KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENATAAAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DITINJAU DARI PP NO. 8 TAHUN 2003 TENTANG PEDOMAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (Studi di Pemerintah Kota Malang)

Rakhma Dwi PCP, Okta (2006) KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENATAAAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DITINJAU DARI PP NO. 8 TAHUN 2003 TENTANG PEDOMAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (Studi di Pemerintah Kota Malang). Other thesis, University of Muhammadiyah Malang.

[img]
Preview
Text
KEWENANGAN_PEMERINTAH_DAERAH_DALAM_PENATAAAN_ORGANISASI.pdf

Download (87kB) | Preview

Abstract

Seiring dengan perubahan PP No 84 Tahun 2000 menjadi PP No 8 Tahun 2003 merupakan salah satu langkah koreksi dan penyempurnaan terhadap segala kekurangan yang terjadi pada pelaksanaan kebijakan desentralisasi terutama akses-akses yang timbul dalam penataan organisasi perangkat daerah. Dengan munculnya PP yang baru tersebut telah mengharuskan penataan baru bagi tiap-tiap pemerintahan di daerah, demikian pun yang terjadi di Pemerintahan Kota Malang yang mempunyai permasalahan-permasalahan dalam mewujudkan penataan organisasi perangkat daerah yang sesuai dengan harapan semua pihak yang meliputi penataan organisasi Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah. Dalam hal ini obyek penelitian adalah kewenangan Pemerintah Kota Malang dalam penataan organisasi perangkat daerah, permasalahan serta upaya dalam menanggulangi permasalahan ditinjau dari PP No 8 Tahun 2003. Adapun metode yang digunakan adalah penelitian yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis untuk mengkaji dan membahas permasalahan yang dikemukakan sehingga memperoleh hasil yang benar dan sesuai dengan fakta yang ada. Dalam penelitian ini akan digunakan metode penelitian deskriptif analisis yaitu memaparkan semua data baik yang primer maupun sekunder yang telah diperoleh dari studi kepustakaan maupun studi lapangan yaitu dengan wawancara dan dokumentasi untuk kemudian disusun, dijabarkan dan dilakukan interprestasi untuk memperoleh jawaban dan kesimpulan atas permasalahan yang ada. Melalui data hasil penelitian mengetahui bahwa Pemerintah Kota Malang dalam penataan organisasi perangkat daerah berdasarkan PP No 8 Tahun 2003 telah melaksanakan kewenangannya dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah No 4, 5, 6 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Sektetariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah. Meskipun belum sempurna sepenuhnya namun Pemerintah Kota Malang terus melakukan ketentuan-ketentuan pada PP No 8 Tahun 2003. Terlepas dari penataan organisasi perangkat daerah yang dilakukan Pemerintah Kota Malang bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan UU No 22 Tahun 1999 dan PP No 8 Tahun 2003 masih banyak aspek kontroversial dalam pasal-pasal di PP No 8 Tahun 2003 tersebut yang disadari ataupun tidak justru akan mengganggu dan membelokkan makna efisiensi dan penghematan dari penerapan PP tersebut. Yang dihadapi dalam penataan organisasi perangkat daerah secara umum adalah faktor kewenangan, kepegawaian yaitu terdapatnya pejabat yang kehilangan posisi atau jabatan akibat perampingan dan faktor program kerja. Dan upaya yang dilakukan dalam menanggulangi permasalahan dengan melakukan diklat untuk pejabat, dibentuk tim analisis jabatan serta mengkaji beban kerja ditiap-tiap organisasi perangkat daerah. Dengan keluarnya UU 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah diharapkan segera diterbitkan peraturan pelaksana sebagai pengganti PP No 8 Tahun 2003 seperti yang banyak di inginkan oleh pemerintah daerah lainnya yang sesuai dengan aspirasi daerah dan semangat otonomi daerah.

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Faculty of Law > Department of Law
Depositing User: Zainul Afandi
Date Deposited: 26 Jul 2012 05:55
Last Modified: 26 Jul 2012 05:55
URI: http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/13455

Actions (login required)

View Item View Item