IMPLEMENTASI PERFORMING RIGHT LICENSES ATAU HAK PENYIARAN KARYA CIPTA MUSIK MENURUT UU NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA (Studi di Lembaga Karya Cipta Indonesia (KCI) Surabaya)

SETIYOWATI, ENDAH (2006) IMPLEMENTASI PERFORMING RIGHT LICENSES ATAU HAK PENYIARAN KARYA CIPTA MUSIK MENURUT UU NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA (Studi di Lembaga Karya Cipta Indonesia (KCI) Surabaya). Other thesis, University of Muhammadiyah Malang.

[img]
Preview
Text
IMPLEMENTASI_PERFORMING_RIGHT_LICENSES.pdf

Download (91kB) | Preview

Abstract

Obyek studi dalam penelitian ini adalah mengenai implementasi performing right licenses atau hak penyiaran karya cipta musik menurut UU No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta. Dimana Performing Rights adalah hak penyiaran lagu/musik merupakan hak eksekutif pencipta atas ciptaannya (pasal 2 ayat (1) UU Hak Cipta No. 19 Tahun 2002) dalam hal memainkan lagu secara langsung, memutar rekaman lagu (dengan alat apapun seperti tape, PH, CD, VCD, DVD, Komputer, Video Screen, Lagu yang ada dalam siaran televisi, radio dll) dan penyiaran lagu (oleh stasiun radio, televisi, internet dll). Jika pengguna /user menggunakan karya cipta musik untuk usaha mereka maka harus membayar royalty sesuai dengan penggunaannya. Berbagai literatur, maupun penelitian sebelumnya telah menjelaskan bagaimana Implementasi Performing Right Licenses atau Hak Penyiaran Karya Cipta Musik yang dilakukan oleh lembaga Karya Cipta Indonesia (KCI) Surabaya sebagai wakil dari KCI Pusat. Dalam lembaga karya cipta Indonesia (KCI) juga mensosialisasikan Performing Right Licenses ini kepada masyarakat bahwa didalam sebuah hak cipta terdapat hak pemilik atau pencipta karya musik tersebut. Karya Cipta Indonesia (KCI) bertindak selaku lembaga penghimpun hak cipta mewakili mayoritas luas para pencipta lagu, penulis lirik dan penerbit musik untuk memberikan Izin atau Lisensi terhadap penggunaan ciptaan musik mereka. Lisensi yang dimaksud merupakan izin atau lisensi yang diberikan oleh Lembaga Karya Cipta Indonesia (KCI) selaku pengelola hak ekonomi para pencipta Indonesia maupun mancanegara untuk menyiarkan/mentabulasikan karya-karya musik yang telah digunakan oleh para pengguna hak cipta (Radio/TV) dan membagikan perolehan royaltynya kepada para pemilik hak cipta yang berhak. Tujuan penelitian ini, untuk mengetahui bagaimana bentuk pelaksanaan/implementasi dari Performing Right Licenses atau Hak Penyiaran Karya Cipta Musik menurut UU Hak Cipta No 19 Tahun 2002 di Lembaga KCI Surabaya dan untuk mengetahui tentang faktor-faktor atau kendala yang dapat menghambat dan mendukung Lembaga KCI terhadap implementasi Performing Right Licenses atau Hak Penyiaran Karya Cipta Musik dalam UU Hak Cipta No 19 Tahun 2002. Metode Penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah metode diskriptif kuantitatif. Sehingga data yang diperoleh adalah data yang menggambarkan fakta-fakta yang terjadi di lapangan bagaimana Implementasi Performing Right Licenses atau Hak Penyiaran Karya Cipta musik dan bagaimana lembaga Karya Cipta Indonesia (KCI) dalam mensosialisasikan dan menerapkan Performing Rights dalam pembayaran royalty bagi para pengguna hak cipta (Radio/TV). Melalui penelitian yang mendalam dan sangat teliti, peneliti ini mendapatkan hasil, bahwa Karya Cipta Indonesia (KCI) Surabaya sebagai Lembaga Penghimpun Royalty dari pencipta karya musik yang telah dipergunakan oleh pengguna hak cipta, maka pengguna hak cipta seperti Lembaga