertama, pidana denda dalam KUHP akan cenderung untuk selalu berubah, sedangkan dalam hukum pidana Islam tidak akan berubah. Kedua, dalam KUHP tidak diakui hak-hak struktural korban, sedangkan dalam hukum pidana Islam diakui adanya hak struktural korban. Ketiga, dalam KUHP tidak memuat kewajiban negara dalam melindungi warga negara secara penuh, sedangkan dalam hukum pidana Islam mewajibkan negara untuk melindungi warga negaranya secara penuh.

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Faculty of Law > Department of Law
Depositing User: Fitriana Kasiani
Date Deposited: 10 Dec 2015 04:08
Last Modified: 10 Dec 2015 04:08
URI : http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/19851

Actions (login required)

View Item View Item
UMM Official

© 2008 UMM Library. All Rights Reserved.
Jl. Raya Tlogomas No 246 Malang East Java Indonesia - Phone +62341464318 ext. 150, 151 - Fax +62341464101
E-Mail : infopus[at]umm.ac.id - Website : http://lib.umm.ac.id - Online Catalog : http://laser.umm.ac.id - Repository : http://eprints.umm.ac.id

Web Analytics

UMM Institutional Repository is powered by :
EPrints Logo