PELAKSANAAN EKSEKUSI JAMINAN HAK TANGGUNGAN (STUDI DI KOTA MALANG)

MUTTAQIN, ANNUR (2006) PELAKSANAAN EKSEKUSI JAMINAN HAK TANGGUNGAN (STUDI DI KOTA MALANG). Other thesis, University of Muhammadiyah Malang.

[img]
Preview
Text
PELAKSANAAN_EKSEKUSI_JAMINAN_HAK_TANGGUNGAN.pdf

Download (86kB) | Preview

Abstract

Objek studi dalam penelitian ini adalah mengenai pelaksanaan eksekusi jaminan hak tanggungan yang ada di Kota Malang. Di mana hak tanggungan merupakan hak jaminan yang mudah dan pasti pelaksanaan eksekusinya. Namun ternyata dalam prakteknya tidaklah semudah yang diatur oleh undang-undang. Salah satu contohnya adalah mengenai eksekusi secara langsung (parate eksekusi) berdasarkan Pasal 6 Undang Undang Hak Tanggungan (UUHT) yang masih memerlukan penetapan dari Ketua PN untuk mengeksekusi jaminan hak tanggungan tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran bagaimana prosedur pelaksanaan eksekusi jaminan hak tanggungan jika debitur wanprestasi. Di samping itu yang tak kalah penting adalah mengetahui kendala apa saja yang terjadi dalam pelaksanaan eksekusi serta upaya yang dilakukan dalam mengatasinya. Selain itu penelitian ini juga bertujuan mendapatkan permasalahan apa yang melatarbelakangi sehingga parate eksekusi yang harusnya dilaksanakan secara langsung oleh kreditur tanpa memerlukan fiat dari pengadilan dalam kenyataannya masih memerlukan penetapan / fiat dari pengadilan. Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah metode yang bersifat yuridis sosiologis dengan menggunakan analisa data secara diskripsi kualitatif. Sehingga data yang diperoleh akan menggambarkan bagaimana eksekusi jaminan hak tanggungan tersebut dilakukan terutama di Kota Malang. Melalui penelitian yang dilakukan, penelitian ini mendapatkan hasil, bahwa pada dasarnya pelaksanaan eksekusi jaminan hak tanggungan lebih banyak menggunakan pengadilan dalam eksekusinya daripada dengan menggunakan lembaga parate eksekusi maupun penjualan secara di bawah tangan. Pertimbangan dari kreditur adalah demi alasan keamanan dan kelancaran proses eksekusi serta mengantisipasi kemungkinan terjadinya eksekusi pengosongan terhadap objek hak tanggungan. Ada beberapa kendala dalam pelaksanaan eksekusi hak tanggungan yaitu adanya perlawanan (verzet) dari pihak tereksekusi / debitur serta permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan pengosongan objek hak tanggungan yang ditempati baik oleh debitur itu sendiri maupun oleh orang lain. Dari hasil penelitian juga didapatkan hasil bahwa pelaksanaan parate eksekusi berdasarkan Pasal 6 UUHT tidak dapat dilakukan jika tidak dimuat janji berdasarkan pasal 6 UUHT di dalam APHT dimana APHT tersebut merupakan kesepakatan antara debitur dengan kreditur. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan eksekusi jaminan hak tanggungan walaupun telah diakomodir di dalam UUHT dengan tiga cara eksekusi, namun dalam kenyataannya kreditur tetap memilih pengadilan sebagai langkah utama dalam mengeksekusi objek hak tanggungan karena alasan kelancaran eksekusi.

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Faculty of Law > Department of Law
Depositing User: Rayi Tegar Pamungkas
Date Deposited: 24 Jul 2012 01:21
Last Modified: 24 Jul 2012 01:21
URI: http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/12796

Actions (login required)

View Item View Item