UMM Institutional Repository

PRAKTEK PELAYANAN KONSUMEN LISTRIK DITINJAU DARI UU No. 8 TAHUN 1999 Tentang PERLINDUNGAN KONSUMEN (Studi di PT. PLN Area Pelayanan Kota Malang)

HADINATA, IRWAN SURYA (2005) PRAKTEK PELAYANAN KONSUMEN LISTRIK DITINJAU DARI UU No. 8 TAHUN 1999 Tentang PERLINDUNGAN KONSUMEN (Studi di PT. PLN Area Pelayanan Kota Malang). Other thesis, University of Muhammadiyah Malang.

Full text not available from this repository.

Abstract

PT. PLN Area Pelayanan Kota Malang merupakan salah satu BUMN yang bergerak di bidang pelayanan publik. Karena bergerak di bidang inilah maka pelayanan PLN sangat disoroti oleh masyarakat, mengingat bahwa masyarakat seluruh lapisan ekonomi sangat membutuhkan listrik untuk membantu menjalankan aktivitas sehari-hari. PT. PLN Area Pelayanan Kota Malang dalam standar pelayanan kepada konsumen berusaha untuk menyesuaikan dengan UUPK. Sejauh ini pelayanan PT. PLN Area Pelayanan Kota Malang mengacu kepada UUPK. Hal yang berkaitan dengan pelayanan PLN antara lain: pembacaan meter (cater), pemadaman listrik oleh pihak PLN, dan sosialisasi tarif dasar listrik (TDL). Tiga hal tersebut berdasarkan survey yang dilakukan oleh penulis, menimbulkan kerugian bagi masyarakat, baik kerugian yang bersifat materiil dan kerugian yang bersifat immateriil. PLN memberikan pilihan dalam menyelesaikan sengketa sesuai dengan pasal 45 ayat 1 dan 2 UU perlindungan konsumen, yaitu secara litigasi dan non litigasi. Dalam sripsi ini akan dipaparkan pembahasan mengenai permasalahan yang berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut : bagaimanakah kesesuaian praktek pelayanan yang diberikan PT. PLN kepada konsumen ditinjau dari UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen? dan bagaimanakah upaya dan hambatan PT. PLN Area Pelayanan Kota Malang dalam meningkatkan kinerja pelayanannya, yang meliputi: pembacaan KWH meter, pemadaman listrik/listrik padam, sosialisasi kenaikan tarif dasar listrik (TDL). Adapun tujuan dari penulisan ini adalah mengetahui kesesuaian praktek pelayanan yang diberikan PT. PLN kepada konsumen ditinjau dari UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan mengetahui bagaimanakah upaya dan hambatan PT. PLN Area Pelayanan Kota Malang dalam meningkatkan kinerja pelayanannya, yang meliputi: pembacaan KWH meter, pemadaman listrik/listrik padam, sosialisasi kenaikan tarif dasar listrik (TDL). Dan manfaat yang diambil dari penulisan ini adalah agar dapat menjadi masukan bagi pihak PLN sendiri agar dapat lebih meningkatkan mutu pelayanan PLN kepada para pelanggan listrik dan agar para pelanggan listrik lebih terjamin hak-haknya. Penulisan ini menggunakan metode yuridis empiris sebagai metode pendekatan permasalahannya, sumber data yang digunakan adalah data primer yang berupa wawancara dengan pelanggan listrik yang terdiri dari unit pelayanan pelanggan tegangan rendah (UPPTR) malang kota, UPPTR Blimbing, UPPTR Dinoyo dan UPPTR Kebon Agung, Yayasan Lembaga Konsumen Malang, dan pihak-pihak PT. PLN Area Pelayanan Malang, sedangkan data sekundernya berasal dari buku-buku referensi yang ada, dan untuk menarik kesimpulan dari data yang diperoleh digunakan metode deskriptif analisis. Dari pembahasan masalah, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Sejauh ini pelayanan PLN mengacu kepada UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, seperti halnya Keputusan Direksi No. 081/K/010/DIR/2002 tanggal 25 juni 2002, angka 3 yaitu memenuhi kewajiban terhadap hak pelanggan sebagaimana diatur dalam UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pelaksanaan standar pelayanan yang diberikan oleh PLN sudah sesuai dengan UU perlindungan konsumen, hal ini terbukti dengan pemenuhan hak-hak pelanggan yang diberikan oleh PLN yang mengacu pada pasal 7 huruf f UU perlindungan konsumen. Sebenarnya PLN telah mengupayakan usaha-usaha untuk menjamin hak-hak pelanggan listrik. Antara lain dengan berusaha meminimalkan tingkat kesalahan dalam membaca meter setelah bertugas di lapangan, melakukan rolling petugas di lapangan, dan melakukan pembenahan prosedur pengaduan pembacaan meter, selain itu PLN juga selalu melakukan pemberitahuan terlebih dahulu jika hendak melakukan pemadaman listrik, dan menetapkan standar pelayanan terhadap pelanggan, namun sayangnya hal-hal tersebut di atas belum dapat secara maksimal berjalan dan masih banyak kekurangan-kekurangan lain yang harus diperhatikan oleh PLN dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap pelanggan listrik. Satu hal lagi bahwa pelanggan listrik yang dirugikan akibat kurang maksimalnya sosialisasi informasi mengenai tarif dasar listrik (TDL) masih belum menjadi perhatian bagi PLN. Sedangkan tindakan-tindakan yang dapat dilakukan oleh pelanggan listrik apabila keluhan mereka tidak mendapat tanggapan atau ditanggapi namun tidak mendapat penanganan yang serius oleh pihak PLN, maka hal itu merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap kewajiban dan tanggung jawab pihak PLN itu sendiri yang tercantum dalam UU ketenagalistrikkan dan UUPK. Sehingga untuk itu pelanggan listrik dapat menempuh dua jalan yakni melalui cara non litigasi dan jalan litigasi, dan semua itu untuk menjamin hak-hak dari pelanggan listrik selaku konsumen.

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Faculty of Law > Department of Law
Depositing User: Fitriana Kasiani
Date Deposited: 03 Dec 2015 07:01
Last Modified: 03 Dec 2015 07:01
URI : http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/19724

Actions (login required)

View Item View Item
UMM Official

© 2008 UMM Library. All Rights Reserved.
Jl. Raya Tlogomas No 246 Malang East Java Indonesia - Phone +62341464318 ext. 150, 151 - Fax +62341464101
E-Mail : infopus[at]umm.ac.id - Website : http://lib.umm.ac.id - Online Catalog : http://laser.umm.ac.id - Repository : http://eprints.umm.ac.id

Web Analytics

UMM Institutional Repository is powered by :
EPrints Logo