TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS TERHADAP PENANGANAN PEMBALAKAN LIAR MENURUT UU NO. 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN (Studi di RPH Kronto BKPH Tosari KPH Pasuruan)

Prasetiyo, Pupong (2006) TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS TERHADAP PENANGANAN PEMBALAKAN LIAR MENURUT UU NO. 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN (Studi di RPH Kronto BKPH Tosari KPH Pasuruan). Other thesis, University of Muhammadiyah Malang.

[img]
Preview
Text
TINJAUAN_YURIDIS_SOSIOLOGIS_TERHADAP_PENANGANAN_PEMBALAKAN_LIAR.pdf

Download (86kB) | Preview

Abstract

Kegiatan pengusahaan hutan dan kehadiran lembaga-lembaga penggelolaan hutan telah menyebabkan beberapa perubahan pada pola kehidupan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan.Alokasi hak pengelolaan hutan dalam beberapa kasus menimbulkan konflik-konflik dengan masyarakat lokal yang kehilangan sebagaian haknya untuk dapat ikut serta dalam mengelola kawasan hutan atau dengan kata lain menciutkan hak-hak mereka dalam memanfaatkan sumber daya hutan sebagai sumber pangan dan pengahasilan. Kegiatan pengembangan masyarakat desa hutan di Indonesia melalui agroforesty atau sosial foresty masih mempunyai banyak kelemahan. Kelemahan umum dari program tersebut adalah terletak pada pendekatan masyarakat yang selama ini diterapkan yang masih bersifat tersentralisasi, sehingga masyarakat desa hutan belum sepenuhnya terlibat dalam perencanaan dan mampu menentukan pilihan atau keinginannya. Pendekatan program seperti ini perlu dikembangkan sehingga dapat mewadahi proses perencanaan dari kelompok sasaran,integral dengan mengembangkan wilayah dan bersifat sektoral . Pendekatan baru ini sering disebut dengan pendekatan swadaya masyarakat (selft-reliant development approach). Meningkatnya kasus tingkat pembalakan liar yang terjadi dibeberapa daerah, menyebabkan perlu untuk dievaluasi kembali program penanganan Perum Perhutani dalam mengatasi masyarakat yang melakukan pembalakan liar, upaya pengembangan dan pengelolaan kawasan hutan secara menyeluruhan dan berkesinanbungan. Konsep yang perlu untuk mendapatkan perhatian sehingga dapat dikembangkan untuk masyarakat yang tinggal disekitar kawasan hutan adalah tentang suatu konsep pemasyarakatan perasaan malu yang kemudian dimuncukan dalam suatu budaya malu untuk melakukan suatu perbuatan yang tindakan yang dapat diklafisikasikan sebagai tindak pidana.Dimana dalam budaya tersebut para peleku kejahatan tidak dikucilkan dalam suatu komunitas kehidupan masyarakat, tetapi sebaliknya mereka dibimbing dan diarahkan untuk dapat menjadi anggota masyarakat yang berperan aktif dalam pembangunan. Dan anggota masyarakat yang lain pun dapat mengembangkan kehidupan sosial budayanya tersebut dengan berinteraksi dengan kelompok lainnya sehingga dapat menimbulkan tindakan preventif untuk menanggulangi pembalakan liar yang berujung pada perbuatan tindak pidana.

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Faculty of Law > Department of Law
Depositing User: Anggit Aldila
Date Deposited: 26 Jul 2012 03:32
Last Modified: 26 Jul 2012 03:32
URI: http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/13339

Actions (login required)

View Item View Item