TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS PELAKSANAAN PERTANGGUNG JAWABAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (Studi di Desa Ngujung, Kecamatan Temayang, Kabupaten Bojonegoro)

SAIFUL ANAS, DIMAS (2006) TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS PELAKSANAAN PERTANGGUNG JAWABAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (Studi di Desa Ngujung, Kecamatan Temayang, Kabupaten Bojonegoro). Other thesis, University of Muhammadiyah Malang.

[img]
Preview
Text
TINJAUAN_YURIDIS_SOSIOLOGIS_PELAKSANAAN_PERTANGGUNG_JAWABAN.pdf

Download (145kB) | Preview

Abstract

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dewasa ini mengalami perubahan termasuk sistem pelaksanaanya, terutama pada pelaksanaan otonomi desa. Dimana desa sekarang mempunyai otoritas penuh untuk menjalankan pemerintahan secara otonom. Penyelenggaraan pemerintah desa atau marga merupakan substansi penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa/marga memiliki kewenangan untuk mengatur rumah tangganya sendiri, dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Dalam penyelenggaraan otonomi daerah di pandang perlu untuk menekankan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, guna pemerataan dalam rangka untuk mencapai keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah Dalam rangka membenahi aspek hukum tata negara Indonesia.dewasa ini diperlukan sistem hukum yang baik dari pemerintah, terlebih di era otonomi saat ini desa merupakan potensi masyarakat yang ideal untuk di kembangkan. Yang menjadi obyek sekaligus batasan dalam penelitian ini adalah masalah laporan pertanggung jawaban anggaran pendapatan desa,dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa di desa ngujung kecamatan temayang kabupaten bojonegoro Penelitian ini bersifat yuridis Sosiologis yakni yuridis sosiologis yaitu pendekatan hukum yang dilihat dari strata masyarakat melalui populasi dan sampel yaitu dengan mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasi, dan mempresentasikan data yang telah diperoleh penulis guna memperoleh jawaban dari permasalahan yang diteliti oleh penulis. Kemudian dikaji dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hasil penelitian ditemukan bahwa pelaksanaan pertanggung jawaban anggaran pendapatan dan belanja desa masih belum sesuai dengan peraturan undang undang yang berlaku, yaitu pada pereturan pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Pemerintah Desa,Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 37 Tentang Pemerintah Desa dan Kelurahan juga Peraturan Daerah Nomor 8 tentang Pemerintah Desa.dimana pada pelaksanaanya masih terdapat permasalahan terutama mengenai peran dan fungsi BPD (badan permusyawaratan desa),dalam mekanisme pertanggung jawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang mana BPD harus berperan aktif tapi kenyataan di lapangan BPD hanya pasif, sehingga Kontrol kepada Kepala Desa. Mengenai pelaksanaan dan Pertanggung Jawaban Anggaran pendapatan desa tidak ada. Masalah yang lain pada Pelaksanaan Anggaran pendapatan dan belanja Desa adalah tidak di masukanya hasil tanah kas desa dalam Pertanggung jawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, padahal menurut peraturan yang berlaku pada PP, Perda, maupun Permendagri hasil tanah kas Desa Harus Tercantum pada pertanggung jawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Menggingat pentingnya peran Desa dalam pembangunan pemerintahan yang baik dan bersih maka pengawasan terhadap jalanya pemerintahan Desa harus lebih ditingkatkan lagi agar mampu berjalan lebih baik.

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Faculty of Law > Department of Law
Depositing User: Zainul Afandi
Date Deposited: 25 Jul 2012 02:59
Last Modified: 25 Jul 2012 02:59
URI: http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/13097

Actions (login required)

View Item View Item