RESPONSIVITAS DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA TERHADAP PERBAIKAN INFRASTRUKTUR JALAN RAYA KOTA PASURUAN

NOVIDAYANTI, EVA (2006) RESPONSIVITAS DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA TERHADAP PERBAIKAN INFRASTRUKTUR JALAN RAYA KOTA PASURUAN. Other thesis, University of Muhammadiyah Malang.

[img]
Preview
Text
RESPONSIVITAS_DINAS_PEKERJAAN_UMUM_BINA_MARGATERHADAP_PERBAIKAN_INFRASTRUKTUR_JALAN_RAYAKOTA_PASURUAN.pdf

Download (87kB) | Preview

Abstract

Pembangunan dan perbaikan jalan raya merupakan infrastruktur yang sangat vital mengingat sarana prasarana transportasi merupakan salah satu faktor yang sangat penting mempengaruhi tumbuh kembangnya suatu kota atau daerah. Mengingat kebijakan pemerintah dalam hal perbaikan dan pembagunan jalan raya sangat diperlukan, sekalipun kebijakan tersebut dirancang sedemikian rupa untuk mencapai tujuan, tidak selalu tindakan tersebut dapat mewujudkan semua kehendak kebijakan. Kecuali disebabkan oleh lemahnya daya antisipasi para pembuat kebijakan maupun pendisain program dan proyek terganggunya implementasi yang menjadikan tidak tercapainya tujuan kebijakan mungkin juga karena pengaruh dari berbagai kondisi lingkungan yang tidak teramalkan sebelumnya. Respon pemerintah merupakan salah satu bentuk dari kebijakan pemerintah terhadap program pembagunan yang ada.1 Perbaikan infrastruktur yang dilakukan sebenarnya merupakan suatu proses perubahan yang direncanakan dan dikehendaki. Setidak-tidaknya perbaikan yang dilakukan pada umumnya merupakan kehendak masyarakat yang terwujud dalam keputusan-keputusan yang diambil oleh para pemimpinnya, dan kemudian disusun dalam suatu perencanaan yang selanjutnya dilaksanakan. 1 Dra. Endarti Budi Setyawati, M.Si dan Drs. Hessel Nogi S. Tangkilisan, M.Si, Responsivitas Kebijakan Publik, Yogyakarta. Wonderful Publishing Company, 2005, Hal 10 2 Perbaikan yang dilakukan mungkin tidak hanya dilakukan hanya satu bidang saja, juga mungkin dilakukan secara terus-menerus terhadap berbagai bidang kehidupan yang saling berkaitan. Peninjauan kembali dan penyempurnaan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pasuruan merupakan suatu proses yang dilakukan secara berkala agar Kota Pasuruan selalu memiliki suatu rencana tata ruang yang berfungsi sebagaimana ditetapkan dalam UU RI. No. 24/1992 tentang Penataan Ruang (UUPR). Diharapkan dengan adanya peninjauan kembali dan penyempurnaan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pasuruan tersebut dapat memberikan Perbaikan dan pembangunan yang telah berdampak luas perubahan tata kehidupan sosial, ekonomi dan politik bangsa, dalam tata pemerintahan perubahan besar yang terjadi adalah transformasi dalam pola hubungan pusat daerah yang semula sentralistik menjadi kehidupan pemerintahan yang lebih demokratik dan desentralistik. Perubahan penyelenggaraan pemerintah yang sangat mendasar ini juga berpengaruh pada perencanaan wilayah dan kota.

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: J Political Science > JS Local government Municipal government
Divisions: Faculty of Social and Political Science > Department of Government Sience
Depositing User: Anggit Aldila
Date Deposited: 23 Jul 2012 03:23
Last Modified: 23 Jul 2012 03:23
URI: http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/12738

Actions (login required)

View Item View Item