UMM Institutional Repository

KEDUDUKAN HUKUM DAN PERAN JAKSA SEBAGAI KUASA HUKUM PEMERINTAH DALAM MENANGANI PERKARA-PERKARA PERDATA (STUDY DI KEJAKSAAN NEGERI KOTA MALANG)

Andri, Tanty Novia (2004) KEDUDUKAN HUKUM DAN PERAN JAKSA SEBAGAI KUASA HUKUM PEMERINTAH DALAM MENANGANI PERKARA-PERKARA PERDATA (STUDY DI KEJAKSAAN NEGERI KOTA MALANG). Other thesis, University of Muhammadiyah Malang.

Full text not available from this repository.

Abstract

Obyek studi dalam penelitian ini adalah mengenai kedudukan hukum dan peran jaksa sebagai kuasa hukum pemerintah atau Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam menangani perkara-perkara perdata, berdasarkan ketentuan UU No. 5 Tahun 1991 pasal 27 ayat 2 dan Keppres No. 55 Tahun 1991 tentang Kejaksaan RI yang antara lain memberikan kedudukan hukum sebagai penggugat ataupun tergugat yang mewakili kepentingan hukum dari Instansi Pemerintah atau Lembaga Negara selaku penggugat atau tergugat berdasarkan kasuistis atau perkara perdata yang diajukan oleh Instansi tersebut kepada kantor Kejaksaan setempat. Dalam hal ini kedudukan hukum dan peran jaksa dalam menangani perkara perdata terbatas sebagai “Kuasa Khusus” bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah artinya mewakili kepentingan hukum negara atau Instansi Pemerintah atau Lembaga Negara berdasarkan SKK. Tujuan penelitian ini, untuk mendapatkan gambaran yang jelas bagaimana kedudukan hukum dan peran jaksa sebagai kuasa hukum pemerintah dalam menangani perkara–perkara perdata dan untuk mengetahui faktor-faktor apa yang mendukung dan menghambat kedudukan hukum dan peran jaksa sebagai kuasa hukum pemerintah dalam menangani perkara-perkara perdata. Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah metode analisis diskriptif kualitatif yaitu data yang diperoleh melalui interview (wawancara) dengan KASI DATUN (Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara) dan Jaksa DATUN (Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara) disertai dengan pendekatan secara yuridis terhadap UU No. 5 Tahun 1991 pasal 27 ayat 2 dan Keppres No. 55 Tahun 1991. Melalui penelitian yang mendalam dan sangat teliti, penelitian ini mendapatkan hasil, bahwa kedudukan hukum dan peran jaksa dalam menangani perkara perdata berdasarkan kasuistis/perkara perdata tersebut dari Instansi Pemerintah atau Lembaga Negara selaku pihak penggugat atau tergugat. Dalam hal ini jaksa mewakili kepentingan hukum Instansi Pemerintah atau Lembaga negara yang kedudukan hukumnya sebagai penggugat atau tergugat dari kasuistis perdata tersebut. Untuk itu kedudukan hukum dan peran jaksa sebagai kuasa hukum pemerintah dalam menangani perkara-perkara perdata terbatas sebagai “Kuasa Khusus” dari Negara atau Pemerintah (pemberi kuasa), artinya tergantung pada kasus atau perkara perdata yang diterima untuk ditangani oleh pihak Kejaksaan selaku penerima kuasa berdasarkan SKK. Dalam hal ini jaksa melakukan seleksi dan kualifikasi serta menelaah analisa hukum terhadap perkara perdata tersebut sebelum bertindak sebagai kuasa hukum pemerintah atau JPN. Karena selama ini jaksa telah menggariskan kebijaksanaan bahwa tidak semua perkara perdata dapat diterima untuk ditangani, yang berarti peran jaksa dalam menangani perkara perdata adalah kasus/perkara perdata tertentu yang tidak menyimpang dari ketentuan UU No. 5 Tahun 1991 pasal 27 ayat 2 dan Keppres No. 55 Tahun 1991 perkecualian perkara perdata untuk menyelamatkan kekayaan dan keuangan negara serta menjaga kewibawaan pemerintah (pasal 24 Keppres No.55 Tahun 1991). Menyangkut faktor-faktor yang mendukung kedudukan hukum dan peran jaksa sebagai kuasa hukum pemerintah dalam menangani perkara-perkara perdata adalah adanya UU No. 5 Tahun 1991 pasal 27 ayat 2, adanya SKK, adanya kedudukan hukum dan peran jaksa dalam sistem pemerintahan. Sedangkan faktor-faktor yang menghambat kedudukan hukum dan peran jaksa sebagai kuasa hukum pemerintah dalam menangani perkara-perkara perdata adalah hambatan yang menyangkut jaksa sebagai penerima kuasa, hambatan jaksa dalam pemberian kuasa, hambatan jaksa dalam proses pengadilan tentang pembiayaan atau dana, hambatan jaksa yang kedudukan hukumnya sebagai pihak penggugat atau tergugat berkaitan dengan intensitas komunikasi dan konsultasi dengan Instansi Pemerintah atau Lembaga Negara dan hambatan jaksa untuk memberikan pertimbangan dan pelayanan hukum. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan, bahwa kedudukan hukum dan peran jaksa dalam menangani perkara-perkara perdata harus bermuara pada UU No. 5 tahun 1991 pasal 27 ayat 2 dan Keppres No. 55 Tahun 1991, dimana jaksa harus melakukan sosialisasi tugas dan wewenangnya di bidang perdata kepada negara atau pemerintah bahwa dengan “Kuasa Khusus” jaksa bertindak sebagai JPN atau kuasa hukum pemerintah.

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Faculty of Law > Department of Law
Depositing User: Fitriana Kasiani
Date Deposited: 07 Dec 2015 03:58
Last Modified: 07 Dec 2015 03:58
URI : http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/19807

Actions (login required)

View Item View Item
UMM Official

© 2008 UMM Library. All Rights Reserved.
Jl. Raya Tlogomas No 246 Malang East Java Indonesia - Phone +62341464318 ext. 150, 151 - Fax +62341464101
E-Mail : infopus[at]umm.ac.id - Website : http://lib.umm.ac.id - Online Catalog : http://laser.umm.ac.id - Repository : http://eprints.umm.ac.id

Web Analytics

UMM Institutional Repository is powered by :
EPrints Logo