UPAYA DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN DALAM REHABILITASI HUTAN DI BLITAR SELATAN PASCA BANJIR BANDANG

Nuzwar Enthovin, Firsa (2006) UPAYA DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN DALAM REHABILITASI HUTAN DI BLITAR SELATAN PASCA BANJIR BANDANG. Other thesis, University of Muhammadiyah Malang.

[img]
Preview
Text
UPAYA_DINAS_KEHUTANAN_DAN_PERKEBUNAN_DALAM_REHABILITASI_HUTAN_DI_BLITAR_SELATAN_PASCA_BANJIR_BANDANG.pdf

Download (89kB) | Preview

Abstract

Hutan adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa, yang selayaknya dipergunakan keberadaannya untuk kelangsungan hidup dari semua makhluk ciptaanNya. Oleh sebab itu kita sebagai makhluk yang sempurna mempunyai tanggung jawab dan merupakan suatu kewajiban dalam pemanfaatan dan pemeliharaannya. Hutan sebagai sumber alam akan memberikan manfaat secara berkesinambungan apabila dijaga dan dikelola dengan baik. Namun yang terjadi saat ini, sistem pengelolaan hutan pada dasarnya bertumpu pada aspek ekonomi dan hanya sedikit yang memperhatikan aspek pengelolaan hutan itu sendiri. Hal inilah yang menimbulkan dampak yang negatif, seperti terjadinya bencana alam banjir dan tanah longsor disebabkan kesalahan manusia dalam pengelolaan hutan. Masalah penanaman dan pencurian kayu yang terjadi telah menimbulkan gundul dan rusaknya hutan yang ada. Banjir bandang di Blitar Selatan terjadi akibat meluapnya sejumlah sungai akibat volume air yang bertambah karena guyuran hujan selama dua hari. Sungai tak mampu menampung air karena hutan Kepek di kawasan Kecamatan Wonotirto gundul yang mengakibatkan lumpur dari pegunungan ikut ke sungai yang menambah volume air. Selain karena hujan terus-menerus, faktor gundulnya hutan juga turut menjadi pendukung meluapnya air sungai. Diantara sungai yang meluap adalah Sungai Precet di Kecamatan Kademangan yang mengakibatkan enam desa terendam air hingga mencapai 1 meter. Keenam desa itu adalah Desa Kademangan, Plumpungrejo, Dawuhan, Plosorejo, Rejowinangun dan Sumberjati. Sementara Sungai Bogel yang daerah aliran sungainya melalui Kelurahan Sutojayan, Kecamatan Sutojayan, Blitar merendam lima desa hingga setinggi dua meter. Kelima desa itu adalah Kelurahan Sutojayan, Pandanarum, Bacem, Kalipang dan Kedung Bunder. Metode penelitian yang dipergunakan adalah metode deskriptif kualitatif, dalam pengumpulan data dari sumber-sumbernya, maka peneliti menggunakan metode observasi, dokumentasi, dan wawancara tak terstruktur yang dilakukan pada beberapa subyek penelitian. Sedangkan untuk analisa datanya peneliti menggunakan analisa data kualitatif, yaitu memaparkan segala informasi dan data yang diperoleh baik dari data primer maupun sekunder, kemudian ditarik kesimpulan menurut ketentuan hukum yang berlaku. Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Blitar dalam merehabilitasi hutan tidak membuat kebijakan sendiri tetapi berdasarkan kepada peraturan Menteri Kehutanan No P. 03/ Menhut-V/ 2004 tentang pedoman dan petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Sedangkan program pasca banjir bandang, pemerintah Kabupaten Blitar mempunyai kebijakan sendiri untuk pelaksanaan rehabilitasi di kawasan hutan pasca bencana banjir. Dalam pelaksanaan rehabilitasi hutan pasca banjir Pihak dinas kehutanan melakukan koordinasi bersama instansi terkait, diantaranya Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pengairan dan tokoh masyarakat.. Dinas mengumpulkan semua yang terkait dan dilakukan koordinasi untuk melaksanakan program rehabilitasi kawasan hutan pasca banjir sesuai dengan bidang dan akan melakukan peran sebagaimana mestinya. Tidak ada hambatan yang signifikan dalam pelaksanaan koordinasi, namun turunnya dana dari pemerintah menjadi kendala dalam pelaksaanan program. Peneliti menyarankan kepada pihak Dinas untuk mengadakan pengawasan terhadap hutan dan lahan secara berkelanjutan, sehingga apabila ada gejala yang tidak baik dapat segera diketahui, serta memberikan perhatian yang lebih pada hutan dan lahan rakyat khususnya di kawasan Blitar selatan, karena banyak lahan kritis yang perlu pemantauan lebih. Sedangkan untuk masyarakat sekitar hutan, partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam keberlangsungan pelaksanaan program yang telah dilaksanakan, masyarakat harus ikut serta dan bertanggung jawab atas perlindungan dan pengelolaan hutan agar hutan dapat berfungsi sebagaimana mestinya dan terhindar dari kemungkinan-kemungkinan yang membahayakan.

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: J Political Science > JS Local government Municipal government
Divisions: Faculty of Social and Political Science > Department of Government Sience
Depositing User: Anggit Aldila
Date Deposited: 24 Jul 2012 05:51
Last Modified: 24 Jul 2012 05:51
URI: http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/13013

Actions (login required)

View Item View Item