IMPLEMENTASI HAK-HAK PENUMPANG BUS YANG MENGALAMI KECELAKAAN LALU LINTAS (Studi di Perusahaan Otobus AKAS IV Probolinggo)

MEI HAPSARI, EGSI (2006) IMPLEMENTASI HAK-HAK PENUMPANG BUS YANG MENGALAMI KECELAKAAN LALU LINTAS (Studi di Perusahaan Otobus AKAS IV Probolinggo). Other thesis, University of Muhammadiyah Malang.

[img]
Preview
Text
IMPLEMENTASI_HAK-HAK_PENUMPANG_BUS.pdf

Download (88kB) | Preview

Abstract

Obyek studi dalam penelitian ini adalah mengenai implementasi hak-hak penumpang bus yang mengalami kecelakaan lalu lintas. Masalah safety keselamatan seringkali terabaikan dalam realitas di masyarakat. Banyak kecelakaan sering terjadi di lapangan sehingga calon penumpang cenderung waswas untuk naik kendaraan umum. Tidak semua pengangkut memang mengabaikan hak-hak penumpang sebagai konsumen jasa pengangkutan. Dalam penyelenggaraan pengangkutan, awak bus mempunyai tanggung jawab penuh terhadap perusahaan dan penumpang apabila dalam aktivitasnya menimbulkan suatu masalah. Tujuan penelitian ini, untuk mendapatkan gambaran bagaimana implementasi hak-hak penumpang bus yang mengalami kecelakaan lalu lintas dilaksanakan serta faktor apa yang mendukung dan menghambat implementasi hak-hak penumpang bus tersebut. Selain itu yang terpenting adalah bagaimanakah penegakan hukum dapat dilakukan oleh aparat hukum serta membuat masyarakat lebih concern/ peduli tentang masalah pengangkutan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penyusunan tugas akhir ini adalah metode yuridis sosiologis. Setelah data-data yang penulis perlukan telah diperoleh kemudian disusun secara kronologis, selanjutnya dianalisa dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Analisa dilakukan dengan cara menggambarkan bagaimanakah implementasi hak-hak penumpang bus PO. AKAS IV Probolinggo yang mengalami kecelakaan lalu lintas serta faktor apa yang mendukung dan menghambat implementasi hak-hak penumpang bus. Melalui penelitian yang penulis lakukan didapatkan hasil bahwa kecelakaan angkutan umum terutama bus seringkali terjadi di berbagai wilayah. Kelalaian/ kecerobohan awak bus adalah sebab utama terjadinya kecelakaan. Awak bus (sopir, kernet, kondektur) bertanggung jawab penuh atas keselamatan penumpang selama dalam penyelenggaraan pengangkutan. Secara praktek ditemukan bahwa yang paling bertanggung jawab pada saat terjadi kecelakaan adalah sopir bus karena merekalah yang mengemudikan bus dan membawa nyawa penumpang. Konsumen (penumpang) berhak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan. Atas kecelakaan dan kerugian yang dialami penumpang, maka perusahaan sebagai pihak pengangkut bertanggung jawab untuk membayar ganti rugi. Pembayaran ganti rugi yang wajib dilakukan oleh perusahaan erat kaitannnya dengan kewajiban untuk mengasuransikan kendaraan bermotor (bus) sebagai bentuk perlindungan hukum dan jaminan sosial (social security) bagi penumpang yang mengalami kecelakaan sehingga mengalami kerugian akibat kelalaian pengemudi dalam mengendarakan bus. Dalam hal ini, PT. Asuransi Kerugian Jasa Raharja yang mengambil alih tanggung jawab pengusaha angkutan. Situasi keselamatan lalu lintas sudah menjadi fokus penting yang tidak hanya menjadi kepentingan pengusaha angkutan, sopir maupun penumpang. Aparat penegak hukum juga turut andil dalam penindakan dan pengawasan terhadap supremacy masalah pengangkutan ini. Undang-Undang pengangkutan yang ada sekarang juga harus dapat mengakomodir kebutuhan masyarakat sesuai dengan perkembangan jaman saat ini. Dengan demikian efektifitas Undang-Undang sangat erat kaitannya dengan substansi/ isi dari peraturan perundang-undangan itu sendiri yang dapat mengakomodir keadilan yang diinginkan masyarakat, culture/ budaya dari masyarakat yang dengan penuh kesadaran patuh dan melaksanakan apa yang terdapat dalam undang-undang, serta structure/ struktur fungsional aparatur negara yang sangat mempengaruhi nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Tidak dipungkiri bahwa orang-orang yang bekerja di bidang transportasi serta tersebar di berbagai bidang operasi dan perusahaan jasa transportasi berasal dari berbagai macam disiplin ilmu. Latar belakang berbeda inilah yang kemudian membuat tidak selalu sama cara pandangnya dalam sense of safety. Padahal bila ditelaah lebih jauh, sense of safety mempunyai makna untuk menomorsatukan keselamatan dan mencegah jangan sampai terjadi kecelakaan.

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Faculty of Law > Department of Law
Depositing User: Rayi Tegar Pamungkas
Date Deposited: 23 Jul 2012 02:41
Last Modified: 23 Jul 2012 02:41
URI: http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/12696

Actions (login required)

View Item View Item