TINJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGIS TERHADAP KASUS PERDAGANGAN PEREMPUAN / TRAFIKING (Studi kasus trafiking terhadap “S” yang terjadi di Polresta Malang)

SUDIRO WIJAYA, JOKO (2006) TINJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGIS TERHADAP KASUS PERDAGANGAN PEREMPUAN / TRAFIKING (Studi kasus trafiking terhadap “S” yang terjadi di Polresta Malang). Other thesis, University of Muhammadiyah Malang.

[img]
Preview
Text
TINJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGIS TERHADAP KASUS PERDAGANGAN PEREMPUAN.pdf

Download (187kB) | Preview

Abstract

Masalah kejahatan tidak hanya terbatas pada kajian ilmu hukum, tetapi karena kompleknya aspek yang masuk didalamnya diperlukan kajian dari berbagai disiplin ilmu. Kejahatan merupakan gejala sosial yang tak kunjung ada habisnya untuk dikaji, hal ini mengingat semakin berkembangnya kejahatan seiring dengan perkembangan hidup manusia. Tindak pidana yang dikategorikan sebagai kejahatan terorganisir adalah tindak pidana perdagangan perempuan / trafiking. Hal ini dikarenakan tidak jarang pelakunya merupakan sindikat yang sulit ditembus oleh aparat penegak hukum dan juga kadang mereka berdomisili di dua negara. Kejahatan jenis ini biasanya disebut “transnational organized crime”. Penulisan hukum ini mengambil permasalahan mengenai apasaja faktor yang menyebabkan terjadinya trafiking serta kendala dan upaya yang dilakukan oleh polisi dalam mengungkap dan menanggulangi kejahatan trafiking ini. Penulisan hukum ini dalam penelitian menggunakan metodologi secara yuridis empiris. Hal ini dimaksudkan agar penulis mengetahui implementasi dari perundang-undangan yang digunakan untuk menjerat pelaku trafiking dilapangan. Di wilayah hukum Polresta Malang selama ini hanya terjadi satu kasus trafiking saja. Stake holder yang ada dalam kasus ini menyatakan bahwa pelaku terdiri dari beberapa orang dengan peran masing-masing, korban umumnya merupakan gadis yang berlatarbelakang pendidikan rendah (SD, SMP), dengan kehidupan sosial ekonomi pra sejahtera dan dari daerah pinggiran kota maupun pedesaan. Mengenai suatu kejahatan tidak lepas dari faktor upaya perlindungan dan penegakkan hukum. Upaya penyidikan merupakan salah satu bentuk penegakkan hukum yang dilakukan oleh polisi. Dari penyidikan yang dilakukan oleh polisi tentu ada upaya dan kendala-kendala. Dalam kenyataan upaya penanggulangan kejahatan di wilayah kota Malang belum dapat berjalan secara maksimal, hal ini dikarenakan banyaknya kendala yang harus dihadapi oleh Polresta Malang. Kendala-kendala yang bersifat ekstern berupa kurangnya kesadaran hukum masyarakat, sikap apatis dan skeptis dari masyarakat. Sedangkan kendala-kendala yang bersifat intern berupa keterbatasan personil polisi yang bertugas di Mapolresta Malang serta keterbatasan sarana dan fasilitas dan yang paling penting adalah dana untuk pengingkapan kasus yang kurang dan bahkan tidak ada, sehingga hal ini menjadi masalah yang serius dalam tubuh kepolisian dalam upaya perlindungan dan penegakkan hukum di masyarakat. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu perlunya perhatian dari negara mengenai pembuatan UU tentang trafiking, koordinasi antara lembaga hukum dan pemerintah serta pemberdayaan masyarakat dalam upaya penanggulangan kejahatan trafiking.

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Faculty of Law > Department of Law
Depositing User: Zainul Afandi
Date Deposited: 21 Jul 2012 07:43
Last Modified: 21 Jul 2012 07:43
URI: http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/12653

Actions (login required)

View Item View Item