ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI MALANG No : 40 / Pid B / 2005 KASUS KEPEMILIKAN ORANG UTAN “TOLE“ PENULISAN HUKUM/SKRIPSI

PURNAMA, DIAN (2006) ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI MALANG No : 40 / Pid B / 2005 KASUS KEPEMILIKAN ORANG UTAN “TOLE“ PENULISAN HUKUM/SKRIPSI. Other thesis, University of Muhammadiyah Malang.

[img]
Preview
Text
ANALISIS_PUTUSAN_HAKIM_PENGADILAN_NEGERI_MALANG_No__40.pdf

Download (135kB) | Preview

Abstract

Objek studi dalam penulisan skripsi ini adalah mengenai putusan hakim terhadap tindak pidana menyimpan, memiliki, dan memelihara satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup berupa orangutan Tole oleh H.Moedjianto ( Putusan Hakim No : 40 / Pid B / 2005 PN Malang ). H.Moedjianto telah menyimpan, memiliki dan memelihara orangutan tersebut sejak tahun 1988 hingga November 2003 dan memperolehnya dengan cara membeli di pasar hewan Splindid di Kota Malang. Dasar-dasar pertimbangan hakim akan menentukan apakah terdakwa bersalah dan dikenakan pidana ataukah tidak. Orangutan merupakan satwa endemis Indonesia yang keberadaannya hampir punah dan dilindungi berdasarkan Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan No : 301 / Kpts-II / 1991 Tentang Daftar Inventarisasi Satwa Yang Dilindungi Di Indonesia nomor urut 2 dan dilindungi berdasarkan Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Nomor urut 55. Adapun kepemilikan satwa tersebut masih memungkinkan melalui ijin pihak yang bersangkutan. Berbagai literatur telah menggambarkan bagaimana maraknya keinginan masyarakat untuk memelihara satwa langka dilindungi tanpa ijin (khususnya orangutan) yang pada akhirnya merangsang pemburu gelap dan pedagang untuk memenuhi keinginan para konsumen dengan berbagai cara. Dengan berbagai modus dalam merawat dan dengan kekurang pengetahuan tentang orangutan itu sendiri membuat satwa tersebut semakin menderita. Sementara disisi lain masih lemahnya penegakan hukum dan belum terbiasanya aparat hukum dalam menangani kasus satwa langka. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui benarkah dasar-dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara sesuai fakta-fakta yang ada. Dasar-dasar pertimbangan hakim tersebut meliputi penerapan pasal terhadap H.Moedjianto, keabsahan tindakan penyidikan, perihal barang bukti, fakta berdasarkan alat bukti yang sah di persidangan dan apa akibat hukum dari hasil putusan tersebut. Metode penulisan yang digunakan dalam kajian ini adalah deskriptif kualitatif dengan cara mengumpulkan data-data yang diperoleh dan menjelaskannya secara terang. Sehingga penulisan ini menghasilkan suatu kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam Pasal 27 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan Dan Satwa disebutkan bahwa usaha pengawetan dan pengendalian oleh aparat hukum dilakukan melalui upaya preventif dan represif. Upaya preventif dilakukan dengan cara penyuluhan, pelatihan aparat penegak hukum dan penerbitan buku-buku tentang inventarisasi satwa dilindungi. Bahkan upaya sosialisasi melalui media cetak ataupun media elektronik merupakan bentuk yang paling efektif dalam rangka mempublikasikan bahwa kepemilikan satwa langka dan dilindungi dilarang oleh Undang-Undang. Dalam menangani kasus kepemilikan tersebut, Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jatim II didukung oleh Pusat Penyelamatan Satwa (PPS) Petungsewu telah melakukan upaya pendekatan-pendekatan dan penyuluhan dengan maksud supaya H.Moedjianto dengan sukarela mau menyerahkan orangutan Tole ke