UMM Institutional Repository

Pungutan Liar Oleh Petugas Parkir Terhadap Masyarakat Pengguna Parkir Berlangganan Berkaitan Dengan Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 44 Tahun 2002 Tentang Retribusi Parkir (Studi di Kabupaten Banyuwangi)

Triana, Ade (2004) Pungutan Liar Oleh Petugas Parkir Terhadap Masyarakat Pengguna Parkir Berlangganan Berkaitan Dengan Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 44 Tahun 2002 Tentang Retribusi Parkir (Studi di Kabupaten Banyuwangi). Other thesis, University of Muhammadiyah Malang.

Full text not available from this repository.

Abstract

Obyek studi dalam penelitian ini adalah mengenai “ Pungutan Liar Oleh Petugas Parkir Terhadap Masyarakat Pengguna Parkir Berlangganan Berkaitan Dengan Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 44 Tahun 2002 Tentang Retribusi Parkir. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yaitu apa yang melatarbelakangi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menerbitkan Perda No. 44 Tahun 2002 tentang Retribusi Parkir, apa yang menjadi alasan petugas parkir mengutip uang parkir kepada masyarakat pengguna parkir berlangganan, dan bagaimana usaha atau tindakan dari Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam menyikapi masalah pungutan liar oleh petugas parkir terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan Perda No. 44 Tahun 2002 tentang Retribusi Parkir. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa yang melatarbelakangi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menerbitkan Perda No. 44 Tahun 2002 tentang Retribusi Parkir, untuk mengetahui alasan- alasan petugas parkir mengutip uang parkir kepada masyarakat pengguna parkir berlangganan serta untuk mengetahui bagaimana usaha Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam menyikapi masalah pungutan liar oleh petugas parkir berkaitan dengan pelaksanaan Perda No. 44 tahun 2002 tentang Retribusi Parkir. Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah metode penelitian yuridis sosiologis yaitu pendekatan berdasarkan ketentuan perundang- undangan yang berlaku serta sesuai dengan realitas yang terjadi di masyarakat berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Melalui penelitian yang telah penulis lakukan, telah mendapatkan hasil bahwa yang melatarbelakangi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menerbitkan Perda No. 44 Tahun 2002 tentang Retribusi Parkir yaitu keinginan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk mengefektifkan penanganan retribusi parker, meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), serta untuk meningkatkan pelayanan kepada pelanggan jasa parkir. Dengan diterbitkannya Perda No. 44 Tahun 2002 tentang Retribusi Parkir telah terjadi pungutan liar oleh petugas parkir. Adapun yang menjadi alasan petugas parkir mengutip uang parkir dikarenakan para petugas parkir harus memenuhi uang target sebesar Rp. 2000,-/hari yang diwajibkan oleh Dinas Perhubungan sedangkan jarang ada kendaraan dari luar Kabupaten Banyuwangi yang parkir. Untuk mengatasi masalah pungutan liar oleh petugas parkir tersebut, usaha- usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yaitu: 1. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi melakukan pembinaan dan penyuluhan kepada petugas parkir bekerja sama dengan Dinas Perhubungan yang dilakukan setiap satu bulan sekali ketika para petugas parkir menerima gaji. Penyuluhan tersebut berisi mengenai tata cara mengatur kendaraan, tata cara melayani pelanggan jasa parkir, tata cara penggunaan peluit dan dilatih tata cara baris- berbaris. 2. Mengawasi kerja para petugas parkir dalam menjalankan tugasnya dan apabila masih ketahuan mengutip uang parker akan diberi peringatan. Adapun cara yang yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam mengawasi kerja para petugas parkir yaitu dengan cara membentuk posko- posko parker berlangganan yang berfungsi untuk menampung laporan dari masyarakat apabila terjadi masalah yang berkaitan dengan parkir berlangganan. 3. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi akan memberi peringatan kepada petugas parkir yang ketahuan mengutip uang parker dan apabila petugas parkir tersebut tidak menghiraukan peringatan dari Pemerintah Kabupaten Banyuwangi melalui Dinas Perhubungan, maka Pemerintah Banyuwangi akan memberhentikan petugas parkir tersebut. Untuk mengatasi masalah pungutan liar oleh petugas parkir tidak resmi (liar), Pemerintah Kabupaten Banyuwangi bekerja sama dengan Kepala Desa setempat di mana petugas parkir tidak resmi tersebut berada dan memberikan peringatan kepada petugas parkir tersebut apabila ketahuan mengutip uang parkir kepada pengguna jasa parker berlangganan. Dengan demikian peran dari Pemerintah Kabupaten Banyuwangi merupakan faktor terpenting dalam menyelesaikan masalah pungutan liar oleh petugas parkir, karena hanya Pemerintah Kabupaten Banyuwangilah melalui Dinas Perhubungan yang berwenang untuk menindaklanjuti masalah tersebut. Selain itu diharapkan juga adanya kerja sama antara pihak Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dan masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah dan menanggulangi masalah pungutan liar agar masyarakat dapat melakukan parker secara bebas di tempat- tempat yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Faculty of Law > Department of Law (74201)
Depositing User: Fitriana Kasiani
Date Deposited: 07 Dec 2015 03:22
Last Modified: 07 Dec 2015 03:22
URI : http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/19789

Actions (login required)

View Item View Item
UMM Official

© 2008 UMM Library. All Rights Reserved.
Jl. Raya Tlogomas No 246 Malang East Java Indonesia - Phone +62341464318 ext. 150, 151 - Fax +62341464101
E-Mail : infopus[at]umm.ac.id - Website : http://lib.umm.ac.id - Online Catalog : http://laser.umm.ac.id - Repository : http://eprints.umm.ac.id

Web Analytics

UMM Institutional Repository is powered by :
EPrints Logo