EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR MENURUT PERATURAN DAERAH NO. 13 TAHUN 2001 (Studi di Pemerintah Propinsi Tingkat I Jawa Timur Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Pasuruan)

Nugroho, Darmanto (2006) EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR MENURUT PERATURAN DAERAH NO. 13 TAHUN 2001 (Studi di Pemerintah Propinsi Tingkat I Jawa Timur Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Pasuruan). Other thesis, University of Muhammadiyah Malang.

[img]
Preview
Text
EFEKTIFITAS_PELAKSANAAN_PEMUNGUTAN_PAJAK_KENDARAAN.pdf

Download (89kB) | Preview

Abstract

Dalam pertumbuhan dan perkembangan bangsa Indonesia diperlukan modal berupa sumber pendapatan yang dapat menjamin kelangsungan hidup suatu bangsa. Sumber pendapatan itu pada mulanya diambil dari hasil-hasil migas namun di dalam perkembangannya kurang bisa diandalkan lagi. Sebagai upaya untuk mengantisipasi hal tersebut, pemerintah mengupayakan sumber pendapatan negara dari non migas yaitu salah satunya penggalian dari sektor pajak. Pertambahan jumlah kendaraan bermotor yang semakin meningkat seiring dengan kebutuhan masyarakat di bidang transportasi yang mendukung gerak laju tumbuhnya perekonomian negara merupakan salah satu faktor utama meningkatnya kepadatan jumlah kendaraan bermotor saat ini yang menarik untuk dikaji. Pasuruan sebagai wilayah termasuk luas di Jawa Timur yang juga mengalami peningkatanjumlah kendaraan bermotor. Seiring dengan percepatan pelaksanaan otoda yang harus mengutamakan kemandirian daerah dituntut untuk bisa menggali sumber pendapatan di sektor pajak guna membiayai kegiatan pemerintah daerah. Hal ini memacu pihak UPTD Pendapatan Pasuruan Propinsi Tingkat I Jawa Timur untuk terus berbenah diri dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat umum dan wajib pajak khususnya. Salah satu bentuknya adalah pelayanan terhadap Pajak Kendaran Bermotor. Dalam mengkaji mengenai palaksanaan pemungutan PKB di UPTD Pendapatan Pasuruan metode yang digunakan adalah analisa data secara Diskriptif Kualitatif yaitu memaparkan data-data yang di dapat dari penelitian dan kemudian dikaji seperti halnya Pelaksanaan Pemungutan PKB di Pasuruan, mengenai tata cara Pemungutan PKB, Mekanisme Pelaksanaan PKB, Objek kendaraan bermotor di Pasuruan, dan Penetapan dan Realisasi penerimaan PKB tentang Efektifitas pemungutan PKB di Pasuruan. Adapun kendala-kendala yang dihadapi oleh pihak Dispenda Pasuruan dan begitu pula dengan usaha untuk mengatasi kendala yang ada yaitu perbaikan yang dilakukan secara Intern maupun Ekstern. Dari data yang penulis dapat dalam pemungutan PKB di UPTD Pendapatan Pasuruan Propinsi Tingkat I Jawa Timur menggunakan Peraturan daerah No 13 tahun 2001 tentang PKB. Di dalam praktek pelaksanaan pemungutan diLapangan, pemungutan PKB dilakukan oleh ketiga Instansi yaitu Kepolisian, Dispenda, dan Jasa Raharja. Dan didalam melakukan pemungutan PKB memakai Sistem Administrasi Manunggal Di Bawah Satu Atap (SAMSAT). Dengan sistem ini segala sesuatu mulai dari penyediaan dan penyerahan formulir sampai pada pembayaran PKB serta pengesahan STNK dilakukan dalam satu kantor bersama. Dengan demikian wajib pajak kendaraan bermotor dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor cukup menyelesaikan dikantor bersama SAMSAT dalam jangka waktu 1 hari selesai dan wajib pajak tidak lagi harus mendatangi ketiga instansi tersebut untuk menyelesaikan administrasi kendaraan bermotor yang memakan waktu lama. Apabila dikaitkan dengan tingkat kesadaran masyarakat untuk mematuhi peraturan daerah tentang PKB cukup direspon positif hal ini dapat dilihat dari sektor pendapatan yang tiap tahunnya selalu mengalami peningkatan. Untuk mengukur suatu produk undang undang atau peraturan itu efektif dan tidaknya dalam pelaksanaannya perlu dikaji terhadap ketiga aspek yaitu Peraturan, Fiskus dan Wajib pajak. Hasil yang diperoleh bahwa ketiga unsur tersebut masih terdapat kendala dan perlu untuk usaha usaha perbaikan agar nantinya berjalan dengan baik. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan pemungutan PKB di Pasuruan Sudah Maksimal Namun Masih Kurang Efektif . Dikatakan demikian karena kalau melihat dari aspek pendapatannya sangat baik yaitu dengan perolehan pendapatan yang selalu melampaui target hal ini berkaitan dengan kesadaran masyarakat khususnya wajib pajak untuk segera memenuhi kewajibannya membayar pajak khususnya PKB sangat tinggi sedangkan dalam pelaksanaannya masih kurang, hal ini berkaitan dengan masih ditemukannya wajib pajak yang berusaha berkolusi dengan petugas pemungut pajak dalam pembayaran PKB.

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Faculty of Law > Department of Law
Depositing User: Anggit Aldila
Date Deposited: 24 Jul 2012 03:50
Last Modified: 24 Jul 2012 03:50
URI: http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/12917

Actions (login required)

View Item View Item