UMM Institutional Repository

PENGGUNAAN SAKSI MAHKOTA DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA (Studi Kasus Perkara Pidana No.:910/Pid.B/2003/PN.Kpj, No. :916/Pid.B/2003/PN.Kpj dan No. :917/Pid.B/2003/PN.Kpj)

Indrawati, Luluk (2004) PENGGUNAAN SAKSI MAHKOTA DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA (Studi Kasus Perkara Pidana No.:910/Pid.B/2003/PN.Kpj, No. :916/Pid.B/2003/PN.Kpj dan No. :917/Pid.B/2003/PN.Kpj). Other thesis, University of Muhammadiyah Malang.

Full text not available from this repository.

Abstract

Kesaksian merupakan alat bukti yang pertama dan paling utama dalam perkara pidana. Boleh dikatakan, tidak ada perkara pidana yang luput dari adanya pembuktian lewat alat bukti keterangan saksi. Oleh karena itu, dalam halnya dilakukan pemeriksaan saksi dipersidangan, baik itu mengenai tata cara pemeriksaannya maupun pihak-pihak yang dapat dijadikan sebagai saksi maupun tidak harus disandarkan pada ketentuan Hukum Acara Pidana yaitu KUHAP. Di dalam perkembangannya, penggunaan alat bukti kesaksian dalam acara persidangan dirasakan makin bervariatif keadaannya, baik itu dalam cara menyampaikan (kesaksian berantai dan kesaksian dengan teleconference) maupun dalam pengkualifikasiannya (testimonium de auditu, saksi yang memberatkan dan saksi yang meringankan, saksi verbalisan serta saksi mahkota). Khusus penggunaan pembuktian alat bukti saksi mahkota (kroongetuige) yaitu kesaksian yang diberikan sesama terdakwa yang melakukan tindak pidana dalam persidangan perkara pidana sampai sekarang masih menjadi dilema, sebab keberadaannya mulai ramai dibicarakan sejak digunakannya kesaksian ini pada persidangan kasus “Marsinah” yang mana karena penggunaan alat bukti saksi inilah para terdakwa bebas dari tuntutan hukum. Sebenarnya penggunaan saksi mahkota (kroongetuige) ini dapat dipakai dengan syarat yaitu karena perkara yang dimaksudkan kekurangan alat bukti saksi dan ini dapat ditempuh oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai kebijakan dalam membuat surat dakwaan sedang dasar hukum diperbolehkannya penggunaan kesaksian ini adalah pasal 169 KUHAP. Dengan diadakannya penelitian ini, penulis nertujuan untuk mendapatkan gambaran mengenai dasar pertimbangan digunakannya saksi mahkota (kroongetuige) dalam perkara pidana Nomor : 910/Pid.B/2003/PN.Kpj, Nomor : 916/Pid.B/2003/PN.Kpj, dan Nomor : 917/Pid.B/2003/PN.Kpj beserta kekuatan hukum pembuktian keterangan saksi mahkota (kroongetuige) dalam perspektif Hukum Acara Pidana. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan untuk mengkaji adalah metode yuridis-empirik, dengan harapan data yang diperoleh adalah data yang menggambarkan tentang dasar pertimbangan digunakannya saksi mahkota (kroongetuige) dalam perkara pidana Nomor : 910/Pid.B/2003/PN.Kpj, Nomor : 916/Pid.B/2003/PN.Kpj, dan Nomor : 917/Pid.B/2003/PN.Kpj beserta kekuatan hukum pembuktian keterangan saksi mahkota (kroongetuige) tersebut. Melalui penelitian yang komprehensif terhadap penggunaan saksi mahkota dalam penyelesaian perkara tindak pidana “Bom Dampit” diperoleh hasil bahwa penggunaan saksi mahkota dalam persidangan ini adalah “tepat” dengan pertimbangan bahwasanya karena hanya ada satu saksi yang bernilai sebagai alat pembuktian kesaksian yang syah yaitu saksi Paito tetapi nilai kesaksiannya masih belum memenuhi azas hukum pembuktian yaitu “unus testis nullus testis” sedangkan keterangan saksi dari Robert Koni Fanidon tidak dapat bernilai sebagai alat pembuktian yang syah karena Robert Koni Fanidion masih masuk dalam kategori anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin dan atau dengan kata lain yaitu kekurangan alat bukti saksi dan oleh karena inilah Penuntut Umum melalui kebijakannya dalam membuat surat dakwaan menjadikan para terdakwa (yakni Saiful, Matali, Abdul Mujib, Mustakim dan Misnadi) untuk saling memberikan kesaksiannya dalam persidangan tersebut. Berbicara mengenai kekuatan hukum alat bukti dari saksi mahkota (kroongetuige) pada persidangan itu sendiri adalah pertama, kesaksian saksi mahkota mempunyai kekuatan pembuktian bebas, yaitu tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan juga tidak memiliki kekuatan pembuktian yang menentukan atau mengikat, kedua, jadi nilai kekuatan pembuktiannya tergantung pada penilaian hakim yang dimaksud dengan artian bahwasanya hakim disini bebas untuk menilai kesempurnaan dan kebenaran dari saksi mahkota (kroongetuige) dalam persidangan pidana. Dengan gambaran yang demikian, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa penggunaan kesaksian saksi mahkota (kroongetuige) dalam persidangan pidana adalah boleh dan dapat dipandang tepat selama masih dalam koridor pembuktian yang diatur oleh KUHAP yaitu guna menemukan nilai pembutian materiil yang disandarkan pada keberadaan undang-undang serta keyakinan (nurani) hakim. Namun yang perlu diingat disini khususnya berkenaan dengan proses peradilan bahwasanya pihak kepolisian hendaknya memanfaatkan secara benar mekanisme penyelidikan maupun penyidikan agar mendapatkan alat bukti yang cukup atas perbuatan para tersangka untuk dapat dinaikkan ke tingkat peradilan selanjutnya sedangkan bagi pihak hakim dalam melakukan penilaian atas suatu pembuktian dipersidangan hendaknya harus berpedoman pada tujuan untuk mewujudkan “kebenaran sejati”.

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Faculty of Law > Department of Law
Depositing User: Fitriana Kasiani
Date Deposited: 07 Dec 2015 04:30
Last Modified: 07 Dec 2015 04:30
URI : http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/19821

Actions (login required)

View Item View Item
UMM Official

© 2008 UMM Library. All Rights Reserved.
Jl. Raya Tlogomas No 246 Malang East Java Indonesia - Phone +62341464318 ext. 150, 151 - Fax +62341464101
E-Mail : infopus[at]umm.ac.id - Website : http://lib.umm.ac.id - Online Catalog : http://laser.umm.ac.id - Repository : http://eprints.umm.ac.id

Web Analytics

UMM Institutional Repository is powered by :
EPrints Logo