PERAN PEMERINTAH KABUPATEN MALANG DALAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN (Studi pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Malang)

Ratna Rinayuhani, Tri (2006) PERAN PEMERINTAH KABUPATEN MALANG DALAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN (Studi pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Malang). Other thesis, University of Muhammadiyah Malang.

[img]
Preview
Text
PERAN_PEMERINTAH_KABUPATEN_MALANG_DALAM_PEMBERDAYAAN_PEREMPUAN.pdf

Download (88kB) | Preview

Abstract

Peran perempuan dalam kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara sesungguhnya sangat diperlukan. Sayangnya, di Indonesia hingga saat ini kaum perempuan belum mendapatkan kesempatan yang berimbang dengan laki-laki dalam lingkungan keluarga, masyarakat maupun politik negara. Budaya masih menjadi salah satu penghambat peran perempuan dalam segala lapisan social. Budaya kita yang patriaki menganggap perempuan sebagai makhluk yang lemah dan emosional. Menurut beberapa pemikir islam ada juga yang berpendapat bahwa dalam islam yang dikatakan sebagai seorang pemimpin adalah laki-laki bukan perempuan pemikiran sepaerti ini lah yang membatasi ruang gerak perempuan. Di lain pihak, perempuan itu sendiri juga menjadi factor penghambat bagi kemajuan perempuan. Banyak perempuan yang masih menganggap bahwa pemberdayaan perempuan bukanlah hal yang penting bagi kemajuan mereka secara pribadi. Banyak perempuan yang merasa bahwa peran terbatas yang sebenarnya mereka miliki sekarang ini adalah peran yang mereka inginkan. Ide pemberdayaan perempuan yang banyak dibicarakan berbagai kalangan beberapa tahun terakhir ini adalah langkah awal untuk mengubah cara pandang perempuan mengenai perannya baik di lingkungan keluarga, masyarakat dan negara. Mengangkat ide tersebut diatas tidak bisa dilepaskan dari peran pemerintah itu sendiri. Peran pemerintah menjadi sangat penting keberadaannya dalam peningkatan pemberdayaan perermpuan di segala aspek kehidupan. Dalam hal ini peneliti ingin melihat bagaimana peran pemerintah kabupaten malang dalam pemberdayaan perempuan serta potensi-potensi apa sajakah yang dimiliki pemerintah kabupaten malang dalam pemberdayaan perempuan. Badan Pemberdayaan Masyarakat menjadi badan yang penting bagi peneliti untuk melihat peran pemerintah kabupaten malang dalam pemberdayaan perempuan. Mengenai metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode penelitian diskriptif. Dengan subyek penelitian yaitu : Kepala Bapemas, wakil bidang pemberdayaan perempuan dan anggota komisi B DPRD kabupaten Malang. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah dokumentasi dan wawancara. Peran pemerintah kabupaten malang dalam pemberdayaan perempuan dapat dilihat melalui upaya-upaya yang dilakukan pemerintah kemudian program-program yang di buat untuk perempuan serta pendistribusian anggaran yang disediakan oleh pemerintah kabupaten untuk pemberdayaan perempuan. Melihat melalui semua hal di atas peneliti menyimpulkan bahwa peran pemerintah kabupaten malang dalam pemberdayaan perempuan masih sangat kecil bahkan konsistensi pemerintah terus berubah-ubah dari wakti ke waktu. Peneliti menyimpulkan bahwa pendistribusian anggaran yang masih sangat minim menjadi factor yang sangat penting untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan. Pendistribusian anggaran yang lebih sesuai dengan kebutuhan akan mendorong perkembangan pemberdayaan perempuan lebih mudah dicapai. Secara umum peneliti melihat bahwa factor keterwakilan perempuan di legislative yang kecil jumlahnya menjadi penghambat dalam menyuarakan kebutuhan perempuan.

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: J Political Science > JS Local government Municipal government
Divisions: Faculty of Social and Political Science > Department of Communication Sience
Depositing User: Zainul Afandi
Date Deposited: 26 Jul 2012 05:31
Last Modified: 26 Jul 2012 05:31
URI: http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/13425

Actions (login required)

View Item View Item