UMM Institutional Repository

KEJAHATAN ASAL- USUL PERKAWINAN DI TINJAU DARI HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

ANAM, M. TABSIRUL (2005) KEJAHATAN ASAL- USUL PERKAWINAN DI TINJAU DARI HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM. Other thesis, University of Muhammadiyah Malang.

Full text not available from this repository.

Abstract

Obyek studi dalam skripsi ini adalah tentang siapa yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan pasal 23 UU No.1 tahun 1974 menurut hukum positif dan hukum Islam. Dimana pasal tersebut kurang relevan untuk dilaksanakan atau diaplikasikan bila mengacu pada pihak-pihak pelaku kejahatan terhadap asal-usul perkawinan, mengingat pihak-pihak yang seharusnya menjadi penghalang atau pencegah agar tidak terjadi penodaan terhadap hukum justru menjadi pelaku kejahatan terhadap asal-usul perkawinan. Perkawinan yang diklasifikasikan kejahatan asal-usul perkawinan adalah perkawinan yang dilakukan dengan sadar dan sengaja menyembunyikan kepada pihak lainnya/pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan perkawinan bahwa ada suatu halangan yang sah serta persyaratan-persyaratan yang telah dan berkembang di masyarakat bahkan telah diatur dalam perundang-undangan yang tidak dipenuhi. Tujuan penelitian ini yakni untuk mengetahui ketentuan pelaksanaan pasal 23 UU No.1 tahun 1974 menurut hukum Islam mengenai pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan selain itu untuk dapat mengetahui bentuk-bentuk dan pelaku kejahatan asal-usul perkawinan. Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah metode yuridis normatif dimana penelitian hukum yang berdasarkan hukum sebagai norma. Melalui penelitian yang sangat teliti, peneliti mendapatkan hasil bahwa tangggung jawab untuk mengajukan pembatalan perkawinan menurut pasal 23 UU No.1 tahun 1974 dibebankan kepada seluruh anggota masyarakat (muslim) dalam lingkungannya telah terjadi kejahatan asal-usul perkawinan. Kejahatan terhadap asal-usul perkawinan adalah suatu tindakan yang dilakukan dengan sadar dan sengaja menyembunyikan kepada pihak lainnya atau pihak yang lain terkait dalam pelaksanaan perkawinan bahwa ada suatu halangan yang sah serta persyaratan-persyaratan yang telah hidup dan berkembang di masyarakat bahkan telah diatur dalam perundangan-undangan yang tidak dipenuhi. Secara demikian maka dapat disimpulkan bahwa pembatalan perkawinan (pasal 23 UU No. 1 tahun 1974) kurang relevan karena pihak-pihak yang seharusnya menjadi penghalang atau pencegah (pengajuan pembatalan) justru menjadi pelaku kejahatan asal-usul perkawinan dan perkawinan tersebut akan tetap berlangsung,apabila tidak ada pihak yang mengajukan pembatalan perkawinan. Hal ini tidak akan terjadi apabila pengajuan pembatalan tersebut didasarkan menurut hukum Islam yakni bila mana tanggung jawab untuk itu dihibahkan kepada seluruh anggota masyarakat (muslim) apabila dalam lingkunganya telah terjadi kejahatan sebagaimana yang dimaksud.

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Faculty of Law > Department of Law (74201)
Depositing User: Fitriana Kasiani
Date Deposited: 04 Dec 2015 05:12
Last Modified: 04 Dec 2015 05:12
URI : http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/19749

Actions (login required)

View Item View Item
UMM Official

© 2008 UMM Library. All Rights Reserved.
Jl. Raya Tlogomas No 246 Malang East Java Indonesia - Phone +62341464318 ext. 150, 151 - Fax +62341464101
E-Mail : infopus[at]umm.ac.id - Website : http://lib.umm.ac.id - Online Catalog : http://laser.umm.ac.id - Repository : http://eprints.umm.ac.id

Web Analytics

UMM Institutional Repository is powered by :
EPrints Logo