KEWENANGAN KOMISI YUDISIAL DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEKUASAAN KEHAKIMAN INDONESIA DALAM PERSPEKTIF PASAL 13 BUTIR UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2004 TENTANG KOMISI YUDISIAL

MEI EFENDI, FERI (2006) KEWENANGAN KOMISI YUDISIAL DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEKUASAAN KEHAKIMAN INDONESIA DALAM PERSPEKTIF PASAL 13 BUTIR UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2004 TENTANG KOMISI YUDISIAL. Other thesis, University of Muhammadiyah Malang.

[img]
Preview
Text
KEWENANGAN_KOMISI_YUDISIAL_DAN_IMLPLIKASINYA.pdf

Download (151kB) | Preview

Abstract

Carut marutnya penegakan hukum di Indonesia, salah satu dampak merosotnya integritas Bangsa, sehingga para pencari keadilan mengalami kesulitan untuk mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. Padahal sudah dalam ketentuan Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman telah memberi rambu-rambu atau aturan main yang tegas bahwa hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali dan menghayati makna hukum yang responsif menuju hukum yang progersif. Penegakan hukum (“law enforcement”) menjadi pertaruhan antara kebenaran dan ketidakbenaran. Didalam kekuasaan kehakiman, terdapat tiga perubahan penting. Pertama, apabila sebelum perubahan Undang-Undang Dasar 1945 jaminan kekuasaan yang merdeka hanya terdapat dalam penjelasannya, maka setelah perubahan jaminan tersebut secara eksplisit disebutkan dalam batang tubuh. Kedua Mahkamah Agung tidak lagi menjadi satu-satunya pelaku kekuasaan kehakiman (judicial Power), karena disampingnya ada Mahkamah Konstitusi yang juga berfungsi sebagai pelaku kekuasaan kehakiman. Ketiga adanya lembaga baru yang bersifat mandiri dalam struktur kekuasaan kehakiman, yaitu Komisi Yudisial yang berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga kehormatan , keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Komisi Yudisial merupakan perkembangan budaya dari suatu sistem hukum, yang berakar pada perkembangan historis, kultural, dan sosial dari negara-negara tertentu. Sehingga menjadi sebuah keharusan bagi Negara Indonesia untuk memiliki Komisi Yudisial, yang notabene memang dunia peradilan kita sangat buram dan amat menakutkan bagi masyarakat atau korban mafia-mafia peradilan di Indonesia. Penelitian ini difokuskan pada bagaimana kewenangan Komisi Yudisial yang diatur dalam Pasal 13 Huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial yang berbunyi ” menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim.” Serta bagaimana implementasi dari undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tersebut. Penelitian ini memakai Pendekatan ilmiah yaitu pengetahuan yang diperoleh dengan pendekatan ilmiah diperoleh melalui penelitian ilmiah dan dibangun atas teori tertentu. Metode pendekatan yang dipakai adalah metodeYuridis normatif untuk mengkaji dan membahas permasalahan-permasalahan yang dikemukakan, sehingga memperoleh hasil yang benar-benar sesuai secara yuridis normatif. Yuridis yaitu pembahasan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kewenangan Komisi Yudisial Dan Imlipkasinya Terhadap Kekuasaan Kehakiman Indonesia Dalam Perspektif Pasal 13 Butir B Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial Teknik Pengumpulan Data dalam penelitian ini memakai Model kepustakaan (library Research) Yaitu usaha-usaha untuk menemukan, mengembangkan, mengkaji, menguji kebenaran suatu pengetahuan, objek penelitian, buku-buku pustaka, majalah, artikel, surat kabar tentang segala permasalahan yang sesuai dengan bahasan skripsi ini yang akan disusun dan dianalisis untuk dikelola lebih lanjut. Dari beberapa penelitian masalah dan analisis yang berkaitan kewenangan Komisi Yudisial yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, dimana lahirnya lembaga Komisi Yudisial di Indonesia , tidak lain agar kekuasaan kehakiman tidak lagi disibukkan dengan tugas-tugas yang bersifat non-hukum seperti perekrutan dan monitoring hakim agung, kekuasaan kehakiman dapat mencurahkan seluruh perhatiannya denga berkonsentrasi pada penyelesaian-penyelesaian perkara hukum yang masuk, sehingga energi kekuasaan kehakiman tidak habis hanya untuk mengurusi persoalan-persoalan teknis non hukum, tetapi dapat digunakan untuk kepentingan yang substantif seperti melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kemampuan intelektualitasnya dalam memutus perkara. Kesimpulan Dalam Pasal 13 Huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial yang berbunyi ” menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim.” Memang multi tafsir karena menurut Mahkamah Agung dalam hal pengawasan Hakim Mahkamah Agung merasa dilangkahi dan merasa tidak tenang dan terusik dengan langkah-langkah yang diambil oleh Komisi Yudisial. Sedangkan Komisi Yudisial menganggap hal pengawasan di dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2004 sudah menjadi wewenang Komisi Yudisial dalam hal menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim.

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Faculty of Law > Department of Law
Depositing User: Rayi Tegar Pamungkas
Date Deposited: 23 Jul 2012 02:40
Last Modified: 23 Jul 2012 02:40
URI: http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/12693

Actions (login required)

View Item View Item