PENEGAKAN HUKUM OLEH PEMERINTAH TERHADAP PELAKU PENEBANGAN HUTAN SECARA LIAR (illegal loging) (Studi di Kabupaten Lumajang)

Maghfuri, Fasichul (2006) PENEGAKAN HUKUM OLEH PEMERINTAH TERHADAP PELAKU PENEBANGAN HUTAN SECARA LIAR (illegal loging) (Studi di Kabupaten Lumajang). Other thesis, University of Muhammadiyah Malang.

[img]
Preview
Text
PENEGAKAN_HUKUM_OLEH_PEMERINTAH_TERHADAP_PELAKU.pdf

Download (88kB) | Preview

Abstract

Obyek studi dalam penelitian ini mengenai pelaksanaan penegakan hukum oleh aparat pemerintah terutama Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan departemen Kehutanan dalam menindak dan menanggulangi tindak pidana illegal loging atau penebangan hutan secara liar yang akhir-akhir ini semakin marak terjadi di seluruh wilayah Indonesia. Pencurian kayu atau illegal logging terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia dan tidak terkecuali juga di wilayah kabupaten Lumajang. Aksi pencurian kayu ini semakin lama semakin memprihatinkan karena tidak hanya kawasan hutan industri dan hutan produksi saja yang terkena dampak tetapi kawasan hutan lindung dan cagar alam juga sekarang sudah mulai dijarah habis-habisan. Semakin maraknya aksi penebangan liar atau illegal loging semakin merugikan karena akan dapat mengakibatkan terjadinya deforestrasi atau yang disebut menyusutnya jumlah hutan di Indonesia. Dari sinilah peran para aparatur penegak hukum terutama PPNS kehutanan yang berada dilapangan sebagai ujung tombak terutama dalam menekan aksi penebangan hutan peru di perhatikan perannya dan di prioritaskan keberadaanya sehingga upaya atau tindakan dalam menekan terjadinya illegal loging di seluruh Indonesia. Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam mengadakan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan penegakan hukum oleh pemerintah terutama yang dilakukan oleh PPNS Kehutanan yang berasal dari Dinas kehutanan, Perum perhutani, BKSDA, Balai taman nasional. Dan sekaligus untuk mengetahui sejauh mana peran serta masyarakat sekitar kawasan hutan negara dalam berpartisipasi dan bekerjasama dalam upaya penegakan hukum terhadap para pelaku penebangan hutan serta mengetahui siapa-siapa saja yang menjadi aktor pencurian kayu dan apa yang menjadi dasar atau motif dari para pelaku penebangan hutan. Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah : metode pendekatannya menggunakan metode yuridis sosiologis yaitu melihat berlakunya hukum di masyarakat, efektitas dan implementasi hukum ketika di berlakukan di masyarakat dan kualitas para aparat penegak hukum dilapangan terutama PPNS kehutanan dalam menaggulangi dan meminimalisir aksi penjarahan hutan secara liar. Sedangkan guna memperoleh hasil penelitian yang dapat di pertanggung jawabkan keabsahannya atau kebenarannya maka penulis menggunakan tehnik pengolahan data secara diskrptif kualitatif. Sehingga data yang di peroleh penulis adalah data yang menggambarkan bagai mana modus operandi yang dilakukan oleh pelaku penebangan hutan secara liar, siapa saja para pelakunya baik aktor intelektualnya maupun yang menjadi beking di lapangan, bagaimana penegakan hukumnya terutama yang dilakukan aparat di lapangan terhadap para pelaku, kendala apsaja yang menghalangi proses penegakan hukum tersebut. Sedangkan melalui proses penelitian yang sangat mendalam penulis memperoleh hasil bahwasannya pelaku tindak pidana illegal logging tidak hanya orang yang kekurangan dari segi ekonomi saja, melainkan orang yang kaya raya dan memanfaatkan sekelompok orang yang terbelit ekonominya baik itu masyarakat disekitar kawasan hutan maupun para aparat yang sangat rendah tingkat kesejahteraanya Sulitnya upaya penegakan hukum terhadap pelaku penebangan hutan secara liar menjadikan upaya penegakan hukum tersebut tidak bisa berjalan secara optimal hal itu dikarenakan minimnya jumlah aparat polisi hutan yang berada di lapangan, adanya berbagai konflik kepentingan antar petugas, rendahnya tingkat kesejahteraan mereka dan kurang nya sarana dan prasarana yang mereka miliki serta besarnya pengaruh beking yang menjadi aktor intelektual di belakang layar. Dari hasil ulasan singkat yang ditulis oleh penulis diatas maka dapat di simpulkan bahwasanya aksi penebangan hutan di seluruh Indonesia khususnya dikabupaten Lumajang sudah sangat memprihatinkan . namun upaya penegakan hukum tidak berjalan secara optimal hal tersebut dikarenakan adanya berbagi factor yang menghalangi dalam tiap prosesnya dan juga keterlibatan aparat penegak hukum didalamnya.

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Faculty of Law > Department of Law
Depositing User: Rayi Tegar Pamungkas
Date Deposited: 24 Jul 2012 01:39
Last Modified: 24 Jul 2012 01:39
URI: http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/12804

Actions (login required)

View Item View Item