EFEKTIFITAS MANAJEMEN PENANGANAN PERKARA KORUPSI KAITANNYA DENGAN PENERAPAN ASAS CEPAT, SEDERHANA, DAN BIAYA RINGAN (Studi di Pengadilan Negeri Tuban)

Ratnaningsih, Devi (2006) EFEKTIFITAS MANAJEMEN PENANGANAN PERKARA KORUPSI KAITANNYA DENGAN PENERAPAN ASAS CEPAT, SEDERHANA, DAN BIAYA RINGAN (Studi di Pengadilan Negeri Tuban). Other thesis, University of Muhammadiyah Malang.

[img]
Preview
Text
EFEKTIFITAS_MANAJEMEN_PENANGANAN_PERKARA_KORUPSI.pdf

Download (87kB) | Preview

Abstract

Objek penelitian sekaligus mejadi permasalahan dalam penelitian in adalah Bagaimana pelaksaan manajemen penanganan perkara korupsi kaitannya dengan penerapan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan di Pengadilan Negeri Tuban? Serta Apa kendala-kendala dalam memproses perkara korupsi yang menerapkan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan? Sedangkan metode yang digunakan adalah Yuridis Sosiologis yaitu pembahasan permasalahan berdasarkan suatu penelitian yang tetap mengedepankan pembahasan secara Yuridis, dimana sebelum melakukan pembahasan penulis akan berpegang pada peraturan yang dapat dijadikan arahan untuk menganalisa gejala hukum yang timbul dan kemudian hasil pembahasan Yuridis tersebut akan diarahkan pada aspek sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian di Pengadilan Negeri Tuban pelaksanaan manajemen penanganan perkara korupsi dengan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan secara kenyataan sering kali mengalami kesulitan dalam memilih manakah dari berbagai kebijakan terhadap perkara yang sering bertentangan. Pentingnya pelaksanaan manajemen penanganan perkara korupsi karena selama ini ada yang tidak ditangani atau terlambatnya penanganan perkara tersebut sebagai proses penyelesaian yang berbelit-belit karena tidak intensif dan efektifnya mekanisme manajemen dari Pengadilan Negeri Tuban. Mengenai kinerja Pengadilan Negeri Tuban dalam melaksanakan tugas dan wewenang untuk pengembangan manajemen peradilan yang efektif maka harus ada alurnya yaitu dimulai dari jaksa menerima berkas dari penyidik lalu melimpahkan kepengadilan kemudian diserahkan keketua pengadilan dan sebelum penunjukan hakim, panitera melengkapi berkas yang diterima dengan formulir penetapan hari sidang yang dicatat dalam buku register dengan tertib. Selanjutnya proses persidangan dilaksanakan dan tahap terakhir yaitu putusan. Manajemen penanganan perkara korupsi di Pengadilan Negeri Tuban belum menyentuh aspek manajemen yang mempunyai orientasi kemampuan teknis hukum karena lambatnya waktu penanganan korupsi dalam persidangan. Adapun perbandingan antara proses persidangan perkara korupsi dengan perkara biasa, terlihat pada waktu dan sistem pembuktiannya. Perkara biasa berdasarkan hukum acara pidana, lumayan cepat dan tidak rumit tapi lain pada prosedur penanganan kasus korupsi yang membutuhkan waktu yang cukup banyak dan saat pembuktian juga lama. Dalam persidangan terjadi kendala-kendala yang dialami oleh para hakim dan juga jaksa pada saat bersidang. Belum diterapkannya Undang-undang tentang perlindungan saksi dan pelapor serta tentang pembuktian terbalik dalam kasus korupsi, semua itu merupakan hambatan yang perlu diatasi.

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Faculty of Law > Department of Law
Depositing User: Zainul Afandi
Date Deposited: 26 Jul 2012 05:27
Last Modified: 26 Jul 2012 05:27
URI: http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/13419

Actions (login required)

View Item View Item