UMM Institutional Repository

PERANAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM DALAM MENGARTIKULASIKAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT KURANG MAMPU ( Studi kasus LBH Surabaya Pos Malang )

Pusparini, Ike Triana (2004) PERANAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM DALAM MENGARTIKULASIKAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT KURANG MAMPU ( Studi kasus LBH Surabaya Pos Malang ). Other thesis, University of Muhammadiyah Malang.

Full text not available from this repository.

Abstract

Sabagai petunjuk/pedoman pelaksanaan pelayanan di bidang pertanahan yang baru, maka Pemerintah menerbitkan Keppres No. 34/2003 yang didalamnya menyebutkan bahwa sebagaian kewenangan pertanahan dilimpahkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota. Dengan diserahkannya sebagaian kewenangan tersebut, maka pembagian kewenangan antara Pusat dan Daerah dapat dilakukan secara efektif. Kejelasan kewenangan bidang pertanahan antara Pusat dan Daerah dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan kemakmuran rakyat secara evektifitas fungsi sosial tanah. Untuk itu penelitian ini memfokuskan pada Kesiapan Kantor Pertanahan dalam melaksanakan Keppres No. 34/2003, yang dilihat dari kualitas sumber daya manusia, upaya-upaya yang dilakukan Kantor Pertanahan Kabupaten Jember dalam pembenahan mekanisme pelaksanaan pelimpahan kewenangan pertanahan kepada daerah dan peningkatan sarana prasarana penunjang pelayanan. Sehingga yang ingin diketahui adalah bagaimana kesiapan Kantor Pertanahan Kabupaten Jember dalam merealisasikan Keppres No. 34/2003 tersebut. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, mengambil lokasi penelitian di Kantor Pertanahan Kabupaten Jember. Unit analisisnya berupa kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan yang mendasari pelimpahan kewengan pertanahan kepada daerah dalam hal ini adalah Kantor Pertanahan Kabupaten Jember. Sehingga yang dijadikan key informan ialah Kepala Kantor Pertanahan, Kaur Umum, Kasie Pengaturan Penguasaan Tanah, Kasie Pengukuran dan Pendaftaran Tanah dan masyarakat sebagai pemohon sertifikat. Metode pengumpulan datanya melalui wawancara dan dokumentasi yang pada akhirnya data dianalisis dengan analisis data secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa secara kontekstual Kantor Pertanahan Kabupaten Jember masih belum merealisasikan Keppres No.34/2003. Terbukti dengan belum adanya pola peningkatan kualitas SDM melalui pendelegasian aparatur untuk mengikuti pendidikan formal. Kantor Pertanahan juga belum menunjukkan perubahan, dalam melaksanakan standardisasi mekanisme ketatalaksanaan pelimpahan kewenangan pertanahan sesuai dengan Keppres No. 34/2003 dan Keputusan Kepala BPN No. 2/2003. Dalam hal ini Kantor Pertanahan masih melakukan pembahasan-pembahasan dalam pelaksanaan standardisasi dan mekanisme pelaksanaan untuk menuju pada perubahan. Untuk kondisi sarana prasarana penunjang pelayanan sudah cukup baik, karena memang benar-benar diperhatikan dan dijaga keberadaannya. Dengan demikian maka Kantor Pertanahan Kabupaten Jember harus lebih memperhatikan masalah kualitas SDM yang ada dengan mengadakan peningkatan pada sektor pendidikan formal atau dengan cara perekrutan calon pegawai sehingga dalam menjalankan tugasnya di bidang pertanahan dapat berjalan lancar.

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Faculty of Law > Department of Law (74201)
Depositing User: Fitriana Kasiani
Date Deposited: 07 Dec 2015 04:33
Last Modified: 07 Dec 2015 04:33
URI : http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/19822

Actions (login required)

View Item View Item
UMM Official

© 2008 UMM Library. All Rights Reserved.
Jl. Raya Tlogomas No 246 Malang East Java Indonesia - Phone +62341464318 ext. 150, 151 - Fax +62341464101
E-Mail : infopus[at]umm.ac.id - Website : http://lib.umm.ac.id - Online Catalog : http://laser.umm.ac.id - Repository : http://eprints.umm.ac.id

Web Analytics

UMM Institutional Repository is powered by :
EPrints Logo