HAK ASASI MANUSIA DALAM PIAGAM MADINAH DAN UUD 1945 (Analisis Deskriptif Komparatif Terhadap Hak Kebebasan Beragama)

SETIOWATI, YUYUN (2006) HAK ASASI MANUSIA DALAM PIAGAM MADINAH DAN UUD 1945 (Analisis Deskriptif Komparatif Terhadap Hak Kebebasan Beragama). Other thesis, University of Muhammadiyah Malang.

[img]
Preview
Text
HAK_ASASI_MANUSIA_DALAM_PIAGAM_MADINAH_DAN_UUD_1945.pdf

Download (89kB) | Preview

Abstract

Keywords: Piagam Madinah Madinah dan Indonesia adalah negara yang mempunyai kemiripan dalam hal kemajemukan warga negaranya, baik secara budaya, bahasa, etnis, adat istiadat, agama bahkan kepentingan politik. Maka, untuk mengatur serta memberikan perlindungan terhadap kemajemukan tersebut dibuatlah konstitusi yang dijadikan landasan hidup bersama dalam negara. Aturan tersebut di Madinah dikenal dengan Piagam Madinah, sedangkan di Indonesia dikenal dengan UUD 1945, didalamnya juga memuat tentang pengakuan hak-hak asasi manusia baik antara rakyat dengan rakyat maupun antara rakyat dengan pemerintah, pengaturan itu bukan berarti pembatasan hak asasi manusia melainkan justru untuk melindungi hak-hak asasi masing-masing pihak dalam berbagai bidang kehidupan yang harus dihormati dan dilaksanakan. Hak kebebasan beragama adalah salah satu hak yang diatur dalam kedua konstitusi tersebut, dan hak ini adalah hak yang paling asasi diantara hak-hak asasi manusia lainnya karena kebebasan beragama itu langsung bersumber pada martabat manusia sebagai mahluk ciptaan Tuhan. Namun, dalam aplikasinya terutama di Indonesia hak kebebasan beragama tersebut banyak memiliki permasalahan, hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya tindakan yang dilakukan oleh perorangan, kelompok, bahkan oleh negara yang mengarah pada pelanggaran hak kebebasan beragama. Dalam penulisan ini, penulis ingin mengetannhui : (1) Bagaimanakah ketentuan hak asasi manusia dalam Piagam Madinah dan UUD 1945 ? (2) Bagaimanakah ketentuan hak kebebasan beragama dalam Piagam Madinah dan UUD 1945 ? (3) Bagaimanakah persamaan dan perbedaan ketentuan hak kebebasan beragama dalam Piagam Madinah dan UUD 1945 ? Jenis penulisan yang digunakan adalah model kajian kepustakaan (library reseach) dengan menggunakan metode deskriptif-komparatif. Kajian kepustakaan adalah pembacaan kritis dan mendalam terhadap buku-buku, literatur, majalah, surat kabar, karya-karya dari para sarjana atau laporan hasil penelitian yang berkaitan dengan permasalahan. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang semata-mata berusaha memberikan gambaran atau mendiskripsikan keadaan obyek atau permasalahan tanpa ada maksud untuk membuat kesimpulan dan generalisasi. Sedangkan penelitian komparatif adalah sejenis penelitian deskriptif yang ingin mencari jawaban secara mendasar tentang sebab akibat dengan menganalisa faktor-faktor penyebab suatu fenomena tertentu Adapun teknik analisa data dilakukan dengan Metode Content Analysis, yaitu analisa mendalam atas substansi literatur, baik literatur primer maupun literatur sekunder sehingga sesuai dengan analisa yang dimaksud. Dari situ kemudian akan ditemukan baik persamaan maupun perbedaan ketentuan hak kebebasan beragama yang ada dalam UUD 1945 maupun dalam Piagam Madinah. Berdasarkan hasil penulisan, dapat diketahui bahwa negara Madinah dan Indonesia bukanlah negara berdasarkan agama tertentu, dan konstitusi dari kedua negara tersebut memberikan jaminan dan perlindungan tentang hak-hak asasi manusia dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahananan keamanan, serta agama dengan memberikan hak kebebasan beragama pada warganya yaitu hak tentang kebebasan untuk memeluk agama tertentu serta beribadah berdasarkan agama dan keyakinannya tersebut. Di Piagam Madinah jaminan tersebut terdapat dalam pasal 25-pasal 35, sedangkan di UUD 1945 terdapat dalam pasal 28 E ayat 1 dan 2, pasal 28 I ayat 1, serta pasal 29. Dalam pelaksanaan jaminan hak kebebasan beragama tersebut, ternyata juga ditemukan perbedaannya, yaitu di Madinah masing-masing agama dan kepercayaan yang ada diberikan otoritas keagamaan dan hukum oleh negara, sementara di Indonesia agama tidak diberikan otoritas baik dalam hal keagamaan maupun hukum, negara ikut campur dalam dua hal tersebut dengan membuat berbagai peraturan perundang-undangan, perselisihan yang terjadi antar umat seagama maupun antar umat beragama diselesaikan bersama lembaga-lembaga keagamaan, seperti MUI, PGI, KWI, PHDI, Walubi, dan lain-lain. Apabila perselisihan tersebut mengarah pada tindakan kriminal, maka penyelesaiannya adalah melalui jalur pengadilan, baik pengadilan umum maupun pengadilan HAM. Oleh karena itu diharapkan negara tidak terlalu mencampuri keberagamaan umat dan masing-masing pemeluk beragama, serta pihak-pihak lain dapat selalu mengupayakan kerukunan antar umat beragama dengan mengembangkam sikap saling toleransi, menghormati, menghargai, saling bekerjasama dan selalu mengembangkan upaya dialog antar umat beragama.

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Twinning Program
Depositing User: Zainul Afandi
Date Deposited: 24 Jul 2012 03:51
Last Modified: 24 Jul 2012 03:51
URI: http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/12918

Actions (login required)

View Item View Item