Penyiaran Radio dan Stasiun Televisi harus mendapatkan izin atau lisensi atas lagu-lagu yang mereka pergunakan. Para pengguna hak cipta harus membayar royalty kepada pencipta atas lagu-lagu yang dipergunakan untuk kepentingan usahanya. Royalty yang harus dibayar oleh pengguna hak cipta seperti Stasiun Televisi, Lembaga Penyiaran Radio, Hotel, Café, Restaurant dan lain sebagainya setiap tahunnya adalah Stasiun Televisi membayar royalty sebesar Rp. 10 juta;/tahun, Lembaga Penyiaran Radio sebesar Rp. 1,5 juta;/tahun dan Hotel/Café/Restaurant membayar royalty sebesar Rp. 15.000;/kursi untuk satu tahunnya. Implementasi Performing Right Licenses atau Hak Penyiaran Karya Cipta musik di Lembaga Karya Cipta Indonesia (KCI) Surabaya cukup efektif tetapi kurang optimal karena pengguna hak cipta masih ada yang belum mendaftar sekitar 36,15% dan pengguna yang telah mendaftra sekitar 63,85% lebih besar dari yang tidak mendaftar. Efektifitas dari pelaksanaan performing right licenses atau hak penyiaran karya cipta musik yang dilakukan KCI Surabaya cukup efektif sehingga didukung pula dengan faktor-faktor seperti : (1) Faktor hukumnya sendiri (UU) karena secara tegas dalam pasal 72 UU Hak Cipta No. 19 Tahun 2002 merupakan sanksi pidana berupa 7 tahun penjara dan denda Rp. 5 milyar rupiah, sedangkan sanksi perdata jelas terdapat pada pasal 55 dan pasal 56 UU Hak Cipta No. 19 Tahun 2002 dengan sanksi menghentikan kegiatan usaha para pengguna hak cipta dan membayar ganti rugi kepada pencipta karena telah menggunakan ciptaannya untuk kegiatan usahanya, (2) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung dan (3) Faktor masyatakat yang sadar akan pentingnya mendaftarkan lagu yang mereka pergunakan untuk kegiatan usahanya. Tak lepas dari faktor yang mendukung karena kurang optimalnya pelaksanaan performing right licenses, maka ada fakto-faktor yang menghambat, yaitu : (1) Faktor penegak hukum karena penegak hukum seperti aparat hukumnya tidak tegas memberikan sanksi kepada pelanggar hak cipta, sehingga pelanggar hak cipta lebih memilih jalan damai dan (2) Faktor kurangnya sosialisasi oleh Lembaga KCI Surabaya kepada pengguna hak cipta karena selama ini pihak Lembaga KCI Surabaya kurang melakukan pendekatan kepada pengguna hak cipta, walaupun selama ini Lembaga KCI Surabaya telah melakukan sosialisasi dengan cara seperti pendekatan langsung kepada pengguna, pendekatan dengan mengumpulkan pengguna hak cipta musik dalam satu forum dan pendekatan melalui media masa. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa Performing Right licenses yang di lakukan oleh Lembaga KCI Surabaya cukup efektif walaupun kurang optimal karena prosentase yang mendaftar (63,85%) lebih besar dari pada yang tidak mendaftar (36,15%). Sehingga Lembaga KCI Surabaya dan Aparat Hukum harus Lebih Tegas dalam pelaksanaan performing right licenses atau hak penyiaran karya cipta musik dan memberikan sanksi hukuman kepada pelanggar hak cipta, yang selama ini para pelanggar tidak mendapatkan sanksi apa pun dari aparat hukum. Lembaga KCI Surabaya dan Aparat hukum harus menemukan solusi terbaik yang saling menguntungkan agar semua sadar dalam melaksanakan kewajiban mereka dalam pembayaran royalty.

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Faculty of Law > Department of Law
Depositing User: Zainul Afandi
Date Deposited: 24 Jul 2012 03:46
Last Modified: 24 Jul 2012 03:46
URI: http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/12912

Actions (login required)

View Item View Item