“TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS TENTANG SENGKETA SEWA MENYEWA PERUMAHAN LAMA DI KOTA MALANG”

RAKASIWI, JEFFRY (2006) “TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS TENTANG SENGKETA SEWA MENYEWA PERUMAHAN LAMA DI KOTA MALANG”. Other thesis, University of Muhammadiyah Malang.

[img] Text
“TINJAUAN_YURIDIS_SOSIOLOGIS_TENTANG_SENGKETA_SEWA.pdf

Download (180B)

Abstract

Di wilayah Kota Malang Masih terdapat kurang lebih 80 rumah ber-SIP yang dikuasai oleh pemerintah Daerah c.q. Kantor Dinas Perumahan yang sekarang di rubah menjadi Badan Urusan Tanah dan Rumah (BUTR) yang dalam menyelesaikan sengketanya berkepanjangan. Pada waktu pendudukan tentara Belanda, pemerintah kota (Geemente) mendaftar rumah dalam kota yang ditinggalkan penghuninya, maka tercatatlah sejumlah rumah dari tiap-tiap kota yang berada dalam penguasaan Pemerintah Kota. Selanjutnya Pemerintah Kotalah yang berwenang mengeluarkan surat ijin menempati rumah yang sekarang dikenal dengan Surat Ijin Perumahan (SIP). Sedangkan metode yang digunakan adalah diskriptif kualitatif yaitu suatu analisa yang menggambarkan fakta-fakta yang didapat dilapangan secara obyektif, untuk menjawab permasalahan yang ada. Dalam penelitian ini hasil dari analisa tersebut disusun secara sistematis dan pada akhirnya ditarik kesimpulan Perumahan yang dikuasi Badan Urusan Tanah dan Rumah (BUTR) di kota Malang sendiri masih banyak jumlahnya, arti dari rumah yang dikuasai oleh BUTR adalah rumah pemilik yang ditempati oleh penghuni atau penyewa yang mana penyewa tersebut memiliki Surat Ijin Perumahan yang dikeluarkan oleh BUTR hal ini diatur dalam PP 55 Tahun 1981 pasal 4 ayat 2 (b) yang berbunyi “adanya Surat Ijin Perumahan mengenai penggunaan perumahan yang masih dikuasai oleh Kepala Daerah”, sehingga penyewa berhak untuk menempati rumah tersebut dengan tetap membayar sewa kepada pemilik sesuai perjanjian. Apabila belum adanya kesepakatan tentang harga sewa maka pihak pemilik atau penyewa dapat mengajukan kepada kepala KUP (sekarang BUTR) Dalam penghentian hubungan sewa menyewa perumahan dapat dilakukan berdasarkan kedua belah pihak dan kesepakatan itu wajib didaftarkan ke BUTR, apabila penghentian sewa menyewa perumahan tersebut tanpa ada kata sepakat, maka BUTR dapat memfasilitasi untuk penyelesaiannya atau para pihak bisa mengajukan langsung ke Pengadilan Negeri. Berdasarkan hasil penelitian kebanyakan orang menyelesaikan sengketanya melalui BUTR mengingat pengeluaran biaya lebih kecil dari pada membawa kasusnya ke Pengadilan Negeri. Dalam kasus ini biasanya BUTR memberi kesempatan para pihak untuk bermusyawarah untu mencapai kesepakatan, dan apabila belum menemukan titik temu maka BUTR akan memberikan solusi yang sesuai dengan ketentuan peraturan-peraturan yang berlaku, seperti halnya pemilik yang ingin memutuskan hubungan sewa menyewa perumahan yang dikuasai BUTR secara sepihak, maka pemilik diharuskan membayar uang kompensasi sebesar 40% dari harga rumah tersebut kepada penyewa atau memberikan rumah pengganti. Hal ini berdasarkan pada Keputusan Menteri No 11 Tahun 1977 pasal 3 ayat 1 yang berbunyi “Bila rumah/tempat pengganti diberikan dalam bentuk uang/rumah dalam bentuk hibah, maka jumlah/nilainya (pada saat ini) sekurang-kurangnya 40% dari jumlah harga atau nilai rumah yang diganti”. Tapi pada kenyataannya pemilik merasa keberatan dengan keputusan itu. Syarat sahnya berakhirnya hubungan sewa menyewa tersebut BUTR menarik SIP dari penyewa, yang mana SIP itu adalah bukti hak bagi penyewa untuk menempati rumah tersebut Dalam hasil keputusan sewa menyewa antara pemilik dan penyewa biasanya hasil keputusan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak harus didaftarkan ke kantor Notaris dan menyerahkan satu salinan resmi ke BUTR.

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Faculty of Law > Department of Law
Depositing User: Rayi Tegar Pamungkas
Date Deposited: 26 Jul 2012 02:37
Last Modified: 26 Jul 2012 02:37
URI: http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/13292

Actions (login required)

View Item View Item