Koran Kompas, Kompas (2012) RTRW yang Bermasalah Memicu Konflik Lahan. RTRW yang Bermasalah Memicu Konflik Lahan.
Full text not available from this repository.Abstract
MALANG, KOMPAS.com -- Ketidakdisiplinan pejabat pusat dan daerah terhadap pengelolaan tata ruang yang seharusnya taat regulasi, merupakan penyebab berbagai konflik di daerah. Saat ini hanya sembilan dari 33 provinsi di Indonesia yang sudah menyelesaikan Rancangan Tata Ruang Wilayah (RTRW) dengan tuntas, sehingga dapat dijadikan patokan pengelolaan tata ruang berbasis hukum. "Praktek ketidakdisiplinan peruntukan tata ruang yang memang telah didistribusikan kewenangannya ke daerah pada era otonomi itu, yang menjadi penyebab langsung konflik dengan warga saat keputusan penggunaan lahan tak sesuai dengan aspirasi warga setempat," tutur Guru Besar Otonomi Daerah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Muhammadiyah Malang Prof Dr Masud Said, Senin (30/1/2012) di Malang, Jawa Timur.
| Item Type: | Article |
|---|---|
| Subjects: | A General Works > UMM In The Online Media |
| Divisions: | Others |
| Depositing User: | Zainul Afandi |
| Date Deposited: | 04 Oct 2012 06:28 |
| Last Modified: | 04 Oct 2012 06:28 |
| URI: | http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/13525 |
Actions (login required)
 |
View Item |
