ANALISIS YURIDIS STRATEGI PENGENDALIAN AKSI MASSA OLEH POLRI (STUDI KASUS PENGENDALIAN AKSI MASSA DI ABEPURA TANGGAL 16 MARET 2006)

PRASETYO NUGROHO, ADI (2006) ANALISIS YURIDIS STRATEGI PENGENDALIAN AKSI MASSA OLEH POLRI (STUDI KASUS PENGENDALIAN AKSI MASSA DI ABEPURA TANGGAL 16 MARET 2006). Other thesis, University of Muhammadiyah Malang.

[img]
Preview
Text
ANALISIS_YURIDIS_STRATEGI_PENGENDALIAN_AKSI_MASSA.pdf

Download (141kB) | Preview

Abstract

Peristiwa Abepura ini bermula dari demonstrsi yang terjadi pada hari rabu, 15 maret 2006, mahasiswa yang menamakan dirinya Front Aksi Penutupan Freeport menutup salah satu jalur Jalan Raya Abepura- Sentani yang melintas ditengah kampus Universitas Cendrawasih Jayapura. Keesokan harinya Pasukan anti Huru Hara (PHH) Polri mencoba membubarkan aksi massa tersebut dan menyuruh para demonstran untuk membuka jalan yang telah diblokirnya. Dari aksi demonstrasi tersebut massa meminta kepastian PT. Freeport Indonesia ditutup, pasukan TNI/ Polri ditarik dari lokasi PT Freeport Indonesia dan tujuh tahanan di Mapolres mimika dibebaskan. Puncak dari peristiwa Abepura tersebut terjadi pada tanggal 16 maret 2006 jumlah massa yang sebelumnya berorasi menjadi bertambah sekitar 200 orang yang datang dari berbagai kalangan baik mahasiswa maupun warga masyarakat. Massa melakukan pembakaran ban – ban mobil bekas yang sebelumnya telah dipersiapkan, adapun orasi – orasi yang disampaikan masyarakat adalah : a. Meminta kepada pemerintah RI untuk menutup PT. Freeport Indonesia karena tanah disini adalah milik orang Papua bukan milik Indonesia : b. Meminta kepada Kapolda, Pangdam dan Pimpinan PT. Freeport untuk hadir guna menjelaskan apa yang terjadi di Timika sehubungan dengan informasi bahwa terjadi korban penembakan di Timika ; c. Para pengunjuk rasa akan terus melakukan pemalangan jalan bila Kapolda, Pangdam serta pimpinan PT. Freeport tidak datang menemui mereka. Penulis dalam tulisan ini mengemukakan permasalahan diantaranya bagaimana standar strategi Pasukan PHH Brimob Polri dalam menanggulangi aksi massa menurut ketentuan serta peraturan yang berlaku, dan bagaimana pelaksanaan strategi pasukan PHH Brimob Polri dalam penanggulangan aksi massa di Abepura, Jayapura tanggal 16 maret 2006 ditinjau dari ketentuan serta peraturan yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah analisis yuridis dimana penulis mengumpulkan data – data yang ada dilapangan yang berhubungan dengan permasalahan dalam penulisan skripsi ini yaitu strategi pengendalian aksi massa oleh pasukan PHH Brimob Polri, kemudian menganalisa data tersebut dengan berpedoman pada ketentuan atau peraturan yang berlaku. Jenis data yang digunakan adalah Data Primer diantaranya : Undang – undang No. 2 tahun 2002 tentang POLRI, Protap, Juklap, serta buku – buku yang berhubungan dengan strategi pengendalian aksi massa oleh Polri ; Data Sekunder : Majalah. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis bahwa upaya serta tindakan yang digunakan oleh pasukan PHH Brimob Polri sudah memenuhi standar seperti yang diatur didalam ketentuan yang berlaku, seperti yang termuat dalam Petunjuk Lapangan No. Pol. Juklap/ 82/ II/ 1993 tentang Penanganan Terhadap Huru – Hara Bagi Satuan Brigade Mobil Polri, Protap/ 10/ VII/ 1998 tentang Pengamanan Unjuk Rasa Yang Menyimpang, Protap/ 15/ XII/ 1998 tentang Penyiapan Tindakan Tegas, Protap/ 09/ VII/ 1998 tentang Tindakan Penjarahan/ Anarkhis, akan tetapi dalam ketentuan – ketentuan tersebut masih dapat dikatakan belum sempurna karena ketentuan tersebut tidak terdapat ketentuan yang mengharuskan (wajib) bagi pasukan PHH Brimob Polri untuk “wajib” menyusun rencana penugasan bagi kompinya dengan memperhatikan : Kekuatan dan sifat massa yang dihadapi; Situasi dan kondisi tempat kejadian; Kesatuan samping yang telah ada di lapangan; Tugas pokok yang telah ditugaskan kepada kompinya. yang mana dari kecerobohan pasukan PHH Brimob Polri tersebut jatuh korban dari pihak TNI maupun Polri dikarenakan kalah jumlah dalam pengendalian aksi di Abepura, Jayapura tanggal 16 maret 2006. Penulis dalam tulisannya memiliki saran bahwa Polri harus lebih profesional dan memiliki pengetahuan yang luas tentang undang – undang maupun peraturan – peraturan yang mengatur tindakan yang harus dilakukan oleh pasukan PHH Brimob Polri; Bahwa Pasukan PHH Brimob Polri dalam menghadapi aksi massa sebelumnya harus terlebih dahulu melihat situasi dan kondisi yang terjadi dilapangan sehingga strategi apa yang akan digunakan nantinya untuk menghadapi aksi massa tersebut agar memperoleh hasil yang maksimal tanpa timbul jatuh korban dari pihak petugas; Bahwa perlu adanya pembaharuan dari peraturan – peraturan maupun ketentuan yang mengatur strategi pengendalian aksi massa pasukan PHH Brimob Polri.

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Faculty of Law > Department of Law
Depositing User: Anggit Aldila
Date Deposited: 25 Jul 2012 03:37
Last Modified: 25 Jul 2012 03:37
URI: http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/13137

Actions (login required)

View Item View Item