UMM Institutional Repository

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN AIR MINUM ISI ULANG BERKAITAN DENGAN STANDAR MUTU DITINJAU DARI ASPEK UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1996 TENTANG PANGAN (Studi di Desa Mulyoagung Kecamatan Dau Kabupaten Malang)

Hendriati, Yulia (2004) PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN AIR MINUM ISI ULANG BERKAITAN DENGAN STANDAR MUTU DITINJAU DARI ASPEK UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1996 TENTANG PANGAN (Studi di Desa Mulyoagung Kecamatan Dau Kabupaten Malang). Other thesis, University of Muhammadiyah Malang.

Full text not available from this repository.

Abstract

Objek studi dalam penelitian ini adalah mengenai perlindungan hukum bagi konsumen air minum isi ulang. Dimana menjamurnya depo air minum isi ulang telah menjadi salah satu alternatif bisnis dalam skala usaha kecil dan menengah, serta berkontribusi terhadap suplai air minum dengan harga terjangkau. Dari berbagai penelitian sebelumnya terhadap kualitas air produksi depo air minum isi ulang, telah menggambarkan bahwa masih banyak depo air minum isi ulang yang menggunakan air yang tidak memenuhi standar kualitas air minum yang layak dikonsumsi secara langsung, karena pada beberapa sampel ditemukan adanya kontaminasi bakteri coliform, e-coli dan shigella. Hal ini mengindikasikan buruknya kualitas sanitasi depo air minum isi ulang, selain itu lemahnya kinerja pengawasan terhadap kualitas air oleh Dinas Kesehatan untuk melindungi konsumen masih sangat rendah. Permasalahan yang ingin diteliti penulis, dalam penulisan hukum ini adalah mengenai ketentuan dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang No.7 Tahun 1996 Tentang Pangan, apakah sudah dapat menjamin perlindungan hukum bagi konsumen pengguna produk air minum isi ulang berkaitan dengan banyaknya bermunculan depo air minum isi ulang di kota Malang dan permasalahan yang kedua adalah ingin mengetahui upaya apa saja yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha depo air minum isi ulang di kota Malang. Tujuan penelitian ini, untuk mendapat gambaran tentang bagaimana penerapan ketentuan hukum perlindungan konsumen dan hukum keamanan pangan dalam kerangka peredaran produk air minum isi ulang di kota Malang. Selain itu yang penting adalah bagaimana upaya pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan terhadap pelaku usaha produk air minum isi ulang. Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah metode pendekatan secara yuridis sosiologis, sehingga data yang diperoleh dalam kenyataan di masyarakat kemudian dihubungkan berdasarkan dengan berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perlindungan konsumen dan keamanan pangan. Melalui penelitian ini, maka didapatkan hasil bahwa keberadaan depo air minum isi ulang belum dapat menjamin kesehatan konsumen, karena masih rendahnya jaminan kualitas terhadap air minum yang dihasilkan sebagai persyaratan kualitas air minum (air yang aman untuk dikonsumsi secara langsung). Melihat maraknya bisnis depo air minum isi ulang saat ini ternyata tidak disertai dengan upaya pembinaan dan pengawasan dari Dinas Kesehatan, yang semestinya Pemerintah Daerah melalui Dinas Kesehatan itu dapat melakukan inspeksi pengawasan kualitas air sesuai dengan peraturan yang ada. Sedangkan untuk pelaksanaan pengawasan internal kualitas air oleh pelaku usaha sudah dilakukan, akan tetapi masih belum mengikuti langkah-langkah sebagaimana yang telah ditentukan oleh Peraturan Daerah Kabupaten Malang No.15 Tahun 2003 Bab VI Tentang Pelaksanaan Pengawasan Internal Kualitas Air Oleh Pengelola Penyedia Air Minum. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang No.7 Tahun 1996 Tentang Pangan serta peraturan lainnya seperti Permenkes No.907 Tahun 2002 Tentang Syarat-Syarat Dan Pengawasan Kualitas Air Minum, Permenkes No.23 Tahun 1978 Tentang Tata Cara Produksi Makanan Yang Baik dan Perda No.15 Tahun 2003 Tentang Syarat-Syarat Dan Pengawasan Kualitas Air Minum, sudah dapat melindungi hak-hak konsumen dan dapat dijadikan pedoman dalam hal pengawasan kualitas air minum isi ulang yang dikonsumsi oleh masyarakat.

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Faculty of Law > Department of Law (74201)
Depositing User: Fitriana Kasiani
Date Deposited: 10 Dec 2015 03:23
Last Modified: 10 Dec 2015 03:23
URI : http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/19835

Actions (login required)

View Item View Item
UMM Official

© 2008 UMM Library. All Rights Reserved.
Jl. Raya Tlogomas No 246 Malang East Java Indonesia - Phone +62341464318 ext. 150, 151 - Fax +62341464101
E-Mail : infopus[at]umm.ac.id - Website : http://lib.umm.ac.id - Online Catalog : http://laser.umm.ac.id - Repository : http://eprints.umm.ac.id

Web Analytics

UMM Institutional Repository is powered by :
EPrints Logo