PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH (Studi Di DPRD Kota Bima Periode 2004-2009)

NUR ABDULLAH, MUHAMMAD (2006) PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH (Studi Di DPRD Kota Bima Periode 2004-2009). Other thesis, University of Muhammadiyah Malang.

[img]
Preview
Text
PELAKSANAAN_FUNGSI_PENGAWASAN_DEWAN_PERWAKILAN.pdf

Download (88kB) | Preview

Abstract

Secara konstitusional negara Indonesia menganut sistem demokrasi dengan menempatkan kedaulatan rakyat pada posisi yang lebih tinggi hal ini tercermin dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 2, bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksnakan menurut Undang-Undang Dasar. Implementasi kedaulatan rakyat dilakukan melalui mekanisme pemilihan umum untuk memilih anggota legislatif yang terdiri dari (DPR, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota). Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bima sebagai bagian dari pemerintahan di daerah sekaligus merupakan lembaga yang menjadi representasi aspirasi seluruh rakyat daerah memiliki fungsi pengawasan terhadap kebijakan pemerintah daerah sebagaimana yang diatur dalam pasal 77 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang susunan dan kedudukan DPR, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta pasal 41 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. Yang dimaksud dengan fungsi pengawasan DPRD dalam hal ini adalah fungsi DPRD untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, peraturan daerah, keputusan walikota serta kebijakan lain yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Pelaksanaan fungsi kontrol Dewan Perwakilan Rakyat Daerah hendaknya dilakukan sejak penjaringan aspirasi masyarakat, penetapan kebijakan, pelaksanaan sampai pada saat pelaporan kebijakan karena merupakan hal yang sangat fundamental untuk menjaga penyalahgunaan wewenang baik yang dilakukan oleh kepala daerah (Walikota) maupun struktur dibawahnya yang menjadi bagian dari perangkat kekuasaannya. Tujuan penelitian ini, pertama, untuk menambah wawasan penulis tentang praktek ketatanegaraan di Indonesia khususnya pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bima terhadap kebijakan pemerintah daerah; kedua, untuk mendapatkan informasi dan data secara langsung serta konprehensif tentang beberapa faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal dan obyektif serta bisa dipertanggungjawabkan validitasnya baik secara sain maupun secara ilmiah, maka penulis melakukan penelitian untuk mengumpulkan data-data yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang menjadi obyek pembahasan dalam skripsi ini dengan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu suatu pendekatan yang mempelajari secara timbal balik antara hukum secara normatif dengan prakteknya di lapangan, dengan lokasi penelitian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bima. Melalui penelitian yang telah dilakukan oleh penulis mendapatkan hasil, bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap kebijakan pemerintah daerah belum maksimal dan pengawasan hanya dilakukan dalam bentuk rapat koordinasi dan konsultasi antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan eksekutif, hal ini tercermin dari banyaknya jumlah pengaduan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah daerah yang disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan secara persentase dari sejumlah pengaduan itu sangat sedikit yang disampaikan ke eksekutif dan mendapatkan klarifikasi tanpa adanya satupun kebijakan yang di rubah atau dibatalkan. Kemudian yang menjadi penghambat pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap kebijakan Pemerintah Daerah adalah faktor internal yang berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sendiri dan faktor eksternal yang berasal dari eksekutif dan masyarakat. Dengan demikian pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah belum dilaksanakan secara maksimal karena masih terdapat beberapa hambatan baik yang bersifat internal maupun eksternal, untuk itu, menjadi harapan seluruh masyarakat khususnya penulis agar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat melaksanakan fungsi pengawasannya, untuk mengawasi kebijakan pemerintah daerah secara maksimal sebagaimana harapan masyarakat dan amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 pasal 77 tentang SUSDUK DPR, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 41 Tentang Pemerintah Daerah

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Faculty of Law > Department of Law
Depositing User: Anggit Aldila
Date Deposited: 23 Jul 2012 04:00
Last Modified: 23 Jul 2012 04:00
URI: http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/12764

Actions (login required)

View Item View Item