TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAKAN PEMBOBOLAN WEBSITE/SITUS MELALUI MEDIA INTERNET DALAM PERSPEKTIF KUHP DAN UNDANG-UNDANG NO. 36 TAHUN 1999 TENTANG TELEKOMUNIKASI

PRASETYA, AYUDHA (2006) TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAKAN PEMBOBOLAN WEBSITE/SITUS MELALUI MEDIA INTERNET DALAM PERSPEKTIF KUHP DAN UNDANG-UNDANG NO. 36 TAHUN 1999 TENTANG TELEKOMUNIKASI. Other thesis, University of Muhammadiyah Malang.

[img]
Preview
Text
TINJAUAN_YURIDIS_TERHADAP_TINDAKAN_PEMBOBOLAN_WEB.pdf

Download (86kB) | Preview

Abstract

Sebuah revolusi teknologi sedang berlangsung dan kita berada di dalamnya. Internet, demikian nama dari revolusi teknologi informasi tersebut. Sejak diperkenalkan pada tahun 1980 oleh Science National Foundation AS, perkembangan internet mencapai puncaknya pada akhir dasawarsa ini. Sebagaimana revolusi-revolusi lainnya, revolusi ini jga mengakibatkan perubahan yang cepat dengan segala dampak yang dibawahnya. Paradigma-paradigma lama tentang teknologi informasi perlahan-lahan terkikis setelah munculnya internet. Dengan adanya internet, akses informasi global kini menjadi semakin mudah dijangkau oleh berbagai kalangan, dalam waktu yang relative singkat. Obyek penelitian sekaligus menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah: Bagaimanakah ketentuan KUHP terhadap masalah kejahatan komputer yang berkaitan dengan pembobolan web site di Internet ? dan Apakah pembobolan web site di internet dapat dikualifikasikan sebagai Tindak Pidana menurut Undang-Undang No. 36 tahun 1999 Tentang Telekomunikasi ? Sedangkan metode yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu membahas permasalahan-permasalahan yang ada dengan peraturan-peraturan yang berlaku, yaitu KUHP dan UU No. 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi yang tujuannya adalah untuk mendapatkan jawaban permasalahan-permasalahan yang telah dikemukakan. Sejak diberlakukan diseluruh wilayah Indonesia, KUHP telah mengalami banyak perubahan yang disesuiakan dengan situasi dan kondisi Indonesia. Sejalan dengan itu perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan kehidupan social masyarakat semakin maju. Hal ini menimbulkan banyak sekali permasalahan-permasalahan baru yang dapat mempengaruhi kelangsungan penerapan hukum terhadap masyarakat, seperti kejahatan pembobolan web site. Oleh karena itu untuk mengimbangi permasalahan-permasalahan tersebut, hjukum haruslah mampu mengimbanginya yaitu dengan melakukan suatu penafsiran-penafsiran hukum terhadap isi dari pasal-pasal tersebut. Pada kasus-kasus pembobolan web site yang pernah terjadi aparat kepolisian dan kejaksaan menggunakan UU No. 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi sebagai dasar hukum untuk menjerat para pelaku pembobolan web site tersebut, diantaranya pasal 22, 38, dan pasal 50. padahal jika dilihat dari historisnya pembuatan Undang-Undang ini dibuat untuk memperluas penyelenggaraan telekomunikasi. Jadi sangat tidak tepat, jika diguankan sebgai dasar hukum untuk menjerat para pelaku pembobolan web site tersebut.

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Faculty of Law > Department of Law
Depositing User: Anggit Aldila
Date Deposited: 25 Jul 2012 03:20
Last Modified: 25 Jul 2012 03:20
URI: http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/13114

Actions (login required)

View Item View Item