UMM Institutional Repository

KONTROVERSI DIKABULKANNYA PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI KASUS TERPIDANA HUTOMO MANDALA PUTRA

Budi, Hendri Satriya (2005) KONTROVERSI DIKABULKANNYA PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI KASUS TERPIDANA HUTOMO MANDALA PUTRA. Other thesis, University of Muhammadiyah Malang.

Full text not available from this repository.

Abstract

Dikabulkannya permohonan peninjauan kembali (PK) Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto dalam kasus ruilslag (tukar guling) tanah Badan Urusan Logistik (Bulog) dengan PT Goro Batara Sakti kasus koupsi Oleh Mahkamah Agung (MA), mendapat reaksi keras dari berbagai pihak, sehingga menimbulkan pro kontra di kalangan masyarakat. Semua itu berawal dari sebuah Memorandum Of Uunderstanding (MoU) pada tanggal 17 Februari 1995, dikantor Badan Urusan Logistik (Bulog) Jalan Gatot Subroto No.49 Jakarta Selatan antara Prof. DR.Ir. Beddu Amang, MA. Sebagai wakil dari bulog dengan Hutomo Mandala Putra sebagai komisaris utama PT Goro Batara Sakti. Menurut surat saksi Bedu Amang No. B-628/II/06/1995 yang ditujukan kepada Mentri Keuangan RI tersebut menyatakan bahwa asset pengganti Luas lahan 150 Ha untuk gudang, 3 Ha untuk kantor, Jumlah unit gudang 120 Unit @ 3500 ton, Lokasi gudang di poros Jalan Marunda Bekasi, Kantor Jalan A Yani Jakarta, sedangkan asset lama luas lahan 48 Ha, Jumlah unit gudang 76 buah @ 3500 ton, lokasi seluruhnya di Sunter Jakarta Utara. Dalam kasus ini kemudian Tommy disangka melakukan tindak pidana korupsi karena dianggap melanggar ketentuan pelaksanaan ruilslag sebagaimana diatur dalam Keputusan Mentri Keuangan No.350/kmk.03/1994. Tommy disidangkan di PN Jakarata Selatan yang hasilnya di putus bebas, sedangkan dalam tingkat kasasi Tommy dihukum 18 bulan penjara dan denda 30,6 milyar, kemudian Tommy mengajukan grasi sekaligus PK, yang hasilnya penolakan grasi dan pengabulan PK. Dikabulkannya PK inilah yang menjadi kontradiksi karena syarat materiil yang harus dipenuhi oleh pemohon PK (Hutomo Mandala Putra) tidak terpenuhi dan juga orang yang secara nyata melakukan tindak pidana dan melecehkan hukum kok malah dibebaskan, biarpun antara grasi dan PK tidak ada korelasi hukum dalam substansi putusannya seharusnya majelis PK mempertimbangkan hal itu, namun yang terpenting adalah syarat permohonan PK lah yang harus memenuhi syarat. Dikabulkannya PK Tommy Soeharto membuktikan penegakan supremas hukum belum terwujud, padahal salah satu agenda utama reformasi yang harus segera diwujudkan yang bertujuan memulihkan perekonomian yang membutuhkan bannyak dana dan investasi asing, karena tanpa penegakan supremasi hukum jangan harap para investor asing mau menanamkan modalnya ke Indonesia. Lemahnya kinerja pemerintah sekarang inilah yang membuat perekonomian Indonesia tidak ada tanda-tanda membaik.

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Faculty of Law > Department of Law
Depositing User: Fitriana Kasiani
Date Deposited: 03 Dec 2015 05:10
Last Modified: 03 Dec 2015 05:10
URI : http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/19694

Actions (login required)

View Item View Item
UMM Official

© 2008 UMM Library. All Rights Reserved.
Jl. Raya Tlogomas No 246 Malang East Java Indonesia - Phone +62341464318 ext. 150, 151 - Fax +62341464101
E-Mail : infopus[at]umm.ac.id - Website : http://lib.umm.ac.id - Online Catalog : http://laser.umm.ac.id - Repository : http://eprints.umm.ac.id

Web Analytics

UMM Institutional Repository is powered by :
EPrints Logo