BKSDA Jatim II. Karena berulangkali tidak berhasil maka dilakukan tindakan represif berupa penyitaan pada tanggal 4 November 2003 oleh team gabungan BKSDA Jatim II, POLRESTA Malang, dan PPS Petungsewu sehingga H.Moedjianto dituntut dan diadili. Adapun orangutan Tole setelah penyitaan dititipkan di PPS Petungsewu dan kemudian ditempatkan di Wanariset Samboja kalimantan Timur. Namun belum genap satu bulan di Wanariset, orangutan Tole ditemukan Mati. Berdasarkan Otopsi dan Surat Keterangan Kematian No.0108 / KH.320./101300 / 12 / 2003 tertanggal 4 Desember 2003 disimpulkan bahwa orangutan Tole mati karena enteritis, hepatomegali, pneumonia, dan lipidosis berat. Namun janggal karena orangutan Tole selama 15 ( lima belas ) tahun lebih dipelihara oleh H.Moedjianto tidak mati dan justru ditemukan mati di tempat Proyek Reintroduksi Orangutan Wanariset Samboja Kalimantan Timur, sebuah proyek yang dilengkapi dengan fasilitas pengobatan, perawatan, pemeliharaan, pembelajaran bagi orangutan dan dokter-dokter ahli kehewanan. Orangutan Tole mati karena stress yang mengakibatkan penurunan kondisi tubuh sehingga mudah terserang penyakit dan / atau penyakit yang sudah ada menjadi semakin parah. Hal tersebut dapat terjadi karena orangutan Tole sudah dipelihara oleh terdakwa sejak masih bayi selama 15 ( lima belas ) tahun lebih. Bagaimanapun juga orangutan Tole sulit untuk dipisahkan langsung oleh orangtuanya yakni H.Moedjianto dan Istrinya, dan Tole adalah satwa yang sudah lulut sehingga sulit beradaptasi dengan lingkungan barunya, perubahan pola makan, cuaca dan pola hidupnya. Namun alasan diatas tidak bisa dijadikan pembenar untuk tidak dilakukannya penyitaan. Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) UU No 5 Tahun 1990 disebutkan bahwa satwa tersebut dan disita oleh negara untuk dikembalikan ke habitatnya atau diserahkan kepada lembaga-lembaga konservasi, dan bila keadaannya tidak memungkinkan untuk dimanfaatkan sebaiknya dimusnahkan. Melalui analisis yang mendalam disertai data-data yang ada, penelitian ini mendapatkan hasil bahwa upaya penegakan hukum memang harus dilakukan secara bertahap yakni preventif, cek medis sebelum penyitaan dan represif . Bukan hanya melibatkan aparat hukum yang berwenang, akan tetapi melibatkan keahlian dokter hewan dan pemerhati satwa. Meskipun orangutan Tole sebagai barang bukti telah mati, namun berdasarkan 4(empat) alat bukti yang sah di persidangan yakni keterangan terdakwa, keterangan saksi, surat dan petunjuk, hakim memutus bahwa perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sesuai Pasal 21 ayat (2) huruf a UU No 5 Tahun 1990 Jo.Pasal 40 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa H.Moedjianto tetap dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana tersebut. Bahwa upaya penyitaan dan penempatan barang sitaan tersebut tidak harus dikembalikan ke habitatnya. Bisa di tempatkan di lembaga-lembaga konservasi satwa atau sebisa mungkin dimanfaatkan. Apabila tidak memungkinkan lebih baik dimusnahkan.Upaya cek medis sebelum penyitaan merupakan sebuah solusi agar dihindarkan kematian satwa langka pasca penyitaan untuk mengetahui apakah satwa tersebut dapat survive di habitat barunya sehingga terhindarkan kematian satwa langka pasca penyitaan.

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Faculty of Law > Department of Law
Depositing User: Anggit Aldila
Date Deposited: 25 Jul 2012 05:41
Last Modified: 25 Jul 2012 05:41
URI: http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/13218

Actions (login required)

View Item View Item