DAMPAK DIBUKA TERMINAL TIPE B DALAM MENDUKUNG SEKTOR PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN MADIUN (STUDI KASUS PADA TAHUN 1999-2003)

SUNDARI, SITI (2006) DAMPAK DIBUKA TERMINAL TIPE B DALAM MENDUKUNG SEKTOR PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN MADIUN (STUDI KASUS PADA TAHUN 1999-2003). Other thesis, University of Muhammadiyah Malang.

[img]
Preview
Text
DAMPAK_DIBUKA_TERMINAL_TIPE_B_DALAM_MENDUKUNG_SEKTOR_PENDAPATAN_ASLI_DAERAH_DI_KABUPATEN_MADIUN%28STUDI_KASUS_PADA_TAHUN_1999-2003%29.pdf

Download (4kB) | Preview

Abstract

Penelitian ini merupakan penelitian survey di Kabupaten Daerah Tingkat II Madiun dengan judul Dampak Dibuka Terminal Tipe B Dalam Mendukung Sektor Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Madiun. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui berapa besar perkembangan Pendapatan Asli Daerah dengan adanya terminal tipe B antara tahun 1999 sampai dengan 2003, untuk mengetahui bagaimana target dan realisasi pendapatan anggaran rata-rata terminal serta untuk mengetahui berapa jangka waktu yang diperlukan untuk pengembalian modal anggaran dalam pembangunan terminal. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa terminal tipe B mengalami perkembangan pada tahun 2001/2002-2003/2004 dari Rp.129.724.100 hingga mencapai 134.845.600. Hal ini sangat berarti sekali karena berkaitan dengan usaha pemerintah daerah dalam menambah fasilitas-fasilitas penunjang. Pembangunan dan penyempurnaan sarana dan prasarana yang memudahkan penumpang untuk kelengkapan transportasi di dalam terminal. Pada tahun 2000/2001 mengalami penurunan sebesar Rp.89.370.100 atau - 10,00. Hal ini disebabkan kondisi keamanan dan perekonomian kurang baik dengan terjadinya krisis moneter yang belum mampu teratasi. Dan dari hasil penelitian yang dilakukan bahwa pendapatan dari retribusi terminal juga tidak selalu mengalami kenaikan dari tahun ketahunnya melainkan mengalami kenaikan dan penurunan secara bervariasi. Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis dapat memberi saran bahwa untuk meningkatkan pendapatan daerah dari adanya retribusi terminal adalah dengan jalan mengarahkan kebijaksanaan yang bersifat intensifikasi yakni melakukan pemungutan yang lebih giat, teliti, teratur, ketat dan sesuai aturan. Dalam menciptakan pemungutan retribusi baru hendaknya memperhatikan kondisi dan situasi sosial ekonomi dari masyarakat. Dalam mengadakan pemungutan retribusi petugas untuk bertindak tegas sesuai dengan peraturan yang ditetapkan.

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: H Social Sciences > HB Economic Theory
Divisions: Faculty of Economic > Department of Economics and Development Studies
Depositing User: Zainul Afandi
Date Deposited: 21 Jul 2012 04:05
Last Modified: 21 Jul 2012 04:05
URI: http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/12603

Actions (login required)

View Item View Item